[PDF] PANDUAN LAYANAN KEPEGAWAIAN DILUAR KEPANGKATAN

View - Download PANDUAN LAYANAN KEPEGAWAIAN DILUAR KEPANGKATAN

Previous PDF

Next PDF

PANDUAN LAYANAN KEPEGAWAIAN

DILUAR KEPANGKATAN

C U T I

Dasar Hukum :

¾Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Sipil Negara

¾Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang

Manajemen PNS

¾Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang

Tata Cara Pemberian Cuti PNS

Jenis-Jenis Cuti :

µ.HMGMMQ PLGMN PMVXN NHUÓM \MQJ GLL]LQNMQ GMOMP jangka waktu tertentuµ

1.Cuti Tahunan

2.Cuti Besar

3.Cuti Sakit

4.Cuti Melahirkan

5.Cuti Karena Alasan Penting

6.Cuti Bersama

7.Cuti di Luar Tanggungan Negara

CUTI TAHUNAN

Untuk PNS dengan masa kerja minimal 1 tahun

- Diberikan minimal 1 hari kerja maximal 12 hari kerja - Hak cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun ybs, dapat digunakan dalam tahun beikutnya paling lama 18 hari kerja termasuk cuti dalam tahun berjalan - Hak cuti tahunan yang tidak digunakn dua tahun berturut-turut, dapat digunakan pada tahun berikuntnya paling lama 24 hari kerja dalam tahun berjalan

Dokumen persyaratan : Formulir permintaan cuti

Untuk PNS dengan masa kerja min. 5 Tahun kecuali untuk hal kepentingan agama Lamanya cuti max 3 bulan, apabila kurang dari 3 bulan maka sisa cuti besar dihapus Tidak berhak atas cuti tahunan di tahun yang sama

Dokumen persyaratan ;

1.Formulir pengajuan cuti

2. Surat keterangan dari biro perjalanan haji (untuk yang melaksanakan ibadah haji)

Apabila sakit 1 sampai 14 hari

Akibat gugur kandungan berhak atas cuti

sakit max 1,5 bulan

Akibat kecelakaan dalam karena tugas dan

kewajibannya berhak atas cuti sakit sampai kondisiya sembuh

Paling lama max 1 tahun dan dapat

diperpanjang 6 bulan dengan syarat tertentu

ƒFormulir Pengajuan Cuti

ƒSurat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah (apabila sakit lebih dari 14 hari) ƒSurat keterangan berisi : alasan cuti, lamanya cuti, dan keterngan lain yang dibutuhkan.

Persyaratan :

CUTI SAKIT

5

CUTI MELAHIRKAN

Dokumen Persyaratan :

Formulir pengajuan cuti

1.Lamanya cuti maksimal 3 bulan

2.Untuk melahirkan anak pertama

sampai ketiga

3.Untuk kelahiran anak keempat dan

seterusnya diberikan cuti besar

CUTI KARENA ALASAN PENTING

Apabila keluarga

inti sakit keras/meninggal dunia

Mendampingi istri

melahirkan/operasi caesar

Melangsungkan

perkawinan

Mengalami

musibah/Bencana Alam

Dokumen Persyaratan :

¾Formulir pengajuan cuti;

¾Surat Keterangan rawat inap (apabila

keluarga inti sakit keras/isteri melahirkan/operasi caesar);

¾Surat keterangan minimal dari RT

setempat (apabila mengalami musibah/bencana alam)

ȊI$0$1K$ F87Ζ

0$; 1 %8I$1ȋ

Ditetapkan dengan Keputusan

Presiden

Tidak memotong kuota cuti

tahunan

Jika tidak mendapatkan cuti

bersama maka ditambahkan ke cuti tahunan tetapi hanya dapat digunakan pada tahun berjalan

CUTI BERSAMA

CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

10

OSyarat CTLN

1.Untuk PNS dengan masa

kerja minimal 5 tahun

2.Mendapat persetujuan dari

pejabat yang berwenang dan kepala BKN

3.masa kerja terputus dan

status sebagai PNS non aktif serta tidak menerima penghasilan dari negara

4.CTLN max 3 tahun dan

dapat diperpanjang max 1 tahun dengan syarat tertentu

OAlasan CTLN

1.Mendampingi suami/istri tugas

negara/tugas belajar diluar negeri

2.Mendampingi suami/istri bekerja di

dalam/ luar negeri

3.Menjalani program untuk mendapatkan

keturunan

4.Mendampingi anak yang berkebutuhan

khusus

5.Mendampingi suami/isteri/anak yang

memerlukan perawatan khusus

6.Mendampingi/merawat orang tua/mertua

yang sakit/uzur

Persyaratan Dokumen:

1.Usul dan Surat Pengantar dari Kanwil

2.Fotocopy Kartu Pegawai

3.Fotocoy SK CPNS dan PNS (awal sampai akhir)

ALUR PENGAJUAN

CUTI BAGI KEPALA

UPT KANWIL

KEMNEKUMHAM

JABAR

ALUR PENGAJUAN CUTI DI

LUAR TANGGUNGAN NEGARA

IZIN BELAJAR

15

LAYANAN IZIN BELAJAR

Izin yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada PNS untuk melaksanakan pendidikan dengan mengikuti ketentuan yang telah disyaratkan.

