[PDF] MEKANISME PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO





Previous PDF Next PDF



spesifikasi program studi pengembangan kurikulum pendidikan spesifikasi program studi pengembangan kurikulum pendidikan

Dalam proses penyusunan dokumen kurikulum ini melewati beberapa tahap yang Landasan yuridis menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum Teknik Informatika UMK.



PEDOMAN PENYUSUNAN VISI MISI UNIVERSITAS MURIA KUDUS PEDOMAN PENYUSUNAN VISI MISI UNIVERSITAS MURIA KUDUS

dari proses pengumpulan data dan brainstorming serta melihat orientasi kemajuan UMK dalam jangka panjang. 6. Tim Perumus menyelenggarakan public hearing 



PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

Sehingga pihak yang harus terlibat dalam proses penyusunan KBK di UMK adalah: - Forum program studi sejenis. - Semua dosen pada program studi yang bersangkutan.



DOKUMEN SIKLUS PPEPP DAN PELAKSANAAN PENJAMINAN

2. Formulir-formulir sebagai kelengkapan proses penyusunan dan implementasi Standar. UMK. Page 24. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL. UNIVERSITAS MURIA KUDUS.



Peraturan Akademik

E-mail : muria@umk.ac.id http://www.umk.ac.id. Kudus 59352. Page 4. - 2 cara belajar yang efektif membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi;.



66 PEMANFAATAN ASET DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN

Email : lindaoksa10@gmail.com suparnyo@umk.ac.id



buku panduan skripsi / tugas akhir fakultas teknik universitas muria

Selain memerlukan berbagai pengetahuan yang terkait langsung dengan topik tugas akhirnya mahasiswa juga memerlukan informasi tentang cara penyusunan laporan 



ANALISIS KECEMASAN MAHASISWA DALAM MENYELESAIKAN

22 Jun 2020 Dalam proses penyusunan skripsi tentunya mahasiswa memiliki rasa ... dengan dosen pembimbing dalam proses bimbingan skripsi terjadi pada.



PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

(2). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai alur proses pembinaan UMK ayat (1) BSN menyusun modul pelatihan bagi pembina. UMK.



Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal Bagi UMK

Penyusunan kurikulum. Diklat. • Penyediaan tenaga pengajar. • Dilaksanakan. BPJPH; atau lembaga Diklat. UJI KOMPETENSI.



MEKANISME PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

1 Okt 2021 Sistem OSS Berbasis Risiko. Sistem OSS wajib digunakan oleh. Pelaku. Usaha. Pemerintah. Daerah. UMK. Non UMK. 18 K/L. 34 Provinsi.



SOSIALISASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PP NO. 21 TAHUN

V. Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan. VI. Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang.



PANDUAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) RISIKO

25 Agu 2021 Perdata dan Koperasi. ? Sedangkan data Badan Usaha untuk jenis usaha lainnya harus melalui proses perekaman (isi secara manual) dalam sistem.



PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Tata cara penyusunan rencana studi. 1. BAA menetapkan jadwal pelayanan registrasi (pembayaran SPP dan KRS) dengan mengacu pada kalender akademik UMK serta 



Generic Model Skema Kredit dan Pembiayaan Melawan Rentenir.pdf

mengembangkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di daerah. Mekanisme subsidi bunga; ... REFERENSI PENYUSUNAN SKEMA KREDIT KOMPAK DAN SIMIKI.



PANDUAN TEKNIS BENDAHARA PENGELUARAN

Dengan selesainya penyusunan panduan teknis ini kami mengucapkan terima kasih 3.6.5 Mekanisme Sertifikasi Bendahara . ... Uang Muka Kegiatan (UMK).



Standar Operasional Prosedur

Penyusunan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Kendari PROSEDUR PENYUSUNAN RENSTRA UMK . ... untuk menyepakati jadwal dan mekanisme penyusunan ...



1 KERTAS KEBIJAKAN CATATAN KRITIS TERHADAP UU NO 11

5 Nov 2020 evaluasi pengelolaan terpadu UMK dalam penataan klaster menjadi ... Dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja paradigma yang terlihat adalah ...



