[PDF] JENIS FUNGSI DAN MATERI MUATAN PERATURAN PDF

[PDF] UU_No_12_Tahun_2011_1pdf - JDIH Kemenpppa

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

[PDF] UU 12 Tahun 2011

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I UMUM Undang-Undang tentang Pembentukan

[PDF] RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 maknanya telah mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan

[PDF] uu-12-2012pdf - Universitas Negeri Semarang

NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG Menimbang : a bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan

[PDF] UU-Nomor-12-Tahun-2012-ttg-Pendidikan-Tinggipdf

Pasal 35 (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai

[PDF] JENIS FUNGSI DAN MATERI MUATAN PERATURAN

5 Dalam Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 pada Bab IV menggunakan istilah Maklumat yang isinya membatasi tugas dan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat

[PDF] UU 13 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan

1 2 3 4

2 Pasal 5 huruf c UU 12/2011.

5 6 7

Masa Hindia Belanda

8 9 10

Masa Pendudukan Jepang

Masa Kemerdekaan

11 12 13 14 15 16

17 Penjelasan Umum UU No.12 Tahun 2011

17 18 19 18 20 21
21
22
23

23 A.Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden ..... op cit,hlm.58.

24 Lihat Pasal 3 ayat (2) Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan

Peraturan Perundang-undangan. 25 Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No.12 Tahun 2011

26 Jimly Assidiqie,2006, Perihal ........., op cit, hlm.32-33. 27 HAS Natabaya, 2008, Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta, Konstitusi Press,

hlm.11. 25
26
27

30 Pantja Astawa,Suprin Na'a, Op Cit, hlm.68.

31 http://kbbi.co.id/arti-kata/fungsi

33 Ismail Hasani & Prof. DR. A. Gani Abdullah, SH, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan (Jakarta:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2006, hlm.33 34 Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Jakarta, hlm. 47. 35 Ibid,hlm 17-20

29
rechtschepping 30

36 Bagir Manan, Sleten, 1993, Perundang-undangan Indonesia, Makalah, Jakarta,, hlm. 6 37 Bagir Manan, 1994, Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional, Makalah, Jakarta, hlm. 6 38 Pluralisme hukum menurut Erman Rajagukguk dalam Kongres Internasional ke-15 Mengenai

Pluralisme Hukum yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, Kamis (29 Juni Tahun

2006) diartikan sebagai sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu

kehidupan sosial. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat. 39 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15089/pluralisme-hukum-harus-diakui

40 Ibid

41 Bagir Manan, Beberapa masalah..............., Op Cit,hlm.21-22

33
34
35

42 https://saepudinonline.wordpress.com/2013/05/01/fungsi-perda-dalam-peraturan-perundang-

undangan/ 36

43 A. Hamid S. Attamimi, 1982, ͞Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan", BPHN, Himpunan

Bahan Penataran Latihan Tenaga Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan Tanggal 1 s/d 20 Juni 1981,

Diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, ,hlm.282-292.

44 Pasal 6 UU No.12 Tahun 2011

37
38

45 Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU No.12 Tahun 2011

46 K.C.Wheare, 1975, Modern Constitution, Oxford University Press,hlm.32

47 Ibid

48 Dalam I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na,a, Ibid, hlm.95

49 Dalam H.R.Soemantri Martosoewignyo, 2006, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi ( Sebelum

dan Sesudah Perubahan UUD 1945), Bandung, Alumni, hlm.2. 50 Dahlan Thaib, Jaiz Hamidi dan N'imatul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Pers,

2003), hlm. 16.

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

51 Lihat Pasal 139 KRIS, dan Pasal 96 UUDS.

52 Jimly Assidiqie, 2002, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan keempat, Jakarta, Pusat

Studi Hukum Tata Negara,Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.29 53 Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Op Cit, hlm.63, lihat juga Jimly Assidiqie,2006, Perihal Undang-

Undang, Jakarta, Konstitusi Press. hlm.80-87.

54 Jimly Assidiqie, Ibid, hlm.83

55 Ibid

56 Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Op Cit, hlm.66.

55
56
57
58
59
60
61
quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1

[PDF] isi uu no 17 tahun 2012

[PDF] isi uu no 25 tahun 1992

[PDF] isi uu no 28 tahun 2007

[PDF] isi uu no 28 tahun 2009

[PDF] isi uu no 39 tahun 1999 tentang ham

[PDF] isi uu no 7 tahun 1992

[PDF] isib - institut supérieur industriel de bruxelles bruxelles

[PDF] isib aeronautique

[PDF] isib bruxelles formulaire d inscription

[PDF] isib horaire

[PDF] isib inscription

[PDF] isib moodle

[PDF] isic rabat inscription 2017/2018

[PDF] isic rabat master

[PDF] isie tunisie 2017

[PDF] [PDF] JENIS FUNGSI DAN MATERI MUATAN PERATURAN