Tools for Transformation
Menetapkan : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Syarat-. Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan. BAB I. KETERANGAN UMUM.
PerMen 04-1980 Ttg APAR
(2) Pemberian tanda pemasangan tersebut ayat (1) harus sesuai dengan lampiran I. PerMen No.04 Tahun 1980. (2) Untuk alat pemadam api jenis cairan dan busa ...
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib lampiran Peraturan Menteri ini. (4) Bentuk laporan ketenagakerjaan sebagaimana ...
Per 04/Men/1980
Semua tabung apar berwarna merah. STANDAR HIDRAN. MENURUT NFPA 14/. KEPMEN PU. NO/02/KPTS/1985. KONDISI GEDUNG. WET
TAHUN 1980 PERMENDAGRI KEPMENDAGRI
16 Oct 1980 Pembentukan Team Fact Finding. Perencanaan Pembangunan Timor Timur. Tahun 1980/1981. Dicabut dg Permen. No.4 Th.1999. Dicabut dg Permen. No.1 Th ...
PERMENPAN NOMOR 4 TAHUN 2016.pdf
Menimbang : a. bahwa instansi pembina jabatan fungsional yang ada di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur. Negara Nomor PER/10/M.PAN/2007 tentang.
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang. Pemberhentian Sementara lndonesia Tahun 1980 Nomor 50 Tambahan Lembaran. Negara Republik lndonesia ...
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
7. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor. Lowongan LAMPIRAN IV. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.
MENTERI AGRARIA PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 4
NOMOR 4 TAHUN 1964 Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri. Pertanian No 211 Tahun 1980 – No 714/Kpts/Um/9/1980.
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI No
4. Arsip. Page 11. PER.02/MEN/1980. 11 dari 17. Bentuk 7/Kes.Kerja. Lampiran: 4. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Republik Indonesia.
Tools for Transformation
No : PER.04/MEN/1980. TENTANG Pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang No. ... Menetapkan : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Syarat-.
PER. 04/MEN/1980
25 Jul 2021 Pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang No. ... 158 Tahun 1972 Tentang ... Menetapkan : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang ...
PerMen 04-1980 Ttg APAR
PerMen No.04 Tahun 1980. PERATURAN dan penggolongan kebakaran seperti tersebut dalam lampiran 2. (5) Penempatan tersebut ayat (1) antara alat pemadam ...
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan. Dosen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang.
Untitled
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang ... (2) menggunakan Format I tercantum dalam Lampiran.
LAMPIRAN 2 Aspek yang Dinilai Gambar Keterangan Kriteria
perkantoran Peraturan Menteri. Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2016 tentang Standsr. Keselamatan dan kesehatan kerja. Perkantoran. Sesuai. 4.
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor ... 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan.
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.PER- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 ... lampiran Peraturan Menteri ini.
PERMENPAN NOMOR 4 TAHUN 2016.pdf
NOMOR 4 TAHUN 2016. TENTANG. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR. NEGARA NOMOR PER/10/M.PAN/2007 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL.
PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT K3
4. Permenaker. No. 1/1980. Keselamatan & Kesehatan Kerja pada. Konstruksi Bangunan. 5. Keputusan Bersama. Menaker-MenPU. No. 174/MEN/1986. & 104/KPTS/1986.
PERATURAN
PERUNDANGAN
TERKAIT K3
1KEMENTERIANPEKERJAANUMUM
BADANPEMBINAANKONSTRUKSI
PUSATPEMBINAANPENYELENGGARAANKONSTRUKSI
TUJUAN
PENGAJARAN
TujuanUmum:pesertamengetahuiperaturan
perundangandanpersyaratanlainnyaterkait pelaksanaanK3.TujuanKhusus:pesertadapatmematuhidan
menjalankanperaturanperundangandan persyaratanlainnyaterkaitK3denganbaik.. 2 LATARBELAKANG
ILO penyakitakibatkerjaditempatkerjaadalahdg penerapanperaturanperundangan,antaralain melalui: rekayasa. 3Dasar Hukum
UUD1945
UUNo.1/1970TentangKeselamatanKerja
UUNo.23/1992TentangKesehatan
UUNo.18/1999TentangJasaKonstruksi
UUNo.28/2002TentangBangunanGedung
UUNo.13/2003TentangKetenagakerjaan
BIMTEKSMK320144
5DASARHUKUM(lanjutan)
BidangPekerjaanUmum
Kaitan Antara UU, PP &
Permen SMK3
6UU No.1 /1970
Permen PU
No.05/PRT/M/2014
PP No.50 /2012
UU No.13/2003
PP No.28 /2000 & Perubahannya
PP No.29 /2000 & Perubahannya
PP No.30 /2000
UU No.18 /1999
Pasal27ayat2:
danpenghidupanyanglayakbagi kemanusiaan. 7UUD 45
BabIVPembinaanPerlindunganKerja
Pasal9:
Pasal10:
1. Normakeselamatankerja
2. Normakesehatankerjadanhygieneperusahaan
3. Normakerja
4. Pemberiangantikerugian,perawatandanrehabilitasidalam
hal kecelakaankerja5. (tidakberlaku)
BIMTEKSMK320148
BabITentangIstilahͲistilah
kerjatersebut.BIMTEKSMK320149
BabIIRuanglingkupK3Konstruksi
Psl2(1)
permukaanair,didalamair,maupundiudara dalamwilayahRIKet.Psl2(2).c
pembersihanataupembongkaranrumah,gedung ataubangunanlainnyatermasukbangunan2 pengairan,saluranataupersiapanDilakukanpekerjaandalamketinggian,
diataspermukaantanahatauperairan.BIMTEKSMK3201410
BabXKewajibanPengurus
Psl14Pengurusdiwajibkan:
BIMTEKSMK3201411
BIMTEKSMK3201412
Bagiankeenam
KesehatanKerja
Pasal23:
1. Kesehatankerjadiselenggarakanuntukmewujudkanproduktivitas
kerjayangoptimal.2. Kesehatankerjameliputipelayanankesehatankerja,pencegahan
penyakitakibatkerja,dankesehatankerja.3. Setiaptempatkerjawajibmenyelenggarakankesehatankerja.