HVBJK

Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar 2020……………………… 3. 9. Peraturan Republik Indonesia nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara Penyusunan.

MEKANISME

PERIZINAN BERUSAHA

BERBASIS RISIKO

J

PenyelenggaraanPerizinan Berusaha BerbasisRisiko

Persyaratan Dasar

Perizinan Berusaha

Perizinan Berusaha Berbasis

RisikosesuaiKlasifikasi

Baku LapanganUsaha

Indonesia (KBLI)

Perizinan Berusaha UntukMenunjang

KegiatanUsaha (UMKU)

SebelumUU CKSetelah UU CK

IzinLokasi

KesesuaianKegiatan

PemanfaatanRuang

(KKPR)

IzinLingkunganPersetujuan Lingkungan

IzinMendirikan

Bangunan(IMB) dan

SertifikatLaikFungsi

(SLF)

Persetujuan Bangunan

Gedung (PBG) dan SLF

-PerizinanBerusaha BerbasisRisikoberdasarkan

KBLI yang ditanamdalamPP 5/2021.

-Pemenuhanpersyaratandan kewajibandidasarkan atasPP Sektor, Perpres, dan Permen/Perban* turunandariPP 5/2021. -Sebelumnya(OSS 1.1) dikenalIzinKomersial/Operasional -LayananPB UMKU dilakukanseluruhnyamelaluiSistem OSS -PB UMKU sedangdalamproses finalisasisistemdenganK/L dan sudahterdapatkesepakatan: a.apabilanomenklaturdan layanansudahdiakomodir dalamSistemK/L, terlebihdahuluakandilakukan integrasisistem, namun b.apabilabelumdiakomodiroleh sistemK/L, prioritas segeraditanamdalamsistemOSS. *) Berbagaipersyaratandiaturdalam22 Permen/Perbanyang harusdiakomodirdan ditanamdalamsistemOSS2

Pasal 6 UU CiptaKerja:

Peningkatan ekosisteminvestasidan kegiatanberusaha meliputi: c.penyederhanaanPerizinanBerusahasektor; dan d.penyederhanaanpersyarataninvestasi.

Pasal 7 ayat(1) dan ayat(7) UU CiptaKerja:

penetapantingkatrisikodan peringkatskalausahakegiatanusaha. Tingkat risikodan peringkatskalausahakegiatanusahaditetapkan menjadi: a.kegiatanusahaberisikorendah; b.kegiatanusahaberisikomenengah; atau c.kegiatanusahaberisikotinggi. 3

Sistem OSS Berbasis Risiko

SistemOSS wajibdigunakanoleh

Pelaku

Usaha

Pemerintah

Daerah

UMK

Non UMK

18 K/L34 Provinsi

416 Kabupaten

98 Kota

19 KEK5 KPBPB

Kementerian/

LembagaKEKKPBPB/ Free

Trade ZoneInformasi

Perizinan dan

FasilitasBerusaha

Pengawasan

Fitur dalamSistemOSS

4 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 5

SISTEM OSS

BERBASIS RISIKO

Subsistem Informasi

Subsistem Perizinan

Subsistem Pengawasan

berusahaberbasisrisiko. Pembangunan SistemOSS PerizinanBerusahaBerbasisRisiko 5 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved. 6

Gambaran UmumSistemOSS BerbasisRisiko

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 7

TahapanProses

Pendaftaranhakakses

denganNIK e-KTP atau

Passportdan nomor

pengesahanbadan usaha dan dasarhukum pembentukan

REGISTRASI 1

ƒLegalitaspelakuusahanon

perseoranganberupaakta pendiriandan no pengesahan.

