[PDF] pemerintah provinsi jawa tengah - dinas pendidikan dan kebudayaan

View - Download pemerintah provinsi jawa tengah - dinas pendidikan dan kebudayaan

Previous PDF

Next PDF

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/15244

TENTANG

PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DAN KURIKULUM OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS ELEKTRONIK (E-KTSP DAN E-KOSP) PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN

SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi Republik Indonesia Nomor

56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum

Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, maka

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor

420/05657 Tahun 2021 tentang Panduan

Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Dengan Berbasis Elektronik (E-KTSP) Pada Satuan

Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Atas Dan

Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jawa

Tengah perlu ditinjau ulang dan dilakukan

penyesuaian untuk terwujudnya implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan yang memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf, perlu ditetapkan Panduan

Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

dan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan dengan Berbasis Elektronik (e-KTSP dan e-KOSP) pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas,

Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar

Biasa di Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal.

8692);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5105)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tetang

Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87,

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia

Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14,

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia

Nomor 6762);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis

Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas

Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang

kurikulum 2013 SMA/MA;

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang

Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan

Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak

Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang

Pendidikan Menengah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak

Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang

Pendidikan Menengah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada

Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan

Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;

15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi Republik Indonesia Nomor

56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan

Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran;

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa

Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2018 Nomor 48);

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor

49);

18. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan

Asesmen Pendidikan Nomor 008/H/KR/2022

tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan

Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Jenjang

Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka;

19. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan

Asesmen Pendidikan Nomor 009/H/KR/2022

tentang Dimensi, Elemen, dan Suplemen Profil

Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka;

20. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor

423.5/04678 tentang Pedoman Kurikulum Muatan

Lokal Bahasa Jawa Jenjang Pendidikan Dasar dan

Pendidikan Menengah Di Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Provinsi Jawa Tengah Tentang Panduan Penyusunan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Kurikulum

Operasional Satuan Pendidikan Berbasis Elektronik (E-

KTSP dan E-KOSP) Pada Satuan Pendidikan Jenjang

Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan

dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah; KEDUA : Panduan Penyusunan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; KETIGA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam diktum

KEDUA terdiri dari:

a. LAMPIRAN I : Panduan Penyusunan Kuri- kulum Tingkat Satuan

Pendidikan Berbasis Elek-

tronik (E-KTSP) Pada Sekolah

Menengah Atas Di Provinsi

Jawa Tengah, dipedomani

bagi SMA yang meng- implementasikan kurikulum

2013 dan Kurikulum Merdeka

dengan pilihan Mandiri

Belajar (menerapkan bebe-

rapa bagian dan prinsip

Kurikulum Merdeka tanpa

mengganti kurikulum satuan

Pendidikan).

b. LAMPIRAN II : Panduan Penyusunan Kuri- kulum Operasional Satuan

Pendidikan Berbasis Elek-

tronik (E-KOSP) Pada Sekolah

Menengah Atas Di Provinsi

Jawa Tengah, dipedomani

bagi SMA yang mengimple- mentasikan Kurikulum

Merdeka dengan pilihan

Mandiri Berubah dan Mandiri

Berbagi.

c. LAMPIRAN III : Panduan Penyusunan

Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan Berbasis

Elektronik (E-KTSP) Pada

Sekolah Menengah Kejuruan

di Provinsi Jawa Tengah, dipedomani bagi SMK yang megimplementasikan Kuri- kulum 2013 dan Kurikulum

Merdeka dengan pilihan

Mandiri Belajar (menerapkan

beberapa bagian dan prinsip

Kurikulum Merdeka tanpa

mengganti kurikulum satuan

Pendidikan).

d. LAMPIRAN IV : Panduan Penyusunan Kuri- kulum Operasional Satuan

Pendidikan Berbasis Elek-

tronik (E-KOSP) Pada Sekolah

Menengah Kejuruan di

Provinsi Jawa Tengah,

dipedomani bagi SMK yang mengimplementasikan Kuri- kulum Merdeka dengan pilihan Mandiri Berubah dan

Mandiri Berbagi.

e. LAMPIRAN V : Panduan Penyusunan Kuri- kulum Tingkat Satuan

Pendidikan Berbasis Elek-

tronik (E-KTSP) Pada Sekolah

Luar Biasa di Provinsi Jawa

Tengah, dipedomani bagi SLB

yang megimplementasikan

Kuri-kulum 2013 dan

Kurikulum Merdeka dengan

pilihan Mandiri Belajar (menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum

Merdeka tanpa mengganti

kurikulum satuan Pendi- dikan). f. LAMPIRAN VI : Panduan Penyusunan Kuri- kulum Operasional Satuan

Pendidikan Berbasis Elek-

tronik (E-KOSP) Pada Sekolah

Luar Biasa di Provinsi Jawa

Tengah, dipedomani bagi SLB

yang mengimplementasikan

Kurikulum Merdeka dengan

pilihan Mandiri Berubah dan

Mandiri Berbagi.

KEEMPAT

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1

[PDF] instrumen validasi verifikasi dokumen kurikulum 2013 smk

[PDF] instrumen validasi/verifikasi dokumen ktsp sd

[PDF] instrument de mesure du temps frise chronologique

[PDF] instruments de mesure du temps ce1

[PDF] instruments de mesure du temps ce2

[PDF] insuffisance ovarienne précoce et grossesse

[PDF] insuline orexigène

[PDF] insulinodéficience

[PDF] insulinorésistance mécanisme

[PDF] intégrale changement de variable exercices corrigés

[PDF] intégrale complexe exercices corrigés pdf

[PDF] intégrale d'une fonction paire sur un intervalle symétrique

[PDF] intégrale de f x g x dx

[PDF] integrale de lebesgue exercice corrigé

[PDF] integrale de riemann exercices corrigés pdf