4. Ketentuanmengenaikesehatankerjasebagaimanadimaksuddalam
BIMTEKSMK3201413
UU No. 23/1992
Tentang Kesehatan
SURATEDARANMENTERIPUNOMOR
13/SE/M/2012tanggal28Desember2012
perihalProgramPenanggulanganHIVdanAIDS
PadaSektorKonstruksidiLingkungan
KementerianPekerjaanUmum
Pasal3ayat2:
Pasal8ayat1:
kecelakaankerja.Pasal10ayat1:
waktu tidaklebihdari2kali24jam.BIMTEKSMK3201415
Ketentuanumum
"Penyelenggaraanpekerjaankonstruksiwajib kerjadanlingkungan,untukmewujudkanterib penyelenggaraanpekerjaankonstruksi"BIMTEKSMK3201416
Pasal22:KontrakkerjaKonstruksi
dalampelaksanaanK3sertajaminansosial" kesehatan kerja,perlindungantenagakerja,sertatata penyelenggaraanpekerjaankonstruksi.BIMTEKSMK3201417
KETENTUANUMUM
kesehatansertakenyamanangedung"PELAKSANAANTEKNISK3
Kewajibandibidangpenanggulangankebakaran
Kelengkapansaranaevakuasidandaerahaman
Kelengkapansaranapengolahanlimbah
Kelengkapansaranakenyamanangedung
BIMTEKSMK3201418
19Pasal86:
Pekerja/buruhmempunyaihakuntukmemperoleh
Pasal87:
Setiapperusahaanwajibmenerapkansistem
yangterintegrasidengansistemmanajemen perusahaan.BIMTEKSMK3201420
SANKSIATASPELANGGARAN
BIMTEKSMK3201421
UNDANGͲUNDANGNO.13THN2003
TENTANGKETENAGAKERJAAN
BABXVI
KETENTUANPIDANADANSANKSIADMINISTRATIF
Pasal190Ayat(2):
ijin.Pelanggaranataspasal87
SANKSIATASPELANGGARAN
BIMTEKSMK3201422
UNDANGͲUNDANGNO.01THN1970:
Pasal15
ANCAMANPIDANAATAS
PELANGGARAN
1. HUKUMANKURUNGAN
(dari1blnsampai15th)2. DENDA(dariRp100.000,ͲsampaiRp500.000.000,Ͳ)
BIMTEKSMK3201423
UNDANGͲUNDANGNO.........
