[PDF] Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia

Bagaimana kedudukan TAP MPR secara hukum?

Dengan demikian, kedudukan TAP MPR secara hukum kembali berada di atas Undang-Undang, sehingga secara legalitas harus di pandang sebagai arahan kebijakan bagi para pengambil kebijakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Diberlakukannya kembali TAP MPR ternyata juga menimbulkan berbagai polemik dalam sistem ketatanegaraan.

Apakah TAP MPR termasuk peraturan perundang-undangan?

eksistensi TAP MPR(S) sebagai salah satu pengaturan perundang-undangan yang memuat pengaturan. Hal ini kemudian semakain dipertegas dengan adanya Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang menempatkan TAP MPR sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat di bawah UUD.

Mengapa penelitian terhadap kedudukan TAP MPR akan mampu memberikan jawaban akademis?

Penelitian terhadap kedudukan TAP MPR akan mampu memberikan jawaban akademis karena ada yang menyatakan bahwa masuknya TAP MPR ke dalam hierarki merupakan langkah mundur. Ini seperti mundur kembali ke bela- kang. Padahal, dahulu TAP MPR sudah dikeluar- kan dari hierarki.

Apa saja TAP MPR yang masih berlaku?

TAP MPR yang masih berlaku tersebut, adalah : Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS.1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh Wilayah Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.