59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang. Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Antara Pemerintah Pemerintahan
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007
5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59 Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 2967);. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah
a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan.
Untitled
No. Pertanyaan. JAWABAN. SS S R TS STS. 1 Permendagri No. 59 Tahun 2007 sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran.
Untitled
Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri No.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;.
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
27.09.2010 2007 Permendagri No.59 Tahun 2007
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2009
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara 59. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah.
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NO. 1 TAHUN 2010
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUNANGGARAN 2010
ABSTRAK
Bahwa dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu menetapkan batas maksimum pengajuan Surat Permintaan Pembayran Uang Persediaan (SPP-UP) dari Bendahara Pengeluaran dalm pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2010. Dasar Hukum: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004,UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun2007, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP
No. 65 Tahun 2005, PP No. 105 Tahun 2005,PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Kepres No.42 Tahun 2002, Kepres No. 80 Tahun 2003, Permendagri No. 5 Tahun 1997, Permendagri No.13 Tahun
2006, Permendagri No15 Tahun 2006, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, Perda Kabupaten Kepulauan
Siau Tagulandang Biaro No. 6 Tahun 2009, PerbupKepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 15 Tahun 2009.Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini mengatur tentang: Batas Maksimum Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2010.
STATUS
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan pada tanggal 6 Januari 2010
CATATAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NO. 2 TAHUN 2010
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPILDAN PEGAWAI TIDAK TETAP
ABSTRAK
Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan danpelayanan pada masyarakat serta tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diadakan
penyempurnaan terhadap ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan SiauTagulandang Biaaro.
Dasar Hukum: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004,UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun2009, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP
No. 65 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, Permendagri No.13 Tahun 2006,Permendagri No. 15 Tahun 2006.
Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini mengatur tentang: Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap.STATUS
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan pada tanggal 6 Januari 2010.
CATATAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NO. 4 TAHUN 2010
TENTANG
LARANGAN PEMETIKAN DAN PERDAGANGAN PALA MUDA DI KABUPATEN KEPULAUANSIAU TAGULANDANG BIARO
ABSTRAK
Bahwa visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau TAgulandang Biaro adalah mewujudakanKabuaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai daerah penghasil pala nomor 1 dunia yang
sejahtera, maju dan berkepibadian , maka dipandang perlu melakukan pegaturan dan pengendalian untuk menjaga keletarian dan mempertahankan mutunya. Dasar Hukum: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 25 Tahun2000, PP No. 38 Tahun 2007, Permendagri No15 Tahun 2006, Perda Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro No. 24 Tahun 2000.
Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini mengatur tentang: Larangan Pemetikan dan Perdagangan Pala Muda Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.STATUS
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan pada tanggal Pebruari 2010
CATATAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NO. 5 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYALURAN BANTUAN DUKA BAGI PENDUDUK YANGMENINGGAL DUNIA SELANG TAHUN 2010
ABSTRAK
Bahwa dalam rangka membantu beban penduduk yang tertimpa duka, serta guna lebih tertibnya penyaluran bantuan duka dimaksud, maka perlu ditetapkan/diatur sehingga penyaluran akan lebih baik dan tepat sasaran. Dasar Hukum: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2007, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun2007, Permendagri No.59 Tahun 2007, Permendagri No15 Tahun 2006, Perda Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro No. 3 Tahun 2008, Perda Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 6 Tahun2009, PerbupKepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 15 Tahun 2009.
Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini mengatur tentang: Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyaluran Bantuan Duka Bagi Penduduk Yang Meninggal Dunia Selang Tahun 2010.STATUS
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan pada tanggal 11 Maret 2010
CATATAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NO. 5 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PELAYARANABSTRAK
Bahwa dengan memperhatika Pasal 5 Perbup Kepulauan Siau Tagulandang Bbiaro Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan kewenangan perlu dilakukan peninjauan guna kesesuain dengan perkembangan Susunan Oraganisasi, Uraian Tugan dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pelayaran Kabupaten KepulauanSiau Tagulandang Biaro.
