spesifikasi program studi pengembangan kurikulum pendidikan
Dalam proses penyusunan dokumen kurikulum ini melewati beberapa tahap yang Landasan yuridis menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum Teknik Informatika UMK.
PEDOMAN PENYUSUNAN VISI MISI UNIVERSITAS MURIA KUDUS
dari proses pengumpulan data dan brainstorming serta melihat orientasi kemajuan UMK dalam jangka panjang. 6. Tim Perumus menyelenggarakan public hearing
PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI
Sehingga pihak yang harus terlibat dalam proses penyusunan KBK di UMK adalah: - Forum program studi sejenis. - Semua dosen pada program studi yang bersangkutan.
DOKUMEN SIKLUS PPEPP DAN PELAKSANAAN PENJAMINAN
2. Formulir-formulir sebagai kelengkapan proses penyusunan dan implementasi Standar. UMK. Page 24. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL. UNIVERSITAS MURIA KUDUS.
Peraturan Akademik
E-mail : muria@umk.ac.id http://www.umk.ac.id. Kudus 59352. Page 4. - 2 cara belajar yang efektif membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi;.
66 PEMANFAATAN ASET DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN
Email : lindaoksa10@gmail.com suparnyo@umk.ac.id
buku panduan skripsi / tugas akhir fakultas teknik universitas muria
Selain memerlukan berbagai pengetahuan yang terkait langsung dengan topik tugas akhirnya mahasiswa juga memerlukan informasi tentang cara penyusunan laporan
ANALISIS KECEMASAN MAHASISWA DALAM MENYELESAIKAN
22 Jun 2020 Dalam proses penyusunan skripsi tentunya mahasiswa memiliki rasa ... dengan dosen pembimbing dalam proses bimbingan skripsi terjadi pada.
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
(2). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai alur proses pembinaan UMK ayat (1) BSN menyusun modul pelatihan bagi pembina. UMK.
Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal Bagi UMK
Penyusunan kurikulum. Diklat. • Penyediaan tenaga pengajar. • Dilaksanakan. BPJPH; atau lembaga Diklat. UJI KOMPETENSI.
MEKANISME PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
1 Okt 2021 Sistem OSS Berbasis Risiko. Sistem OSS wajib digunakan oleh. Pelaku. Usaha. Pemerintah. Daerah. UMK. Non UMK. 18 K/L. 34 Provinsi.
SOSIALISASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PP NO. 21 TAHUN
V. Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan. VI. Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang.
PANDUAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) RISIKO
25 Agu 2021 Perdata dan Koperasi. ? Sedangkan data Badan Usaha untuk jenis usaha lainnya harus melalui proses perekaman (isi secara manual) dalam sistem.
PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Tata cara penyusunan rencana studi. 1. BAA menetapkan jadwal pelayanan registrasi (pembayaran SPP dan KRS) dengan mengacu pada kalender akademik UMK serta
Generic Model Skema Kredit dan Pembiayaan Melawan Rentenir.pdf
mengembangkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di daerah. Mekanisme subsidi bunga; ... REFERENSI PENYUSUNAN SKEMA KREDIT KOMPAK DAN SIMIKI.
PANDUAN TEKNIS BENDAHARA PENGELUARAN
Dengan selesainya penyusunan panduan teknis ini kami mengucapkan terima kasih 3.6.5 Mekanisme Sertifikasi Bendahara . ... Uang Muka Kegiatan (UMK).
Standar Operasional Prosedur
Penyusunan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Kendari PROSEDUR PENYUSUNAN RENSTRA UMK . ... untuk menyepakati jadwal dan mekanisme penyusunan ...
1 KERTAS KEBIJAKAN CATATAN KRITIS TERHADAP UU NO 11
5 Nov 2020 evaluasi pengelolaan terpadu UMK dalam penataan klaster menjadi ... Dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja paradigma yang terlihat adalah ...
HVBJK
Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar 2020……………………… 3. 9. Peraturan Republik Indonesia nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara Penyusunan.
MEKANISME
PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO
JPenyelenggaraanPerizinan Berusaha BerbasisRisiko
Persyaratan Dasar
Perizinan Berusaha
Perizinan Berusaha Berbasis
RisikosesuaiKlasifikasi
Baku LapanganUsaha
Indonesia (KBLI)
Perizinan Berusaha UntukMenunjang
KegiatanUsaha (UMKU)
SebelumUU CKSetelah UU CK
IzinLokasi
KesesuaianKegiatan
PemanfaatanRuang
(KKPR)IzinLingkunganPersetujuan Lingkungan
IzinMendirikan
Bangunan(IMB) dan
SertifikatLaikFungsi
(SLF)Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG) dan SLF
-PerizinanBerusaha BerbasisRisikoberdasarkanKBLI yang ditanamdalamPP 5/2021.
