[PDF] PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT K3





Previous PDF Next PDF



Tools for Transformation

Menetapkan : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Syarat-. Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan. BAB I. KETERANGAN UMUM.



PerMen 04-1980 Ttg APAR

(2) Pemberian tanda pemasangan tersebut ayat (1) harus sesuai dengan lampiran I. PerMen No.04 Tahun 1980. (2) Untuk alat pemadam api jenis cairan dan busa ...



PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib lampiran Peraturan Menteri ini. (4) Bentuk laporan ketenagakerjaan sebagaimana ...



Per 04/Men/1980

Semua tabung apar berwarna merah. STANDAR HIDRAN. MENURUT NFPA 14/. KEPMEN PU. NO/02/KPTS/1985. KONDISI GEDUNG. WET 



TAHUN 1980 PERMENDAGRI KEPMENDAGRI

16 Oct 1980 Pembentukan Team Fact Finding. Perencanaan Pembangunan Timor Timur. Tahun 1980/1981. Dicabut dg Permen. No.4 Th.1999. Dicabut dg Permen. No.1 Th ...



PERMENPAN NOMOR 4 TAHUN 2016.pdf

Menimbang : a. bahwa instansi pembina jabatan fungsional yang ada di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur. Negara Nomor PER/10/M.PAN/2007 tentang.



PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang. Pemberhentian Sementara lndonesia Tahun 1980 Nomor 50 Tambahan Lembaran. Negara Republik lndonesia ...



PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

7. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor. Lowongan LAMPIRAN IV. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.



MENTERI AGRARIA PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 4

NOMOR 4 TAHUN 1964 Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri. Pertanian No 211 Tahun 1980 – No 714/Kpts/Um/9/1980.



PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI No

4. Arsip. Page 11. PER.02/MEN/1980. 11 dari 17. Bentuk 7/Kes.Kerja. Lampiran: 4. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Republik Indonesia.



Tools for Transformation

No : PER.04/MEN/1980. TENTANG Pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang No. ... Menetapkan : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Syarat-.



PER. 04/MEN/1980

25 Jul 2021 Pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang No. ... 158 Tahun 1972 Tentang ... Menetapkan : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang ...



PerMen 04-1980 Ttg APAR

PerMen No.04 Tahun 1980. PERATURAN dan penggolongan kebakaran seperti tersebut dalam lampiran 2. (5) Penempatan tersebut ayat (1) antara alat pemadam ...



PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan. Dosen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang.



Untitled

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang ... (2) menggunakan Format I tercantum dalam Lampiran.



LAMPIRAN 2 Aspek yang Dinilai Gambar Keterangan Kriteria

perkantoran Peraturan Menteri. Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2016 tentang Standsr. Keselamatan dan kesehatan kerja. Perkantoran. Sesuai. 4.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor ... 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan.



PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.PER- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 ... lampiran Peraturan Menteri ini.



PERMENPAN NOMOR 4 TAHUN 2016.pdf

NOMOR 4 TAHUN 2016. TENTANG. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR. NEGARA NOMOR PER/10/M.PAN/2007 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL.



PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT K3

4. Permenaker. No. 1/1980. Keselamatan & Kesehatan Kerja pada. Konstruksi Bangunan. 5. Keputusan Bersama. Menaker-MenPU. No. 174/MEN/1986. & 104/KPTS/1986.

PERATURAN

PERUNDANGAN

TERKAIT K3

1

KEMENTERIANPEKERJAANUMUM

BADANPEMBINAANKONSTRUKSI

PUSATPEMBINAANPENYELENGGARAANKONSTRUKSI

TUJUAN

PENGAJARAN

TujuanUmum:pesertamengetahuiperaturan

perundangandanpersyaratanlainnyaterkait pelaksanaanK3.

TujuanKhusus:pesertadapatmematuhidan

menjalankanperaturanperundangandan persyaratanlainnyaterkaitK3denganbaik.. 2 LATAR

BELAKANG

ILO penyakitakibatkerjaditempatkerjaadalahdg penerapanperaturanperundangan,antaralain melalui: rekayasa. 3

Dasar Hukum

UUD1945

UUNo.1/1970TentangKeselamatanKerja

UUNo.23/1992TentangKesehatan

UUNo.18/1999TentangJasaKonstruksi

UUNo.28/2002TentangBangunanGedung

UUNo.13/2003TentangKetenagakerjaan

BIMTEKSMK320144

5

DASARHUKUM(lanjutan)

BidangPekerjaanUmum

Kaitan Antara UU, PP &

Permen SMK3

6

UU No.1 /1970

Permen PU

No.05/PRT/M/2014

PP No.50 /2012

UU No.13/2003

PP No.28 /2000 & Perubahannya

PP No.29 /2000 & Perubahannya

PP No.30 /2000

UU No.18 /1999

Pasal27ayat2:

danpenghidupanyanglayakbagi kemanusiaan. 7

UUD 45

BabIVPembinaanPerlindunganKerja

Pasal9:

Pasal10:

1. Normakeselamatankerja

2. Normakesehatankerjadanhygieneperusahaan

3. Normakerja

4. Pemberiangantikerugian,perawatandanrehabilitasidalam

hal kecelakaankerja

5. (tidakberlaku)

BIMTEKSMK320148

BabITentangIstilahͲistilah

kerjatersebut.

