[PDF] MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN

View - Download MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN

Previous PDF

Next PDF

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

SALINAN

- 2 -

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN

TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

2. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau

yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.

3. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut

Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

(1) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - 3 - (2) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengelola keuangan daerah; b. APBD; c. penyusunan rancangan APBD; d. penetapan APBD; e. pelaksanaan dan penatausahaan; f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD; g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; i. kekayaan daerah dan utang daerah; j. badan layanan umum daerah; k. penyelesaian kerugian keuangan daerah; l. informasi keuangan daerah; dan m. pembinaan dan pengawasan. (3) Ketentuan mengenai pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan

Daerah;

b. Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah; d. Perkada yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan e. Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja, ditetapkan paling lama tahun 2022. - 4 -

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; dan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1560),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 5 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1781

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19690818 199603 1001

- 6 -

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Menteri ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing- masing sebagai berikut:

A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan

2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai

kewenangan: a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang - 7 - pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh

Daerah dan/atau masyarakat;

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; g. menetapkan KPA; h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;quotesdbs_dbs12.pdfusesText_18

[PDF] lampiran permendagri 13 tahun 2006 xls

[PDF] lampiran permendagri 21 tahun 2011 xls

[PDF] lampiran permendagri 59 tahun 2007

[PDF] lampiran permendagri no 13 tahun 2006 pdf

[PDF] lampiran pp 10 tahun 1983

[PDF] lampiran pp 24 tahun 1997

[PDF] lampiran uu no 12 tahun 2011

[PDF] lance focus english pages

[PDF] lance lepere

[PDF] land acquisition act 2013 pdf

[PDF] land rover a8 plus

[PDF] land rover a9+ fiche technique

[PDF] land rover lr4 2017

[PDF] land rover lr4 prix

[PDF] land rover mobile phone