-Pemenuhanpersyaratandan kewajibandidasarkan atasPP Sektor, Perpres, dan Permen/Perban* turunandariPP 5/2021. -Sebelumnya(OSS 1.1) dikenalIzinKomersial/Operasional -LayananPB UMKU dilakukanseluruhnyamelaluiSistem OSS -PB UMKU sedangdalamproses finalisasisistemdenganK/L dan sudahterdapatkesepakatan: a.apabilanomenklaturdan layanansudahdiakomodir dalamSistemK/L, terlebihdahuluakandilakukan integrasisistem, namun b.apabilabelumdiakomodiroleh sistemK/L, prioritas segeraditanamdalamsistemOSS. *) Berbagaipersyaratandiaturdalam22 Permen/Perbanyang harusdiakomodirdan ditanamdalamsistemOSS2Pasal 6 UU CiptaKerja:
Peningkatan ekosisteminvestasidan kegiatanberusaha meliputi: c.penyederhanaanPerizinanBerusahasektor; dan d.penyederhanaanpersyarataninvestasi.Pasal 7 ayat(1) dan ayat(7) UU CiptaKerja:
penetapantingkatrisikodan peringkatskalausahakegiatanusaha. Tingkat risikodan peringkatskalausahakegiatanusahaditetapkan menjadi: a.kegiatanusahaberisikorendah; b.kegiatanusahaberisikomenengah; atau c.kegiatanusahaberisikotinggi. 3Sistem OSS Berbasis Risiko
SistemOSS wajibdigunakanoleh
Pelaku
UsahaPemerintah
Daerah
UMKNon UMK
18 K/L34 Provinsi
416 Kabupaten
98 Kota
19 KEK5 KPBPB
Kementerian/
LembagaKEKKPBPB/ Free
Trade ZoneInformasi
Perizinan dan
FasilitasBerusaha
Pengawasan
Fitur dalamSistemOSS
4 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 5SISTEM OSS
BERBASIS RISIKO
Subsistem Informasi
Subsistem Perizinan
Subsistem Pengawasan
berusahaberbasisrisiko. Pembangunan SistemOSS PerizinanBerusahaBerbasisRisiko 5 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved. 6Gambaran UmumSistemOSS BerbasisRisiko
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 7TahapanProses
Pendaftaranhakakses
denganNIK e-KTP atauPassportdan nomor
pengesahanbadan usaha dan dasarhukum pembentukanREGISTRASI 1
Legalitaspelakuusahanon
perseoranganberupaakta pendiriandan no pengesahan.Legalitasuntukperseorangan
menggunakanNIKLEGALITAS
2Pengisiandetildata
proyekPengisianmeliputi: KBLI
5 digit, rencanalokasi
usaha, jenisAPI, AksesKepabeanan, BPJS,
WLKP, produk/jasa,
kapasitas, jumlahtenaga kerja, rencananilai investasi, SNI atauSertifikatHalal
PENDATAAN 3
Penerbitanperizinan
berusahaberdasarkanhasil analisistingkatrisiko terhadapkegiatanusahaNIB untukrisikorendah
NIB dan SertifikatStandar
untukrisikomenengah rendahdan menengah tinggiNIB, SertifikatStandardan
Izinuntukrisikotinggi
PENERBITAN
4Pengajuanfasilitasberupa
Tax Holiday, Tax Allowance,
PembebasanBea Masukdan
fasilitaslainnyakepada pelakuusahayang eligible mendapatkanfasilitasFASILITAS
5Pengawasanmeliputitata ruang,
standarK3L, standarpelaksanaan kegiatanusaha, ataupersyaratan lain berdasarkanNSPK K/L dan kewajibanataspenyampaian laporandan/ataupemanfaatan fasilitaspenanamanmodal.Pengawas dapat melakukan
pembinaan, perbaikan dan pemberhentian pelanggaranPENGAWASAN
6 7ANALISIS RISIKO
8Tingkat Risiko
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan
tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai
GHQJMQ NLGMQJ XVMOM MPMX .%IH .OMVL¿NMVL %MNX IMSMQJMQ 8VMOM HQGRQHVLM \MQJ GMSMP GLŃHN GL tautan ini. KBLI
yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Berikut adalah
pembagian tingkat risikousaha dan jenis perizinan berusahanya :TINGKAT
RISIKORisiko Rendah (R)Risiko Menengah
Rendah (MR)
Risiko Menengah
Tinggi (MT)Risiko Tinggi (T)
PERIZINAN
BERUSAHA
Nomor Induk Berusaha
(NIB)Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan
6HUPL¿NMP 6PMQGMU
(SS) berupaPernyataan
Mandiri
Nomor Induk
Berusaha (NIB)
dan6HUPL¿NMP 6PMQGMU
(SS) yang harusKementerian/
Lembaga/
Pemerintah Daerah
Nomor Induk
Berusaha
(NIB),Izin yang harus
disetujui olehKementerian/Lembag
a/ PemerintahDaerah,dan/atau
6HUPL¿NMP 6PMQGMU
(SS) jika dibutuhkan 10NoSektorPengaturanKBLI
1Perindustrian1.213
2Pertanian715
3Perdagangan524
4Lingkungan Hidup dan Kehutanan346
5Kelautan dan Perikanan337
6Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat132