BIMTEKSMK320149

BabIIRuanglingkupK3Konstruksi

Psl2(1)

permukaanair,didalamair,maupundiudara dalamwilayahRI

Ket.Psl2(2).c

pembersihanataupembongkaranrumah,gedung ataubangunanlainnyatermasukbangunan2 pengairan,saluranataupersiapan

Dilakukanpekerjaandalamketinggian,

diataspermukaantanahatauperairan.

BIMTEKSMK3201410

BabXKewajibanPengurus

Psl14Pengurusdiwajibkan:

BIMTEKSMK3201411

BIMTEKSMK3201412

Bagiankeenam

KesehatanKerja

Pasal23:

1. Kesehatankerjadiselenggarakanuntukmewujudkanproduktivitas

kerjayangoptimal.

2. Kesehatankerjameliputipelayanankesehatankerja,pencegahan

penyakitakibatkerja,dankesehatankerja.

3. Setiaptempatkerjawajibmenyelenggarakankesehatankerja.

4. Ketentuanmengenaikesehatankerjasebagaimanadimaksuddalam

BIMTEKSMK3201413

UU No. 23/1992

Tentang Kesehatan

SURATEDARANMENTERIPUNOMOR

13/SE/M/2012tanggal28Desember2012

perihal

ProgramPenanggulanganHIVdanAIDS

PadaSektorKonstruksidiLingkungan

KementerianPekerjaanUmum

Pasal3ayat2:

Pasal8ayat1:

kecelakaankerja.

Pasal10ayat1:

waktu tidaklebihdari2kali24jam.

BIMTEKSMK3201415

Ketentuanumum

"Penyelenggaraanpekerjaankonstruksiwajib kerjadanlingkungan,untukmewujudkanterib penyelenggaraanpekerjaankonstruksi"

BIMTEKSMK3201416

Pasal22:KontrakkerjaKonstruksi

dalampelaksanaanK3sertajaminansosial" kesehatan kerja,perlindungantenagakerja,sertatata penyelenggaraanpekerjaankonstruksi.

BIMTEKSMK3201417

KETENTUANUMUM

kesehatansertakenyamanangedung"

PELAKSANAANTEKNISK3

Kewajibandibidangpenanggulangankebakaran

Kelengkapansaranaevakuasidandaerahaman

Kelengkapansaranapengolahanlimbah

Kelengkapansaranakenyamanangedung

BIMTEKSMK3201418

19

Pasal86:

Pekerja/buruhmempunyaihakuntukmemperoleh

Pasal87:

Setiapperusahaanwajibmenerapkansistem

yangterintegrasidengansistemmanajemen perusahaan.

BIMTEKSMK3201420

SANKSIATASPELANGGARAN

BIMTEKSMK3201421

UNDANGͲUNDANGNO.13THN2003

TENTANGKETENAGAKERJAAN

BABXVI

KETENTUANPIDANADANSANKSIADMINISTRATIF

Pasal190Ayat(2):

ijin.

Pelanggaranataspasal87

SANKSIATASPELANGGARAN

BIMTEKSMK3201422

UNDANGͲUNDANGNO.01THN1970:

Pasal15

ANCAMANPIDANAATAS

PELANGGARAN

1. HUKUMANKURUNGAN

(dari1blnsampai15th)

2. DENDA(dariRp100.000,ͲsampaiRp500.000.000,Ͳ)

BIMTEKSMK3201423

UNDANGͲUNDANGNO.........

TENTANG......:

BABXVI

KETENTUANPIDANADANSANKSIADMINISTRATIF

PeraturanPemerintah,

PeraturanMenteridan

Persyaratanlainnya

BIMTEKSMK3201424

2010

BIMTEKSMK3201425

PPNo.29Tahun2000Tentang

2010

Pasal15:KewajibandanHakPenggunaJasa

Pasal17:KewajibandanHakPenyediaJasa

(rencanadananggaranK3)

Pasal23:KontrakKerjaKonstruksi

(perlindunganpekerja)

Pasal30:StandarKeteknikan,

KetenagakerjaandanTataLingkungan

BIMTEKSMK3201426

PPNo.30Tahun2000Tentang

PenyelenggaraanPembinaan

JasaKonstruksi

Pasal6ayat(4):Pengawasansebagaimana

dimaksuddalamayat(1)dilakukangunatertib usaha,tertibpenyelenggaraan,tertib pemanfaatanJasaKonstruksimengenai:3. ketentuankeselamatandankesehatankerja;

