[PDF] POKOK PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN

View - Download POKOK PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN

Previous PDF

Next PDF

POKOK -POKOK PERUBAHAN

UNDANG -UNDANG NOMOR 28

TAHUN 2009 TENTANG PAJAK

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

(UU PDRD)

DALAM OMNIBUS LAW

UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG

CIPTA KERJA -KLASTER PERPAJAKAN

DASAR HUKUM

UU CiptaKerja

BAB VI : KemudahanBerusaha

Bagian Ketujuh: Perpajakan

Pasal114

05/11/20202

Pokok-PokokPerubahan

05/11/20203

1. 2. 3.

Mengubahdan menghapusJenisRetribusi

PerizinanTertentuPasal141 dan Pasal144

Menambahkanpembahasanmengenai

KebijakanFiskalNasional yang Berkaitan

DenganPajakdan RetribusiBAB VIIA :

Pasal156A, dan Pasal156B

Mengubahdan menambahbeberapaketentuan

dalamBAB VIII Pengawasandan Pembatalan

PeraturanDaerah tentangPajakdan Retribusi

Pasal157, Pasal157 Ayat 5a, Pasal158,

Pasal159, dan Pasal159A

ObjekRetribusiPerizinanTertentu(Pasal140, UU No.

28 Tahun2009)

Pelayananperizinantertentuoleh PemdaKepadaOrang PribadiatauBadan

UntukPengaturandan pengawasanataskegiatan:

•Pemanfaatanruang, •PenggunaanSDA, •Barang, •Prasarana, •Sarana, atau •Fasilitastertentu

05/11/20204

05/11/20205

1. JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

(PASAL 141 DAN 144)

UU PDRDUU CiptaKerja

RetribusiIzinMendirikan

Bangunan

RetribusiPersetujuanBangunan

Gedung

RetribusiIzinTempatPenjualan

MinumanBeralkohol

Sama

RetribusiIzinGangguanDihapus

RetribusiIzinTrayekSama

RetribusiIzinUsaha PerikananSama

Pasal141 JenisRetribusiPerizinanTertentuadalah:

05/11/20206

1. JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

(PASAL 141 DAN 144)

Pasal144 UU PDRD ObjekRetribusiIzinGangguan

PemerintahDaerah

UU CIPTA KERJA DIHAPUS

05/11/20207

PenghapusanIzinGangguaninisesuaidengan

diubahdenganPermendagriNo.22Tahun2016

TentangPedomanPenetapanIzinGangguandi

NonPerizinandiDaerah.

tentangOnlineSingleSubmission(OSS)dimana

UpayaPemantauanLingkungan(UKL-UPL).

05/11/20208

BAB VIIA -KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL YANG

BERKAITAN DENGAN PAJAK DAN RETRIBUSI

(PASAL 156A DAN PASAL 156B) 2.

A. Pasal156A

-mendukungkemudahanberinvestasi, -mendorongpertumbuhanindustridan/atauusahayang berdayasaingtinggi, -memberikanperlindungandan pengaturanyang berkeadilan, maka pemerintahdapatmelakukanpenyesuaianterhadapkebijakanpajakdan retribusi yang ditetapkanoleh PemerintahDaerah.

Kebijakanyang disesuaikanberupa:

1)MengubahtarifPajak(Provinsidan Kabupaten/Kota) yang diaturdalamPasal2

UU PDRD dan tarifRetribusiyang diaturdalamPasal108 UU PDRD yang berlakusecaranasional.

2)Mengawasidan mengevaluasiPerdamengenaiPajakdan Retribusiyang

menghambatekosisteminvestasidan kemudahandalamberusaha.

05/11/20209

B. Pasal156B

diberitahukankepadaDPRD.

BAB VIIA -KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL YANG

BERKAITAN DENGAN PAJAK DAN RETRIBUSI

(PASAL 156A DAN PASAL 156B) 2

Catatan:

PeraturanDaerahmasing-masing.

05/11/202010

BAB VIII -PENGAWASAN DAN PEMBATALAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK &

RETRIBUSI (PASAL 157, PASAL 158, PASAL 159, dan PASAL 159A) 3.

A. Pasal157 -TambahanAyat 5a

MenteriKeuanganuntukdilakukanevaluasi.

tinggi. denganMenteriKeuangan.

05/11/202011

B. Pasal158 -Perubahan

terhadapkebijakanfiskalnasional. harikerja. makadiberikansanksi.

BAB VIII -PENGAWASAN DAN PEMBATALAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK &

RETRIBUSI (PASAL 157, PASAL 158, PASAL 159, dan PASAL 159A)

05/11/202012

C. Pasal159 -Perubahan

DalamUU CiptaKerja, sanksipelanggaranterhadap:

Pasal157 Ayat (1) dan (2) (mengenaijangkawaktupenyampaian

RaperdakeMendagridan Menkeu), serta

Pasal158 Ayat 5 (mengenaijangkawaktumelakukanperubahanPerda sesuairekomendasiMenkeu) dikenakansanksiberupapenundaanDana AlokasiUmum(DAU) dan/atauDana BagiHasil (DBH). SebelumnyadalamUU PDRD, sanksi yang dikenakanberupapenundaan/pemotonganDAU, DBH ataurestitusi (UU No. 28/2009). Pemberiansanksioleh Menkeudilaksanakansesuaiperaturan perundang-undangan, dahuludiaturdenganPMK.

