[PDF] HVBJK Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan

View - Download HVBJK

Previous PDF

Next PDF

HVBJK Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar 2020""""""""" 1

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan Perdagangan Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil, merupakan bagian dari satu kesatuan pembagunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945, menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan hal diatas, kebijakan yang berpihak (affirmative policy) terhadap Perdagangan, Koperasi dan UMK, telah menjadi harapan pengembangan kedepan ditengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu selain upaya pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerah, yang perlu dipertimbangkan menjadi agenda dalam proses pembangunan ekonomi daerah hari ini dan kedepan adalah kemandirian ekonomi daerah (masyarakat) dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Keberadaan dan Pemberdayaan Perdagangan, Koperasi dan UMK, yang berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat, telah menjadi potensi dan mempunyai peran strategis dalam menopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional dan merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perdagangan,Koperasi dan Usaha Mikro Kecil sesuai dengan Undang-undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-

2022 PD dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan memuat tentang

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang baik yang dilaksnakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja-P PD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

BAB.I I Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar 2020""""""""" 2 (RKPD) ke dalam Program dan kegiatan PD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program PD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra PD serta sebagai proses penyusunan RAPBD. Dengan memperhatikan Pada 6 Misi Pembangunan Kabupaten Kampar Kedepan Diharapkan keberadaan Dinas Perdangan Koperasi dan UMK menjadi potensi yang kokoh dan fleksibel dalam perekonomian daerah, hal ini bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK merupakan leader perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung Ekonomi Rakyat, dan pelopor tumbuhnya Ekonomi Kerakyatan. Penyusunan rencana kerja Perubahan ini merupakan kerangka teknis dari sebuah kerangka pemikiran pembangunan daerah satu tahunan kedepan, yang salah satunya secara langsung menyentuh Dinas Perdagangan, Meningkatkan Ekonomi

Kerakyatan, tersirat didalamnya Penga

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi

Undang-undang;

5. Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan; Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar 2020""""""""" 3

9. Peraturan Republik Indonesia nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional;

10. Peraturan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Rapublik Indonesia nomor 56 tahun 2006 tentang sistem

informasi Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan

tata cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

15. Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Kedudukan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah;

16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Sebagai Landasan Acuan pengukuran indikator kinerja;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan dan tata

cara Penysunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

19. Peraturan Daerah kabupaten Kampar Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Kampar 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2016 tentang pembentukan

dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

21. Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Perdagangan,

Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar;

Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar 2020""""""""" 4

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana kerja Perubahan ini adalah sebagai acuan dalam mengevaluasi kegiatan/program pada tahun 2019 Dan Menetapkan dokumen perencanaan yang membuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas fungsinya selama tahun 2020.

2. Tujuan

Untuk Menetapkan atau merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar selama periode 1 (satu) Tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja-P Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review Rancangan PD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-P PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV PENUTUP

Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar 2020""""""""" 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-P PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) suatu PD adalah Penjabaran Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategi PD tersebut. Kinerja pelaksanaan kegiatan dan Program yang disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan, program dan kegiatan serta sekaligus merupakan alat ukur evaluasi dan menilai kinerja. Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep value for Money. Dalam konsep ini diperlukan indicator Input (masukan) Output (keluaran) dan Outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Indikator masukan (input), yaitu indicator yang mengambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun berupa teknologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. b. Indikator keluaran (output), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik. c. Indikator hasil (outcome), yaitu indicator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan atau indikator yang menggambarkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-P

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB. II

Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar 2020""""""""" 6 Input yang dimaksud disini dibatasi nilai uang yang digunakan dalam mengahasilkan output. Sementara itu input lain seperti Sumber Daya Manusia, bahan buku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini. Sedangkan yang dimaksud dengan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi kinerja ini, mengingat diperlukannya periode peneletian yang lebih lama atau berkala untuk dapat melihat efektivitas kegiatan-kegiatan Bappeda Kabupaten Kampar dalam upaya mencapai tujuan, misi dan visi daerah. Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja output dan (ii) kinerja keuangan. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatuquotesdbs_dbs4.pdfusesText_8

[PDF] mel

[PDF] mel ouvert caen

[PDF] melange couleur coiffure

[PDF] mélange eau cyclohexane

[PDF] mélange et transformation chimique

[PDF] melange transformation chimique ou physique caramel correction

[PDF] mélanges et corps purs exercices corrigés

[PDF] mélanie est une étudiante toulousaine

[PDF] melawan melalui lelucon

[PDF] melec bac pro

[PDF] mels anglais langue seconde primaire

[PDF] meltzoff et moore imitation précoce

[PDF] mémento de la fonction publique sénégalaise pdf

[PDF] mémento de zootechnie pdf

[PDF] memo css pdf