Pasal11:PembinaanTerhadapMasyarakat

BIMTEKSMK3201427

PerpresNo54/2010joPerpresNo70/2012ttg

PengadaanBarang/JasaPemerintah

BIMTEKSMK3201428

SKBMENAKERdanMENPUNo:

174/MEN/1986&104/KPTS/1986Tentang

KeselamatandanKesehatanKerjaPadaTempat

KegiatanKonstruksi

BIMTEKSMK3201429

BIMTEKSMK3201430

BIMTEKSMK3201431

PPNo.50tahun

2012

PeraturanPemerintahRepublikIndonesia

Nomor50Tahun2012TentangPenerapan

SistemManajemenKeselamatanDan

KesehatanKerja

untukmelaksanakanketentuanPasal87ayat (2)UndangͲUndangNomor13Tahun2003

Diterbitkantanggal12April2012

BIMTEKSMK3201432

PERATURANPEMERINTAHno.50/2012tentang

PENERAPANSISTEMManajemenKeselamatandan

KesehatanKerja(SMK3)

KeselamatandanKesehatanKerja

LampiranI:PedomanPenerapanSistem

ManajemenKeselamatandanKesehatanKerja

LampiranII:PedomanPenilaianPenerapanSMK3

LampiranIII:FormulirLaporanAuditSMK3

BIMTEKSMK3201433

Penerapan

Per.05 Tahun 1996

Setiap perusahaan

yang memperkerjakan

100 orang atau lebih

dan atau mengandung potensi bahaya PP 50 Tahun 2012 Pasal 5 (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 (2)Kewajiban berlaku bagi :

Perusahaan yang memperkerjakan

pekerja/buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai potensi bahaya tinggi (3) Ketentuan tingkat bahaya tinggi sesuai peraturan perundangan (4) Berpedoman PP 50 /2012 dan peraturan perundangan undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar international

PermenPUNo07/PRT/M/2011JOPermenNo

14/PRT/M/2013tentang

StandarDanPedomanPengadaanPekerjaan

KonstruksidanJasaKonstruksi

DokumenPemilihan;

DokumenPenawaran;

SyaratͲSyaratUmumKontrak;

SyaratͲSyaratKhususKontrak.

35

Permen05/2014

JuklakMonevK3

SuratEdaranMenteriPUNo13/2012

proyekkonstruksibersumberdanaAPBN. standar sesuaidenganSuratEdaranini.

BIMTEKSMK3201439

Per.Menaker No.01/1978;

Per.Menaker No.04/1980;

Per.Menaker No.01/1982;

Per.Menaker No.02/1983;

Per.Menaker No.03/1985;

Per.Menaker No.04/1985;

Per.Menaker No.05/1985;

Per.Menaker No.02/1989;

Per.Menaker No.04/1998;

Per.Menakertrans No.03/1999;

Kep.Menakertrans No.51/1999;

SE Menakertrans No.01/1997;

SE Menakertrans No.01/1979.

Per.Menaker No.01/1976;

Per.Menaker No.01/1979;

Per.Menaker No.02/1982;

Per.Menaker No.01/1988;

Per.Menaker No.01/1989;

Per.Menaker No.02/1992;

Kep.Menakertrans No.186/1999;

Kep.Menakertrans No.187/1999.

1. PERSONIL : 2. ALAT / MESIN:

Per.Menaker No.01/1980;

Per.Menaker No.02/1980;

Per.Menaker No.01/1981;

Per.Menaker No.03/1982;

Per.Menaker No.05/1996;

Per.Menaker No.03/1998;

Per.Menaker No.11/2005;

Kep.Menaker No.68/2004.

3. SISTEM :

Kep.Menaker No.155/1984;

Per.Menaker No.04/1987;

Per.Menaker No.04/1995

4. KELEMBAGAAN K3

PERSYARATAN

LAINNYA

SNI03Ͳ

PencahayaanAlamiPadaBangunanRumahdan

Gedung

BIMTEKSMK3201440

TERIMA KASIH

Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan 12210

Telp. 021-72786108 Fax. 021.7266637

http://bpksdm.pu.go.id/pppk balai.pusbinpk@gmail.comquotesdbs_dbs10.pdfusesText_16
[PDF] lampiran permenakertrans no 04 tahun 1980

[PDF] lampiran permendagri 13 tahun 2006 dan perubahannya

[PDF] lampiran permendagri 13 tahun 2006 excel

[PDF] lampiran permendagri 13 tahun 2006 xls

[PDF] lampiran permendagri 21 tahun 2011 xls

[PDF] lampiran permendagri 59 tahun 2007

[PDF] lampiran permendagri no 13 tahun 2006 pdf

[PDF] lampiran pp 10 tahun 1983

[PDF] lampiran pp 24 tahun 1997

[PDF] lampiran uu no 12 tahun 2011

[PDF] lance focus english pages

[PDF] lance lepere

[PDF] land acquisition act 2013 pdf

[PDF] land rover a8 plus

[PDF] land rover a9+ fiche technique