ƒLegalitasuntukperseorangan

menggunakanNIK

LEGALITAS

2

‰Pengisiandetildata

proyek

‰Pengisianmeliputi: KBLI

5 digit, rencanalokasi

usaha, jenisAPI, Akses

Kepabeanan, BPJS,

WLKP, produk/jasa,

kapasitas, jumlahtenaga kerja, rencananilai investasi, SNI atau

SertifikatHalal

PENDATAAN 3

‰Penerbitanperizinan

berusahaberdasarkanhasil analisistingkatrisiko terhadapkegiatanusaha

‰NIB untukrisikorendah

‰NIB dan SertifikatStandar

untukrisikomenengah rendahdan menengah tinggi

‰NIB, SertifikatStandardan

Izinuntukrisikotinggi

PENERBITAN

4

Pengajuanfasilitasberupa

Tax Holiday, Tax Allowance,

PembebasanBea Masukdan

fasilitaslainnyakepada pelakuusahayang eligible mendapatkanfasilitas

FASILITAS

5

‰Pengawasanmeliputitata ruang,

standarK3L, standarpelaksanaan kegiatanusaha, ataupersyaratan lain berdasarkanNSPK K/L dan kewajibanataspenyampaian laporandan/ataupemanfaatan fasilitaspenanamanmodal.

‰Pengawas dapat melakukan

pembinaan, perbaikan dan pemberhentian pelanggaran

PENGAWASAN

6 7

ANALISIS RISIKO

8

Tingkat Risiko

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan

tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai

GHQJMQ NLGMQJ XVMOM MPMX .%IH .OMVL¿NMVL %MNX IMSMQJMQ 8VMOM HQGRQHVLM \MQJ GMSMP GLŃHN GL tautan ini. KBLI

yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Berikut adalah

pembagian tingkat risikousaha dan jenis perizinan berusahanya :

TINGKAT

RISIKORisiko Rendah (R)Risiko Menengah

Rendah (MR)

Risiko Menengah

Tinggi (MT)Risiko Tinggi (T)

PERIZINAN

BERUSAHA

Nomor Induk Berusaha

(NIB)

ƒNomor Induk

Berusaha (NIB) dan

ƒ6HUPL¿NMP 6PMQGMU

(SS) berupa

Pernyataan

Mandiri

ƒNomor Induk

Berusaha (NIB)

dan

ƒ6HUPL¿NMP 6PMQGMU

(SS) yang harus

Kementerian/

Lembaga/

Pemerintah Daerah

ƒNomor Induk

Berusaha

(NIB),

ƒIzin yang harus

disetujui oleh

Kementerian/Lembag

a/ Pemerintah

Daerah,dan/atau

6HUPL¿NMP 6PMQGMU

(SS) jika dibutuhkan 10

NoSektorPengaturanKBLI

1Perindustrian1.213

2Pertanian715

3Perdagangan524

4Lingkungan Hidup dan Kehutanan346

5Kelautan dan Perikanan337

6Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat132

7Transportasi112

8Pariwisatadan EkonomiKreatif111

9ESDM90

10Kesehatan, Obat, dan Makanan79

11Ketenaganukliran63

12Ketenagakerjaan34

13Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan

Sistem dan Transaksi29

14Pendidikan dan Kebudayaan8

15Pertahanandan Keamanan6

16Agama2

Total3.801

Tingkat RisikoPengaturan

KBLI

Rendah1.047

MenengahRendah750

MenengahTinggi1.128

Tinggi876

Total3.801

Jumlah Pengaturan KBLI Berdasarkan Sektor

Jumlah KBLI Berdasarkan Tingkat Risiko

1.790

KBLI berdasarkanPeraturanBPS 2/2020

1.34935388

KBLI berdasarkan

PP 5/2021

KBLI tanpaK/L

pembinatelah dipetakan

Kemeninves/ BKPM

KBLI pemerintah dan

aktivitas lainnya

Total 1.702 KBLI

RekapitulasiKBLI

11 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 12

Alur PenerbitanPerizinanBerusaha(HakAkses)

