[PDF] PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 13 TAHUN 2011

View - Download PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 13 TAHUN 2011

Previous PDF

Next PDF

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang

: bahwa untuk Efektifitas dan Optimalisasi pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai pelaksanaan Pasal 4 Ayat (2) huruf j dan ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah,

dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan di Kabupaten Tangerang;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 104);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang

Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda - Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

4. Undang-Undang Nomor 40

Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha,

Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah;

5. Undang -

Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3988);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

7. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4010);

8. Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang............

9. Undang-Undan

g Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

10. Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang

Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

Tentang Tatacara

Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5161);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010

Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tangerang

Tahun 2010 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010

Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 86/PMK.03/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor :

516/KMK.04/2006 Tentang Tatacara Penentuan Besarnya NPOPTKP

BPHTB

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tangerang.

Dinas.............

4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DIPENDA adalah unsur pelaksana

Pemerintah Kabupaten Tangerang di bidang pendapatan daerah.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya BPHTB adalah pajak atas

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

10. Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Perbuatan atau peristiwa hukum yang

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

11. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan ,

beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

12. Bangunan adalah Konstruksi tehnik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah

dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang

diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.

14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib

pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek

pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan

penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

17. Nilai Perolehan Objek Pajak

yang selanjutnya disingkat NPOP adalah dasar pengenaan pajak atas Nilai Jual Obyek Pajak

18. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah

Nilai Perolehan Obyek Pajak yang tidak dikenakan pajak.

19. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPKP adalah Nilai

Perolehan Obyek Pajak yang telah dikurangi Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak.

Surat...............

20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau

penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SPOP

PBB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan subjek dan objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan.

22. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat STB

adalah untuk surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi.

23. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar yang

selanjutnya disingkat SKBKB adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas kekurangan pembayaran jumlah pajak yang telah ditentukan.

24. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan

yang selanjutnya disingkat SKBKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan Jumlah Pajak atas Kekurangan Pembayaran jumlah pajak yang telah ditentukan.

25. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nihil yang selanjutnya

disingkat SKBN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKBLB adalah surat

ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang telah di bayar lebih besar dari jumlah yang seharusnya terutang.

27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,

kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan

Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

29. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat

Keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak

30. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak

terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.

31. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak

terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan

dan/bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-ndangan perpajakan.

BAB...............

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK BEA PEROLEHAN HAK ATAS

TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 2

(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pemindahan Hak karena : a. Jual Beli; b. Tukar Menukar; c. Hibah; d. Hibah Wasiat; e. Waris; f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; h. Penunjukan pembeli dalam lelang; i. Pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; j. Penggabungan usaha; k. Peleburan usaha; l. Pemekaran usahaquotesdbs_dbs50.pdfusesText_50

[PDF] bescherelle allemand pour tous pdf

[PDF] besoin du muscle en fonction de l'effort

[PDF] besoins biens et services exercices

[PDF] besoins des muscles svt 5ème

[PDF] besoins en énergie

[PDF] besoins énergétiques femme enceinte

[PDF] besoins illimités définition

[PDF] best answers to tough interview questions pdf

[PDF] best restaurant in the world 2017

[PDF] best restaurant in the world michelin

[PDF] beurre aoc

[PDF] bfa dauphine avis

[PDF] bfem 2005

[PDF] bfem 2005 anglais

[PDF] bfem 2006 anglais corrigé