TENTANG......:
BABXVI
KETENTUANPIDANADANSANKSIADMINISTRATIF
PeraturanPemerintah,
PeraturanMenteridan
Persyaratanlainnya
BIMTEKSMK3201424
2010BIMTEKSMK3201425
PPNo.29Tahun2000Tentang
2010Pasal15:KewajibandanHakPenggunaJasa
Pasal17:KewajibandanHakPenyediaJasa
(rencanadananggaranK3)Pasal23:KontrakKerjaKonstruksi
(perlindunganpekerja)Pasal30:StandarKeteknikan,
KetenagakerjaandanTataLingkungan
BIMTEKSMK3201426
PPNo.30Tahun2000Tentang
PenyelenggaraanPembinaan
JasaKonstruksi
Pasal6ayat(4):Pengawasansebagaimana
dimaksuddalamayat(1)dilakukangunatertib usaha,tertibpenyelenggaraan,tertib pemanfaatanJasaKonstruksimengenai:3. ketentuankeselamatandankesehatankerja;Pasal11:PembinaanTerhadapMasyarakat
BIMTEKSMK3201427
PerpresNo54/2010joPerpresNo70/2012ttg
PengadaanBarang/JasaPemerintah
BIMTEKSMK3201428
SKBMENAKERdanMENPUNo:
174/MEN/1986&104/KPTS/1986Tentang
KeselamatandanKesehatanKerjaPadaTempat
KegiatanKonstruksi
BIMTEKSMK3201429
BIMTEKSMK3201430
BIMTEKSMK3201431
PPNo.50tahun
2012PeraturanPemerintahRepublikIndonesia
Nomor50Tahun2012TentangPenerapan
SistemManajemenKeselamatanDan
KesehatanKerja
untukmelaksanakanketentuanPasal87ayat (2)UndangͲUndangNomor13Tahun2003Diterbitkantanggal12April2012
BIMTEKSMK3201432
PERATURANPEMERINTAHno.50/2012tentang
PENERAPANSISTEMManajemenKeselamatandan
KesehatanKerja(SMK3)
KeselamatandanKesehatanKerja
LampiranI:PedomanPenerapanSistem
ManajemenKeselamatandanKesehatanKerja
LampiranII:PedomanPenilaianPenerapanSMK3
LampiranIII:FormulirLaporanAuditSMK3
BIMTEKSMK3201433
Penerapan
Per.05 Tahun 1996
Setiap perusahaan
yang memperkerjakan100 orang atau lebih
dan atau mengandung potensi bahaya PP 50 Tahun 2012 Pasal 5 (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 (2)Kewajiban berlaku bagi :Perusahaan yang memperkerjakan
pekerja/buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai potensi bahaya tinggi (3) Ketentuan tingkat bahaya tinggi sesuai peraturan perundangan (4) Berpedoman PP 50 /2012 dan peraturan perundangan undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internationalPermenPUNo07/PRT/M/2011JOPermenNo
14/PRT/M/2013tentang
StandarDanPedomanPengadaanPekerjaan
KonstruksidanJasaKonstruksi
DokumenPemilihan;
DokumenPenawaran;
SyaratͲSyaratUmumKontrak;
SyaratͲSyaratKhususKontrak.
35Permen05/2014
JuklakMonevK3
SuratEdaranMenteriPUNo13/2012
proyekkonstruksibersumberdanaAPBN. standar sesuaidenganSuratEdaranini.BIMTEKSMK3201439
Per.Menaker No.01/1978;
Per.Menaker No.04/1980;
Per.Menaker No.01/1982;
Per.Menaker No.02/1983;
Per.Menaker No.03/1985;
Per.Menaker No.04/1985;
Per.Menaker No.05/1985;
Per.Menaker No.02/1989;
Per.Menaker No.04/1998;
Per.Menakertrans No.03/1999;
Kep.Menakertrans No.51/1999;
SE Menakertrans No.01/1997;
SE Menakertrans No.01/1979.
Per.Menaker No.01/1976;
Per.Menaker No.01/1979;
Per.Menaker No.02/1982;
Per.Menaker No.01/1988;
Per.Menaker No.01/1989;
Per.Menaker No.02/1992;
Kep.Menakertrans No.186/1999;
Kep.Menakertrans No.187/1999.
1. PERSONIL : 2. ALAT / MESIN:
Per.Menaker No.01/1980;
Per.Menaker No.02/1980;
Per.Menaker No.01/1981;
Per.Menaker No.03/1982;
Per.Menaker No.05/1996;
Per.Menaker No.03/1998;
Per.Menaker No.11/2005;
Kep.Menaker No.68/2004.
3. SISTEM :
Kep.Menaker No.155/1984;
Per.Menaker No.04/1987;
Per.Menaker No.04/1995
4. KELEMBAGAAN K3
PERSYARATAN
LAINNYA
SNI03Ͳ
PencahayaanAlamiPadaBangunanRumahdan
Gedung
BIMTEKSMK3201440
TERIMA KASIH
Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan 12210Telp. 021-72786108 Fax. 021.7266637
http://bpksdm.pu.go.id/pppk balai.pusbinpk@gmail.comquotesdbs_dbs10.pdfusesText_16[PDF] lampiran permendagri 13 tahun 2006 dan perubahannya
[PDF] lampiran permendagri 13 tahun 2006 excel
[PDF] lampiran permendagri 13 tahun 2006 xls
[PDF] lampiran permendagri 21 tahun 2011 xls
[PDF] lampiran permendagri 59 tahun 2007
[PDF] lampiran permendagri no 13 tahun 2006 pdf
[PDF] lampiran pp 10 tahun 1983
[PDF] lampiran pp 24 tahun 1997
[PDF] lampiran uu no 12 tahun 2011
[PDF] lance focus english pages
[PDF] lance lepere
[PDF] land acquisition act 2013 pdf
[PDF] land rover a8 plus
[PDF] land rover a9+ fiche technique