7Transportasi112
8Pariwisatadan EkonomiKreatif111
9ESDM90
10Kesehatan, Obat, dan Makanan79
11Ketenaganukliran63
12Ketenagakerjaan34
13Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan
Sistem dan Transaksi29
14Pendidikan dan Kebudayaan8
15Pertahanandan Keamanan6
16Agama2
Total3.801
Tingkat RisikoPengaturan
KBLIRendah1.047
MenengahRendah750
MenengahTinggi1.128
Tinggi876
Total3.801
Jumlah Pengaturan KBLI Berdasarkan Sektor
Jumlah KBLI Berdasarkan Tingkat Risiko
1.790KBLI berdasarkanPeraturanBPS 2/2020
1.34935388
KBLI berdasarkan
PP 5/2021
KBLI tanpaK/L
pembinatelah dipetakanKemeninves/ BKPM
KBLI pemerintah dan
aktivitas lainnyaTotal 1.702 KBLI
RekapitulasiKBLI
11 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 12Alur PenerbitanPerizinanBerusaha(HakAkses)
PelakuUsaha
Permohonan
Perizinan
Berusahamelalui
OSSNotifikasi
Permohonan
kepadaPenerbitPerizinan
Berusaha*
NotifikasiPenerbit
Perizinan
Berusaha*
melaluiOSS RBASistemOSS menerbitkanPerizinan
Berusahaa.n. PenerbitPerizinan
Berusaha*
Disetujui
Kurang Lengkap
Ditolak
SistemOSS menyampaikanpermintaan
untukmelengkapikekuranganSistemOSS menyampaikanpenolakan
Verifikasi
Pemenuhan
Persyaratanoleh
PenerbitPerizinan
Berusaha*
*Lembaga OSS, Menteri/Ka. Lembaga, Ka. DPMPTSP Provinsia.n. Gubernur, Ka. DPMPTSP Kab/Kota a.n. Bupati/Walikota, Administrator KEK dan KepalaBP KBPBP,
sesuaikewenangan. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 13PeraturanMenteri ESDM
1.Undang-UndangNomor30 Tahun2009
2.PeraturanPemerintahNomor5 Tahun2021
3.PeraturanPemerintahNomor25 Tahun2021
4.PeraturanMenteri ESDM Nomor5 Tahun2021
PeraturanBKPM No. 3 Tahun2021
PeraturanBKPM No. 4 Tahun2021
PeraturanBKPM No. 5 Tahun2021
DASAR HUKUM PERIZINAN SEKTOR
KETENAGALISTRIKANDI OSS BERBASIS RISIKO
LEGALITAS IMPLEMENTASI SISTEM OSS DAN SEKTOR ESDM
BerbasisRisiko
Pasal6ayat2hurufd:
dimaksudpadaayat1meliputisektor: d.energidansumberdayamineral;LEGALITAS IMPLEMENTASI SISTEM OSS DAN SEKTOR
KETENAGALISTRIKAN
SEKTORENERGIDANSUMBERDAYAMINERAL
Pasal2:
terintegrasisecaraelektronik. Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved. 16Energi dan Sumber
Daya Mineral
PembangkitanTenaga Listrik
TransmisiTenaga Listrik
DistribusiTenaga Listrik
PenjualanTenaga Listrik
PenjualanTenaga Listrik Lintas
Negara
PembelianTenaga Listrik Lintas
Negara
InterkoneksiJaringanTenaga
Listrik Lintas Negara
Energi Baru,
Terbarukan, dan
Konservasi Energi
Mineral dan
Batubara
Minyakdan
Gas Bumi
KetenagalistrikanSEKTOR
SUBSEKTOR
KEGIATAN USAHA
Landasanhukum:
1.Pasal2 PermenESDM No. 25 Tahun2015 Jo. No. 19 Tahun2020 tentangPendelegasian Wewenang Pemberian
Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelayanan PTSP kepada Kepala BKPM2.Pasal41 PP No. 5 Tahun2021 tentangP2B2R
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 17KBLIJudulKBLITingkat RisikoPerizinanBerusaha
35111PembangkitanTenaga ListrikTinggiNIB, izindan sertifikatstandar
35112TransmisiTenaga ListrikTinggiNIB, izindan sertifikatstandar
35113DistribusiTenaga ListrikTinggiNIB, izindan sertifikatstandar
35114PenjualanTenaga ListrikTinggiNIB, izindan sertifikatstandar
35115Pembangkit, Transmisi, Distribusi, dan
PenjualanTenaga Listrik DalamSatu
KesatuanUsaha
TinggiNIB, izindan sertifikatstandar
35116Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan
Tenaga Listrik DalamSatu KesatuanUsaha
quotesdbs_dbs7.pdfusesText_13[PDF] mel ouvert caen
[PDF] melange couleur coiffure
[PDF] mélange eau cyclohexane
[PDF] mélange et transformation chimique
[PDF] melange transformation chimique ou physique caramel correction
[PDF] mélanges et corps purs exercices corrigés
[PDF] mélanie est une étudiante toulousaine
[PDF] melawan melalui lelucon
[PDF] melec bac pro
[PDF] mels anglais langue seconde primaire
[PDF] meltzoff et moore imitation précoce
[PDF] mémento de la fonction publique sénégalaise pdf
[PDF] mémento de zootechnie pdf
[PDF] memo css pdf