lampiran d - permendagri
LAMPIRAN D. PERMENDAGRI. NOMOR 13 TAHUN 2006. TENTANG. PEDOMAN PENGELOLAAN. KEUANGAN DAERAH. PENATAUSAHAN APBD. 1. DEPARTEMEN DALAM NEGERI. REPUBLIK INDONESIA.
lampiran a - permendagri
LAMPIRAN A. PERMENDAGRI. NOMOR 13 TAHUN 2006. TENTANG. PEDOMAN PENGELOLAAN. KEUANGAN DAERAH. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN. DEPARTEMEN DALAM NEGERI. REPUBLIK
PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006
NOMOR 13 TAHUN 2006. TENTANG. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. MENTERI DALAM NEGERI
Untitled
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman. Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik. Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); b. Peraturan Menteri Dalam
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
(13) Diisi keterangan sesuai kebutuhan. Lampiran : Keputusan. Penetapan. Status. Penggunaan Barang Milik Daerah Pada. SKPD…….(2) Tahun..
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
(13) Diisi keterangan sesuai kebutuhan. Lampiran : Keputusan. Penetapan. Status. Penggunaan Barang Milik Daerah Pada. SKPD…….(2) Tahun..
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman. Pegelolaan Keuangan Daerah. Kartu Persediaan Barang (Lampiran 13); j. Laporan Semester ...
SISTEM DAN PROSEDUR PELAPORAN DANA BOS
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang digunakan menggunakan komputer dengan aplikasi excel. Buku yang digunakan adalah ...
pedoman pendampingan penerapan tambahan penghasilan
Tahun 2005 (2) pasal 39 ayat (1) Permendagri Nomor 13. Tahun 2006
Untitled
LAMPIRAN A. PERMENDAGRI. NOMOR 13 TAHUN 2006. TENTANG. PEDOMAN PENGELOLAAN. KEUANGAN DAERAH. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN. DEPARTEMEN DALAM NEGERI.
lampiran d - permendagri
LAMPIRAN D. PERMENDAGRI. NOMOR 13 TAHUN 2006. TENTANG. PEDOMAN PENGELOLAAN. KEUANGAN DAERAH. PENATAUSAHAN APBD. L. DEPARTEMEN DALAM NEGERI.
59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
LAMPIRAN A YANG DIUBAH. PERMENDAGRI. NOMOR 59 TAHUN 2007. TENTANG. PERUBAHAN ATAS. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.13 TAHUN 2006.
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang tercantum dalam Lampiran A.II Peraturan Menteri ini.
lampiran-e.pdf
LAMPIRAN E. PERMENDAGRI. NOMOR 13 TAHUN 2006. TENTANG. PEDOMAN PENGELOLAAN. KEUANGAN DAERAH. AKUNTANSI DAN PELAPORAN. DEPARTEMEN DALAM NEGERI.
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tekhnis pengelolaan barang milik daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang tercantum dalam Lampiran A.II Peraturan Menteri ini.
BAB V PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
Format Neraca Saldo dapat dilihat pada Lampiran IV.1 sedangkan berdasarkan struktur anggaran APBD sesuai Permendagri No. 13. Tahun 2006.
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN
11 Jun 2019 Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran II yang ... Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ...
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis PengelolaanKeuangan Daerah;
Mengingat: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
SALINAN
- 2 -Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 12);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMANTEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.2. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau
yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.3. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.Pasal 2
(1) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - 3 - (2) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengelola keuangan daerah; b. APBD; c. penyusunan rancangan APBD; d. penetapan APBD; e. pelaksanaan dan penatausahaan; f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD; g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; i. kekayaan daerah dan utang daerah; j. badan layanan umum daerah; k. penyelesaian kerugian keuangan daerah; l. informasi keuangan daerah; dan m. pembinaan dan pengawasan. (3) Ketentuan mengenai pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.Pasal 3
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan KeuanganDaerah;
b. Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedurPengelolaan Keuangan Daerah;
c. Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah; d. Perkada yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan e. Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja, ditetapkan paling lama tahun 2022. - 4 -Pasal 4
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 310);
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; dan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1560),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 5 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttdMUHAMMAD TITO KARNAVIAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttdWIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1781Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
ttdR. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001
- 6 -LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB IPENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Menteri ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing- masing sebagai berikut:A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai
kewenangan: a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang - 7 - pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan olehDaerah dan/atau masyarakat;
f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; g. menetapkan KPA; h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;quotesdbs_dbs12.pdfusesText_18[PDF] lampiran permendagri 21 tahun 2011 xls
[PDF] lampiran permendagri 59 tahun 2007
[PDF] lampiran permendagri no 13 tahun 2006 pdf
[PDF] lampiran pp 10 tahun 1983
[PDF] lampiran pp 24 tahun 1997
[PDF] lampiran uu no 12 tahun 2011
[PDF] lance focus english pages
[PDF] lance lepere
[PDF] land acquisition act 2013 pdf
[PDF] land rover a8 plus
[PDF] land rover a9+ fiche technique
[PDF] land rover lr4 2017
[PDF] land rover lr4 prix
[PDF] land rover mobile phone