Dasar Hukum :

1.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomo M.HH-01.DL.07.01 Tahun 2009 Tentang

Pedoman Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi

Pegawai di Lingkungan Departemen Hukum dan

Hak Asasi Mnausia Republik Indonesia.

2.Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas

Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil 16

Persyaratan :

1.Telah memiliki masa kerja 1 (satu) tahun terhitung sejak

diangkat menjadi PNS;

2.Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;

3.Tidak meninggalkan tugas jabatan, PNS dapat meninggalkan

tugas jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;

4.Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang

atau berat;

5.Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau

berat;

6.Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai

PNS;

7.Pendidikan yang ditempuh mendukung pelaksanaan tugas

jabatan pada unit organisasi;

8.Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yg

bersangkutan;

9.Prog. Studi yang diikuti telah mendapat persetujuan

akreditasi minimal B;

10.PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam

pangkat lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Dokumen Persyaratan:

1.Permohonan pribadi

2.Usul dan Surat Pengantar dari Instansi

yang bersangkutan ;

3.Surat keterangan tidak sedang menjalani

hukuman disiplin ;

4.Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ;

5.Surat Keterangan terdaftar sebagai

mahasiswa aktif dari Lembaga Perguruan

Tinggi yang bersangkutan ;

6.Jadwal perkuliahan ;

7.Surat Keterangan Akreditasi;

8.Surat Keterangan jarak tempuh dari

dinas perhubungan (apabila jarak tempuh menuju perguruan tinggi kurang lebih 60km).

1. PNS Ybs mengirimkan surat

permohonan izin belajar serta dokumen persyaratan berupa hasil scan berbentuk pdf melalui SUMAKER

2. Permohonan Izin

belajar diterima oleh pengelola kepegawaian serta dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi

3. Permohonan Izin belajar

yang telah memenuhi persyaratan kemudian diteruskan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan kepala kantor wilayah

4. Permohonan izin

belajar disetujui oleh

Kepala Kantor

Wilayah

5. Surat Izin belajar telah selesai

dibuat dan dikirimkan kembali kepada PNS ybs oleh pengelola kepegawaian melalui SUMAKER

ALUR PENGAJUAN

SURAT IZIN

BELAJAR BAGI

PEGAWAI KANWIL

KEMENKUMHAM

JABAR

1.PNS ybs mengajukan

permohonan izin belajar kepada Kepala UPT

2. Apabila diizinkan oleh Kepala UPT,

Ybs melengkapi dokumen persyaratan

yang diperlukan

3. PNS Ybs mengajukan

permohonan izin belajar beserta dokumen persyaratan yang diperlukan ke Kanwil

Kemenkumham Jabar melalui

admin pengelola kepegawaian UPT.

4. Permohonan dikirmkan melalui

SUMAKER berserta dokumen

persyaratan yang telah di scan dan berbentuk file pdf

5. Permohonan Izin belajar

diterima oleh Pengelola

Kepegawaian Kanwil serta

dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi

6. Permohonan Izin belajar

yang telah memenuhi persyaratan kemudian diteruskan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan

Kepala Kantor Wilayah

7. Permohonan izin belajar disetujui

oleh Kepala Kantor Wilayah beserta perintah kepada pengelola kepegawaian kanwil untuk pemrosesan Surat Izin belajar

8. Surat Izin belajar telah selesai

dibuat dan dikirimkan kembali kepada pengelola kepegawaian

UPT melalui SUMAKER

9. Surat izin belajar diterima oleh

pengelola kepegawaian UPT kemudian disampaikan kepada PNS ybs untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Alur Pengajuan Izin Belajar Pegawai UPT kanwil

kemenkumham jabar

KARTU PEGAWAI

20

Kartu Pegawai (KARPEG) diberikan kepada

mereka yang telah berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipil dan berlaku selama yang

bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Dasar Hukum :

1.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Jo. PP

Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000

Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

2.Keputusan Kepala BKN Nomor 021/KEP/1988 tanggal 27 Februari 1988 Tentang Penggunaan

Kartu PNS dan Kartu Suami/Isteri PNSl;

3.Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik;

4.Peraturan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pemberian Seri, Kode, dan Nomor Kartu

Pegawai Negeri Sipil, Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil, dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil.

