[PDF] Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh





Previous PDF Next PDF



MENTERI NEGARA AGRARIA/

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL. NOMOR 3 TAHUN 1997. TENTANG. KETENTUAN PELAKSANAAN. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 



PETUNJUK TEKNIS PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG

3 h. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional. Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah.



Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan. Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 



Spatial Data Quality Evaluation of Complete Map of Village Land

Toleransi Juknis PMNA/KBPN No 3 Tahun 1997. AREA ACCURACY TEST. 0. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Teknis (Juknis) PMNA/Ka.BPN Nomor 3/Tahun 1997. Pelaksanaan transformasi ini dilakukan secara grafis dengan replacing grid atau secara.



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan. Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 serta sesuai dengan Standar.



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

-Juknis PMNA. 3/1997. -Buku. Pegangan. Petugas Ukur. 3-4 Mahasiswa mampu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ...



PERGESERAN TITIK DASAR TEKNIK ORDE 3 AKIBAT AKTIVITAS

1998. Petunjuk Teknis PMNA /K.BPN No 3 Tahun 1997 : Materi. Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. Badan Pertanahan Nasional. Jakarta.



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN

(100%) memenuhi toleransi beda luas terhadap data bidang tanah hsail pengukuran PTSL metode terestris sesuai Petunjuk Teknis. PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 



REKONSTRUKSI BATAS BIDANG TANAH MENGGUNAKAN

Petunjuk Teknis PMNA/K.BPN No. 3 Tahun. 1997 (2002 V-15) menyebutkan bahwa Gambar. Ukur pada prinsipnya adalah dokumen yang memuat data hasil pengukuran bidang 

EVALUASIGAMBARUKUR

HASILPENGUKURANBIDANGTANAHSECARASPORADIK

PADAKANTORPERTANAHANKABUPATENSLEMAN

Skripsi

SebutanSarjanaSainTerapan

Oleh:

MARIAEMIWULANUTAMI

NIM.2091728

BADANPERTANAHANNASIONAL

r^r-ix-^iair-k-nra&iaiia&i

INTISARI

kepastianhukum,menyediakaninformasi, dan untukmenyelenggarakan penyelidikanriwayattanah danpenetapanbatasyangdilanjutkandengan pengukurandanpemetaan.Data hasilpengukurandilapangantersebut Petunjuk TeknisPeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasionalNomor3 Tahun1997sertasesuaidenganStandar KabupatenSlemanpadakenyataannyamasih banyak yangbelum standaryang tunggal. Tujuan penelitian iniadalahuntukmengetahui pelaksanaanpembuatanGambarUkur dankesesuaiannyadengan PMNA/KBPNNomor 3 Tahun 1997sertauntuk mengetahui hal-hal yang menyebabkanketidaksesuaianprodukGambarUkur yang dihasilkan petugasukur. deskriptif,datayang diperolehberupadataprimer yangbersumberdari dan dokumentasi. Populasi penelitianiniadadua yaituGambarUkuryang dihasilkanpetugasukurpadatahun2002sampai2003 danpetugasukur yangberjumlah28 orang. Teknik yangdigunakanuntukpengambilan GambarUkuradalahpurposivesampling.Teknik analisisdatanyaberupa deskriptif komparatifdenganpendekatankualitatifdan deskriptifkualitatif. Hasil daripenelitianinimenunjukkanbahwaprodukGambar Ukur yang dihasilkanpetugasukur di KantorPertanahanKabupaten SlemanbelumsepenuhnyasesuaidenganPMNA/KBPNNomor 3Tahun masihdigunakan.Hal-hal yangmenyebabkanketidaksesuaianproduk GambarUkur yang dihasilkanpetugasukuradalahpembuatannyatidak berpedomanpadaaturanyang tunggal danadanyakebiasaanpetugas ukurmenggunakanaturanlama yangmengacupadaPeraturan

DAFTARISI

Hal

HALAMANJUDULi

HALAMANPENGESAHANii

KATAPENGANTARiii

INTISARIv

DAFTARISIvi

DAFTARTABELviii

DAFTARGAMBARxi

DAFTARLAMPIRANxii

BABI.PENDAHULUAN1

A.LatarBelakang1

B.PerumusanMasalah4

C.TujuandanKegunaanPenelitian5

1.

TujuanPenelitian5

2.

KegunaanPenelitian5

BABII.TINJAUANPUSTAKA7

A.TinjauanPustaka7

B.

KerangkaPemikiran13

C.AnggapanDasar16

D.

BatasanOperasional16

BABIII.METODEPENELITIAN17

A.MetodePenelitian17

B.LokasiPenelitian17

C.PopulasidanSampel18

D.VariabelPenelitian18

E.JenisdanSumberData18

BABIVGAMBARANUMUMSEKSIPENGUKURANDAN

PENDAFTARANTANAHKANTORPERTANAHAN

KABUPATENSLEMAN21

A.StrukturOrganisasi21

B.