Dasar Hukum: UU No.5 Tahun 1962, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun2004, UU No. 15 Tahun 2007, UU No. 17 Tahun 2008, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 25 TAhun 2000,
PP No. 41 Tahun 2007, Perda Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. Tahun 2009. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini mengatur tentang: Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Kedudukan, Susunan, Dan Uraian Tugas Dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan DaerahPelayaran.
STATUS
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan pada tanggal 17 Maret 2010
CATATAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NO. 8 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIAROABSTRAK
Bahwa dalam rangkapeningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro khususnya dalam bidang pendidikan, perlu dilakukan langkah-langkah efektif dan efisien melalui program pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa berprestasi yang belajar pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di wilayah NKRI. Dasar Hukum: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2007, PP No. 25 Tahun2000, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007,
Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No15 Tahun 2006, Perda Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 5 Tahun 2008, Perda Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 6 Tahun2009, PerbupKepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 15 Tahun 2009.
Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini mengatur tentang: Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi KabupatenKepulauan Siau Tagulandang Biaro.
STATUS
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan pada tanggal 10 Mei 2010
CATATAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NO. 9 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEPULAUAN SIAUTAGULANDANG BIARO TAHUN 2011
ABSTRAK
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi dasar dalam melaksanakan RKPD KabupatenKepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011.
Dasar Hukum: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004,UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2007, PP No. 20 Tahun2004, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP
No. 8 Tahun 2008, Perpres No. 5 Tahun 2010, Permendagri No. 15 Tahun 2006, Permendagri No. 23 Tahun 2007, Permendagri No. 59 Tahun 2007, Perda Kabupaten Siau Tagulandang Biaro No. 1 Tahun2009, Perda Kabupaten Siau Tagulandang Biaro No.2 Tahun 2009, Perda Kabupaten Siau Tagulandang
Biaro No. 6 Tahun 2009, Perbup Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 15 Tahun 2009. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini mengatur tentang: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011.STATUS
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan pada tanggal 20 Mei 2010.
CATATAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NO. 11 TAHUN 2010
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2010ABSTRAK
Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 160 Pemendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan PemendagriNo. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2010. Dasar Hukum: UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 1985, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 21 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004,
UU No. 15 Tahun 2007, PP No. 20 Tahun 2001, PP no. 65 Tahun 2001, PP No. 66 Tahun 2001, PP No.24 Tahun 2004, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 54 Tahun 2005, PP No. 55
Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 57 Taun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, Perpres No. 52 Tahun 2009, Permendagri No. 15
Tahun 2006, Permendagri No. 59 Tahun 2007, Permenkeu No. 223 Tahun 2009, Permenkeu No. 113 Tahun 2010, Permenkeu No.114 Tahun 2010, Permenkeu No. 117 Tahun 2010, Permenkeu No. 118 Tahun 2010, Permenkeu No. 119 Tahun 2010, Perda No. 6 Tahun 2009. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini mengatur tentang: Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang BiaroTahun Anggaran 2010.
STATUS
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan pada tanggal 23 Juli 2011.
CATATAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NO. 12 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KPEULAUAN SIAU TAGULANDANG BIAROABSTRAK
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka dipandang perlu melakukan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Dasar Hukum: UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2007, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun2007, Permendagri No.41 Tahun 2007, PP NO. 60 Tahun 2008, Permendagri No15 Tahun
2006,Permendagri No. 8 Yahun 2009, Perda Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 4 Tahun
2008, PerbupKepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 28 Tahun 2008, PerbupKepulauan Siau
Tagulandang Biaro No. 15 Tahun 2009.
Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini mengatur tentang: Penyelengaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten KpeulauanSiau Tagulandang Biaro.
STATUS
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan pada tanggal Agustus 2010
CATATAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NO. 14 TAHUN 2010
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
ABSTRAK
Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Perd No. 2 Tahun 2010, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009. Dasar Hukum: UU No. 12 Tahun 1985, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 21 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2007,
UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 20 Tahun 2001, PP No. 65 Tahun 2001, PP No. 66 Tahun 2001, PP No.24 Tahun 2004, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 54 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun
2005, PP No. 57 Taun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006,
Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 9 Tahun2009, Perda Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 4 Tahun 2009, Perda Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 2 Tahun 2010. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini mengatur tentang: Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2009.