LAYANAN KARTU

PEGAWAI

(KARPEG) 21

1. Surat Pengantar dari unit kerja = 1 Lbr

2. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai CPNS dilegalisir = 2 Lbr

3. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS dilegalisir = 2 Lbr

4. Fotocopy STTPL Prajabatan dilegalisir = 2 Lbr

5. Pasfoto (berwarna atau hitam putih ) ukr 3x4 = 3 Lbr

Untuk penggantian KARPEG yang hilang :

1. Surat Pengantar dari unit kerja = 1 Lbr

2. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai CPNS dilegalisir = 2 Lbr

3. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS dilegalisir = 2 Lbr

4. Fotocopy SK terakhir dilegalisir = 2 Lbr

5. Fotocopy STTPL Prajabatan dilegalisir = 2 Lbr

6. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian asli dan

Fotocopy

= 2 Lbr

7. Membuat Laporan Kehilangan Karpeg = 2 Lbr

8. Membuat Permintaan Penggantian Karpeg = 2 Lbr

9. Fotocopy Karpeg yang lama dilegalisir = 2 Lbr

10. Pasfoto (berwarna atau hitam putih ) ukr 3 x 4 = 3 Lbr

DOKUMEN

PERSYARATAN

1. Permohonan Pembuatan KARPEG oleh

Pengelola Kepegawaian Kanwil Jabar

2. Permohonan disampaikan ke BKN

3. Proses Pembuatan KARPEG

oleh BKN

4. KARPEG selesai dan diserahkan kepada

pengelola kepegawaian Kanwil Jabar

5. KARPEG

disampakan kepada PNS ybs

ALUR PERMOHONAN PEMBUATAN KARPEG BAGI

PEGAWAI KANWIL KEMENKUMHAM JABAR

1. Permohonan

pembuatan

KARPEG oleh

pengelola kepegawaian UPT

2. Permohonan Pembuatan

KARPEG disampaikan ke

Pengelola Kepegawaian

Kanwil Jabar

3. Permohonan

disampaikan ke BKN

4. Proses

Pembuatan KARPEG

oleh BKN

5. KARPEG selesai dan

diserahkan kepada pengelola kepegawaian

Kanwil Jabar

6. KARPEG

diserahkan kepada pengelola kepegawaian UPT

7. KARPEG disampakan

kepada PNS ybs ALUR

PERMOHONAN

PEMBUATAN

KARPEG BAGI

PEGAWAI UPT

KANWIL

KEMENKUMHAM

JABAR

KARTU SUAMI/ISTERI

KARSU/KARIS adalah kartu identitas isteri/suami Pegawai Negeri Sipil yang menandakan bahwa pemegangnya adalah isteri / suami sah dari

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

¾Dasar Hukum :

1.PP No.10/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai

Negeri Sipil jo. PP No.45/1990 Tentang Perubahan Atas PP No.10/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

2.Keputusan Ka.BKN No.1158a/KEP/1983 Tentang Kartu Isteri/Suami

Pegawai Negeri Sipil;

3.Keputusan Ka.BKN No. 021/KEP/1988 tanggal 27 Februari 1988

Tentang Penggunaan Kartu PNS dan Kartu Suami/Isteri PNS;

4.Perka BKN No. 16 Tahun 2013 Tentang Pemberian Seri, Kode, dan

Nomor Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil, dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil.

1. Surat Pengantar dari unit kerja

2. Membuat Laporan Perkawinan Pertama = 2 Lbr

3. Membuat Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil = 2 Lbr

4. Fotocopy akta nikah dilegalisir = 2 Lbr

5. Fotocopy SK CPNS dan terakhir dilegalisir = 2 Lbr

6. Pas foto isteri atau suami ukr. 3x4 (hitam putih atau

berwarna) = 3 Lbr

1. Surat Pengantar dari unit kerja

2. Membuat Laporan Perkawinan Pertama = 2 Lbr

3. Membuat Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil = 2 Lbr

4. Membuat Laporan Kehilangan Karis/Karsu = 2 Lbr

5. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian asli dan fotocopy = 2 Lbr