SumberdayaManusiadiSeksiPengukurandan

PendaftaranTanah24

E.ProsesPelayananPermohonanPengukuran27

F.PeralatanTeknisPengukurandanPemetaan30

G.ProsesKegiatanPengukuran31

H.Hasil

KegiatanPengukuran34

BABVHASILPENELITIANDANPEMBAHASAN36

A.Evaluasi36

1.PetugasUkurdiKantorPertanahanKabupaten

Sleman36

BidangTanahdenganPMNA/KBPNNomor3Tahun

199737

PertanahanKabupatenSleman114

BABVI.PENUTUP116

A.Kesimpulan116

B.Saran117

DAFTARPUSTAKA

LAMPIRAN

QilA/AVATl_lir»lID

BABI

PENDAHULUAN

A.LATARBELAKANG

Tahun1997pasal3adalah:

bersangkutan. untukjaminankepastianhukum atasobyekhakatastanahmaka didapatkandari hasilpengukurandilapangantersebutdituangkanke dalamformuliryangdisebutGambarUkur. GambarUkur (GU)sertaadanyaStandarGambarUkurdanSuratUkur prinsipnya,datayangdiperolehdari hasilpengukurandilapangan kantorpertanahandi ProvinsiDaerahIstimewaYogyakartayang sebanyak17.711sertipikat, maka diperlukanadanyaupaya penanganan yang serius dansecaraberkesinambungandalambidang pengukuran.Untukmengatasihaltersebutmakasalahsatu upaya yangdilaksanakanadalah pembuatan GambarUkurhamsmemenuhi standaryangtelahditetapkan. Slemanpadakenyataannyamasih banyak yang belum memenuhi yang tunggal. Sampaisaatini,pembuatanGambarUkurmasih menggunakansebagianketentuandalamPP Nomor10Tahun 1961 walaupunsebenarnya sudahtidak berlakulagi.Jika haltersebut tertibadministasipertanahanyaitu tidaktertibnyapembuatanGambar penelitiandenganjudul "EVALUASIGAMBARUKUR HASIL

PENGUKURANBIDANGTANAHSECARASPORADIKPADA

KANTORPERTANAHANKABUPATENSLEMAN".

B.PERUMUSANMASALAH

Slemandiharapkanterusmeningkat seiringdenganmeningkatnya jumlahpermohonan pengukuran. Tahapanpelaksanaanpembuatan GambarUkur yangdilaksanakanolehpetugasukur jugahamssesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP Nomor 24 tahun 1997 danPeraturanMenteriNegara Agraria/Kepala BadanPertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 (selanjutnyaditulisPMNA/KBPNNomor 3 Tahun 1997) mengingat hasilnyamempunyaiaspekhukum.

1.apakahprodukGambarUkur hasilpengukuranpadaKantor

Nomor3Tahun1997?

2. hal-halapayangmenyebabkanketidaksesuaianprodukGambar

Ukur yangdihasilkan

petugasukur di KantorPertanahan

KabupatenSleman?

C.TUJUANDANKEGUNAANPENELITIAN

1.Tujuanpenelitian

NasionalNomor3Tahun1997

KabupatenSleman.

2.Kegunaanpenelitian

Hasil penelitianinidiharapkandapat:

GambarUkurpadakhususnya.

pengetahuan,terutamadibidangpertanahan. BABVI

PENUTUP

A.KESIMPULAN

Darihasil penelitian danpembahasansertauraian yang pada tahun 2002sampai2003 belumsepenuhnyasesuaidengan

Petunjuk Teknis

PMNA/KBPNNomor3 Tahun 1997 tentangMateri

PengukurandanPemetaanTanahyaitumengenaibentuk dan

pembuatanlegenda,dan unsurpewarnaanyang masih digunakan Ukur yangmerupakandokumenpenting yangmencatathasil pengukurandilapangan

2. Adanya hal-hal yangmenyebabkanketidaksesuaianproduk

GambarUkur yangdihasilkanpetugasukur di KantorPertanahan

Kabupaten SlemanyaitupembuatanGambarUkurtidak

berpedomanpada aturan yang tunggal yaituPMNA/KBPNNomor 117

B.SARAN

1. mendukungtertibadministrasipertanahan.

DAFTARPUSTAKA

Anonim,(2001),StandarGambarUkurdan SuratUkur.Direktorat

Jakarta.

(2001), BukuPeganganPetugasUkur:MateriPengukurandan

BadanPertanahanNasional,Jakarta

_.(2003),PedomanPenulisanProposal Penelitian dan Skripsi

Praktek,RinekaCipta,Jakarta.

Jakarta.

Harsono, Boedi, (1994), Hukum AgrariaIndonesia.SeiarahPembentukan

Djambatan,Jakarta.

.(2000), HukumAgrariaIndonesia,HimpunanPeraturan-

PeraturanHukumTanah,Djambatan,Jakarta

Nawawi, Hadari, (1998), MetodePenelitianBidangSosial,GadjahMada

UniversityPress,Yogyakarta

Nugroho, Tanjung, (2004),BagaimanakanGambarUkur YangStandar?,

WidyaBumiNomor 14Tahun5.h.8-14.STPN

SoepraptoH,Gabriel T, EkoB,Sriyono, dan Valentina A, (2003). Studi (tidakdipublikasikan) Zulfany,(2003), Evaluasi HasilPembuatanGambarUkurPadaKantor

PERATURAN-PERATURAN

Undang-undangNomor5Tahun1960 tentang Peraturan DasarPokok-

PokokAgraria.

PeraturanPemerintahNomor24Tahun1997.

Pengukuran danPemetaanPendaftaranTanah. Badan

PertanahanNasional,Jakarta.

quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
[PDF] jumeaux dizygotes

[PDF] jumeaux dizygotes définition

[PDF] jumeaux dominant dominé

[PDF] jumeaux télépathie

[PDF] jumlah jam mengajar kurikulum ktsp sma

[PDF] jur1900

[PDF] jurassique en tunisie

[PDF] jurnal ekonomi ketenagakerjaan

[PDF] jurnal ekonomi makro pdf

[PDF] jurnal ekonomi pdf 2016

[PDF] jurnal ekonomi pembangunan 2016 pdf

[PDF] jurnal ekonomi pembangunan indonesia

[PDF] jurnal ekonomi pembangunan pdf

[PDF] jurnal ekonomi pembangunan tentang kemiskinan

[PDF] jurnal ekonomi pembangunan tentang kemiskinan pdf