BAB VIII -PENGAWASAN DAN PEMBATALAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK &

RETRIBUSI (PASAL 157, PASAL 158, PASAL 159, dan PASAL 159A)

05/11/202013

D. Pasal159A -disisipkandi antaraPasal159 dan Pasal160 Ketentuanlebihlanjutmengenaitata caraevaluasiRancanganPeraturan Daerah, pengawasanpelaksanaanPeraturanDaerah, dan pemberian sanksisebagaimanadimaksuddalamPasal159, diaturlebihlanjutdalam

PeraturanPemerintah.

BAB VIII -PENGAWASAN DAN PEMBATALAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK &

RETRIBUSI (PASAL 157, PASAL 158, PASAL 159, dan PASAL 159A)

THANK YOU

05/11/202014

No.Keterangan

1Pasal 141Pasal 141

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: a.a. b. c. d.b. e. c. d.

2Pasal 144Pasal 144

(1) (2) disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan. kerja.

Retribusi Izin Trayek; dan

Retribusi Izin Usaha Perikanan.

bangunan Gedung;

Penjualan Minuman Beralkohol;

disebut Retribusi Izin Trayek; dan

Menghapus

Pasal 144

UU Cipta KerjaUU PDRD

MATRIKS PERSANDINGAN KLASTER PERPAJAKAN

UNDANG-UNDANG PDRD & UU CIPTA KERJA

Perubahan :

Penghapusan

Retribusi Izin

Gangguan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

Retribusi Izin Gangguan;

oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Dihapus

No.Keterangan UU Cipta KerjaUU PDRD

3Pasal 156APasal 156A

(1) (2) a. b. (3) (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: nasional; dan investasi dan kemudahan dalam berusaha. Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Sisipan di

antara Bab VII dan Bab VIII BAB VII A KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL YANG BERKAITAN

DENGAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Sisipan / Pasal

Tambahan

diatur dalam Pasal 2.

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.

No.Keterangan UU Cipta KerjaUU PDRD

(5)

4Pasal 156BPasal 156B

(1) (2) (3) (4) (5)

4Pasal 157Pasal 157

terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud. kepada pelaku usaha di daerahnya. pokok pajak dan/atau sanksinya. rasional. kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut. pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Sisipan / Pasal

Tambahan

terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud. ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

No.Keterangan UU Cipta KerjaUU PDRD

(2)(2) (3)(3) (4)(4) (5)(5) (5a) (6)(6) perundang-undangan lain yang lebih tinggi. peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. persetujuan dimaksud. persetujuan atau penolakan. kebijakan fiskal nasional. persetujuan atau penolakan. dengan Menteri Keuangan. dengan Menteri Keuangan. perundang-undangan lain yang lebih tinggi. peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan dimaksud.

Sisipan /

Penambahan

Ayat

No.Keterangan UU Cipta KerjaUU PDRD

(7)(7) (8)(8) (9)(9) (10)(10)

5Pasal 158Pasal 158

(1)(1)

Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Peraturan Daerah kabupaten/kota.

ayat (7) disampaikan dengan disertai alasan penolakan. ayat (6) disampaikan dengan disertai alasan penolakan. dimaksud dapat langsung ditetapkan. dimaksud dapat langsung ditetapkan. dimaksud dengan tembusan kepada Menteri Keuangan. Daerah dimaksud dengan tembusan kepada Menteri keuangan.

PeraturanDaerahyangtelahditetapkanoleh

ditetapkan.

Penambahan

kalimat

PeraturanDaerahyangtelahditetapkanoleh

ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.

No.Keterangan UU Cipta KerjaUU PDRD

(2)(2) (3)(3) (4)(4) (5)(5) (6)(6)

Perubahan

peraturan

Perubahan

bunyi kalimat

Perubahan

bunyi kalimat Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tersebut, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Menteri Keuangan.

Daerah dimaksud.

Perubahan

peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Negeri.

pada ayat (1).

Presiden.

nasional. dimaksud pada ayat (1). perubahan Peraturan Daerah dalam waktu 15 hari kerja.

Daerah dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri.

Perubahan

peraturan

No.Keterangan UU Cipta KerjaUU PDRD

(7) (8) (9)

6Pasal 159Pasal 159

(1)(1) (2)(2)

Perubahan

peraturan

Perubahan

peraturan Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

Perubahan

peraturan mempunyai kekuatan hukum. ayat (5), Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku.

Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.

Perubahan

kalimat

Peraturan Menteri Keuangan.

restitusi. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Perubahan peraturan

No.Keterangan UU Cipta KerjaUU PDRD

7Pasal 159APasal 159A

a. b. c. diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sisipan / Pasal

Tambahan

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara:

dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158; dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1

[PDF] isi uu no 39 tahun 1999 tentang ham

[PDF] isi uu no 7 tahun 1992

[PDF] isib - institut supérieur industriel de bruxelles bruxelles

[PDF] isib aeronautique

[PDF] isib bruxelles formulaire d inscription

[PDF] isib horaire

[PDF] isib inscription

[PDF] isib moodle

[PDF] isic rabat inscription 2017/2018

[PDF] isic rabat master

[PDF] isie tunisie 2017

[PDF] isige mines paristech

[PDF] isir

[PDF] islamku islam anda islam kita

[PDF] ism dakar filières