6. Membuat Permintaan Penggantian Karis/Karsu = 2 Lbr

7. Fotocopy akta nikah dilegalisir = 2 Lbr

8. Fotocopy Karpeg dilegalisir = 2 Lbr

9. Fotocopy SK CPNS dan terakhir dilegalisir = 2 Lbr

10 Pasfoto isteri atau suami ukr. 3x4 (hitam putih atau

berwarna) = 3 Lbr

DOKUMEN

PERSYARATAN

Untuk penggantian KARSU/KARIS yang hilang :

1. Surat Pengantar dari unit kerja

2. Membuat Laporan Perkawinan Duda/Janda = 2 Lbr

(Lampiran 1-B dari Badan Kepegawaian Negara terlampir)

3. Membuat Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil = 2 Lbr

(Lampiran XXVI dari Badan Kepegawaian Negara terlampir)

4. Membuat Laporan Perceraian = 2 Lbr

(Lampiran VII dari Badan Kepegawaian Negara terlampir)

5. Fotocopy Surat Cerai dilegalisir Ktr Pengadilan Agama = 2 Lbr

6. Fotocopy akta nikah dilegalisir Kepala Unit Kerja ybs = 2 Lbr

7. Pasfoto isteri atau suami ukr. 3x4 (hitam putih atau berwarna) = 3 Lbr

8. Karis/Karsu yang lama asli = 1 Lbr

1. Surat Pengantar dari unit kerja

2. Membuat Laporan Perkawinan Duda/Janda = 2 Lbr

3. Membuat Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil = 2 Lbr

4. Membuat Laporan Perceraian = 2 Lbr

5. Fotocopy Surat Cerai dilegalisir Ktr Pengadilan Agama = 2 Lbr

6. Fotocopy akta nikah dilegalisir Kepala Unit Kerja ybs = 2 Lbr

7. Pasfoto isteri atau suami ukr. 3x4 (hitam putih atau

berwarna) = 3 Lbr

8. Karis/Karsu yang lama asli = 1 Lbr

1. Surat Pengantar dari unit kerja

2. Membuat Laporan Perkawinan Duda/Janda = 2 Lbr

3. Membuat Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil = 2 Lbr

4. Fotocopy Surat Kematian dilegalisir Lurah/Kades = 2 Lbr

5. Fotocopy akta nikah dilegalisir Kepala Unit Kerja

ybs = 2 Lbr

6. Fotocopy Karpeg dilegalisir = 2 Lbr

7. Fotocopy SK Pangkat dilegalisir

8. Pasfoto isteri atau suami ukr. 3x4 (hitam putih atau

berwarna) = 3 Lbr

9. Karis/Karsu yang lama asli = 1 Lbr

Untuk penggantian KARSU/KARIS karena

suami/isteri meninggal dunia :

Untuk penggantian KARSU/KARIS karena

pernikahan ke-2 :

ALUR PERMOHONAN PEMBUATAN KARSU/KARIS BAGI

PEGAWAI KANWIL KEMENKUMHAM JABAR

1. Permohonan Pembuatan

KARSU/KARIS oleh

Pengelola Kepegawaian

Kanwil Jabar

2. Permohonan

disampaikan ke BKN

3. Proses Pembuatan

KARIS/KARSU

oleh BKN

4. KARIS/KARSU selesai &

diserahkan kepada pengelola kepegawaian Kanwil Jabar

5. KARIS/KARSU

disampakan kepada ybs

1. Permohonan

pembuatan

KARIS/KARSU oleh

pengelola kepegawaian UPT

2. Permohonan Pembuatan

KARIS/KARSU

disampaikan ke Pengelola

Kepegawaian Kanwil Jabar

3. Permohonan

disampaikan ke BKN

ALUR PERMOHONAN PEMBUATAN

KARIS/KARSU BAGI PEGAWAI UPT

KANWIL KEMENKUMHAM JABAR

4. Proses

Pembuatan

KARSU/KARIS oleh

BKN

5. KARIS/KARSU selesai

& diserahkan kepada pengelola kepegawaian

Kanwil Jabar

6. KARIS/KARSU

diserahkan kepada pengelola kepegawaian UPT

7. KARIS/KARSU

disampakanquotesdbs_dbs1.pdfusesText_1

[PDF] format of essay writing in english

[PDF] formateur en alphabétisation offre d'emploi

[PDF] formation

[PDF] formation ? distance archéologie

[PDF] formation ? distance lille

[PDF] formation ? distance université

[PDF] formation ? distance université gratuite

[PDF] formation accélérée comptabilité tunisie

[PDF] formation accélérée tunisie 2017

[PDF] formation afdas heures intermittent

[PDF] formation alternance strasbourg

[PDF] formation anglais médical

[PDF] formation aplon

[PDF] formation archicad 16 pdf

[PDF] formation arifts 2017