PelakuUsaha

Permohonan

Perizinan

Berusahamelalui

OSS

Notifikasi

Permohonan

kepadaPenerbit

Perizinan

Berusaha*

NotifikasiPenerbit

Perizinan

Berusaha*

melaluiOSS RBA

SistemOSS menerbitkanPerizinan

Berusahaa.n. PenerbitPerizinan

Berusaha*

Disetujui

Kurang Lengkap

Ditolak

SistemOSS menyampaikanpermintaan

untukmelengkapikekurangan

SistemOSS menyampaikanpenolakan

Verifikasi

Pemenuhan

Persyaratanoleh

PenerbitPerizinan

Berusaha*

*Lembaga OSS, Menteri/Ka. Lembaga, Ka. DPMPTSP Provinsia.n. Gubernur, Ka. DPMPTSP Kab/Kota a.n. Bupati/Walikota, Administrator KEK dan KepalaBP KBPBP,

sesuaikewenangan. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 13

PeraturanMenteri ESDM

1.Undang-UndangNomor30 Tahun2009

2.PeraturanPemerintahNomor5 Tahun2021

3.PeraturanPemerintahNomor25 Tahun2021

4.PeraturanMenteri ESDM Nomor5 Tahun2021

PeraturanBKPM No. 3 Tahun2021

PeraturanBKPM No. 4 Tahun2021

PeraturanBKPM No. 5 Tahun2021

DASAR HUKUM PERIZINAN SEKTOR

KETENAGALISTRIKANDI OSS BERBASIS RISIKO

LEGALITAS IMPLEMENTASI SISTEM OSS DAN SEKTOR ESDM

BerbasisRisiko

Pasal6ayat2hurufd:

dimaksudpadaayat1meliputisektor: d.energidansumberdayamineral;

LEGALITAS IMPLEMENTASI SISTEM OSS DAN SEKTOR

KETENAGALISTRIKAN

SEKTORENERGIDANSUMBERDAYAMINERAL

Pasal2:

terintegrasisecaraelektronik. Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved. 16

Energi dan Sumber

Daya Mineral

PembangkitanTenaga Listrik

TransmisiTenaga Listrik

DistribusiTenaga Listrik

PenjualanTenaga Listrik

PenjualanTenaga Listrik Lintas

Negara

PembelianTenaga Listrik Lintas

Negara

InterkoneksiJaringanTenaga

Listrik Lintas Negara

Energi Baru,

Terbarukan, dan

Konservasi Energi

Mineral dan

Batubara

Minyakdan

Gas Bumi

KetenagalistrikanSEKTOR

SUBSEKTOR

KEGIATAN USAHA

Landasanhukum:

1.Pasal2 PermenESDM No. 25 Tahun2015 Jo. No. 19 Tahun2020 tentangPendelegasian Wewenang Pemberian

Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelayanan PTSP kepada Kepala BKPM

2.Pasal41 PP No. 5 Tahun2021 tentangP2B2R

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 17

KBLIJudulKBLITingkat RisikoPerizinanBerusaha

35111PembangkitanTenaga ListrikTinggiNIB, izindan sertifikatstandar

35112TransmisiTenaga ListrikTinggiNIB, izindan sertifikatstandar

35113DistribusiTenaga ListrikTinggiNIB, izindan sertifikatstandar

35114PenjualanTenaga ListrikTinggiNIB, izindan sertifikatstandar

35115Pembangkit, Transmisi, Distribusi, dan

PenjualanTenaga Listrik DalamSatu

KesatuanUsaha

TinggiNIB, izindan sertifikatstandar

35116Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan

Tenaga Listrik DalamSatu KesatuanUsaha

quotesdbs_dbs7.pdfusesText_13
[PDF] mel

[PDF] mel ouvert caen

[PDF] melange couleur coiffure

[PDF] mélange eau cyclohexane

[PDF] mélange et transformation chimique

[PDF] melange transformation chimique ou physique caramel correction

[PDF] mélanges et corps purs exercices corrigés

[PDF] mélanie est une étudiante toulousaine

[PDF] melawan melalui lelucon

[PDF] melec bac pro

[PDF] mels anglais langue seconde primaire

[PDF] meltzoff et moore imitation précoce

[PDF] mémento de la fonction publique sénégalaise pdf

[PDF] mémento de zootechnie pdf

[PDF] memo css pdf