STATUS
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan pada tanggal 27 September 2010.
CATATAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NO. 15 TAHUN 2010
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2010
ABSTRAK
Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Perda No. 3 Tahun 2010 maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010. Dasar Hukum: UU No. 12 Tahun 1985, UU No. 21 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun
2009, PP No. 20 Tahun 2001, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 24 Tahun 2005, PP
No. 54 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 57 Taun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, Perpres No. 52 Tahun2009, Permendagri No. 15 Tahun 2006, Permendagri 59 TAhun 2007, Permenkeu No. 223 Tahun 2009,
Permenkeu No. 113 Tahun 2010, Permenkeu No.114 Tahun 2010, Permenkeu No. 117 Tahun 2010, Permenkeu No. 118 Tahun 2010, Permenkeu No. 119 Tahun 2010, Perda No. 3 Tahun 2010. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini mengatur tentang: Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.STATUS
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan pada tanggal 9 Oktober 2010.
CATATAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NO. 16 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIAROABSTRAK
Bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dasar masyarakat khususnya di bidang kesehatan serta dan memotivasi kinerja Dokter pegawai tidak tetap daerah/ pusat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, perlu diberikan insentif. Dasar Hukum: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2007, PP No. 20 Tahun 2001, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 28 Tahun 2009,
Permendagri No. 15 Tahun 2006, Permendagri 59 Tahun 2007, Permendagri No. 32 Tahun 2008, Perda No. 3 Tahun 2010, Perbup Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 15 Tahun 2010. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini mengatur tentang: Pemberian Insentif Bagi Dokter Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KepulauanSiau Tagulandang Biaro.
STATUS
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2010.
CATATAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NO. 17 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBERIAN BIAYA KOMUNIKASI SELULER BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIAROABSTRAK
Bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dasar masyarakat khususnya di bidang kesehatan serta dan memotivasi kinerja Dokter pegawai tidak tetap daerah/ pusat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, perlu diberikan insentif. Dasar Hukum: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2007, PP No. 20 Tahun 2001, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 28 Tahun 2009,
Permendagri No. 15 Tahun 2006, Permendagri 59 Tahun 2007, Permendagri No. 32 Tahun 2008, Perda No. 3 Tahun 2010, Perbup Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 15 Tahun 2010. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini mengatur tentang: Pemberian Biaya Komunikasi Seluler Bagi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KepulauanSiau Tagulandang Biaro.
STATUS
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2010.
CATATAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NO. 18 TAHUN 2010
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA STIMULUS USAHA EKONOMI MASYARAKAT PERDESAAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2010ABSTRAK
Bahwa untuk mendorong peningkatan dan perkembangan usaha ekonomi masyarakat, maka perlu diberikan dana stimulus bagi usaha ekonomi masyarakat desa Kabupaten Kepulauan Siau TagulandangBiaro.
Dasar Hukum: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2007, PP No. 25 Tahun 2000, PP N0. 58 Tahun 2005, PP No. 72 Tahun2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 66 Tahun 2007, Perda Kabupaten Siau
Tagulandang Biaro No.6 Tahun 2009, Perbup Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No.15 Tahun 2009, Perbup Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No.16 Tahun 2009. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini mengatur tentang: Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Stimulus Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan Kabupaten KepulauanSiau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2010.
STATUS
quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1[PDF] ken follett livre numerique gratuit
[PDF] ken follett un monde sans fin pdf gratuit
[PDF] kenny wells true story
[PDF] kep-226/men/2000
[PDF] kepmen pu no 10 kpts 2000
[PDF] kepmenaker no. 186/men/1999
[PDF] kessenheimer thierry
[PDF] ket cambridge entrainement
[PDF] ket listening sample test
[PDF] ket reading and writing
[PDF] key world energy statistics 2016
[PDF] keynes cours
[PDF] keynésianisme pdf
[PDF] keynésianisme pour les nuls