[PDF] KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM

View - Download KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM

Previous PDF

Next PDF

i

KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM

MEMBENTUK PRODUK HUKUM

JURNAL ILMIAH

Oleh :

FRADISTI RETA IKASARI MEDIANA

D1A015082

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2019
ii

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

Judul

KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM

MEMBENTUK PRODUK HUKUM

Oleh :

FRADISTI RETA IKASARI MEDIANA

D1A015082

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

H. Sofwan, SH., M.Hum.

NIP. 19590117 198602 1 002

iii

ABSTRAK

KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM

MEMBENTUK PRODUK HUKUM

FRADISTI RETA IKASARI MEDIANA

D1A015082

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar kewenangan MPR dalam membuat produk hukum dan produk hukum yang dapat dibentuk oleh MPR setelah perubahan UUD 1945. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk penelitian yang serupa. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Beberapa hasil temuan penulis berkaitan dengan kewenangan MPR dalam membentuk produk hukum yaitu pertama, dasar kewenangan MPR dalam membentuk produk hukum peraturan selain Perubahan UUD tidak tercantum di UUD NRI Tahun 1945, namun terdapat di Undang-Undang. Kemudian, produk hukum yang dapat dibentuk oleh MPR yaitu keputusan dan peraturan MPR, perlu dipertegas bahwa peraturan yang dimaksud yaitu hanya berlaku untuk internal

MPR guna memperlancar kewenangan yang dimiliknya.

Kata kunci: kewenangan MPR, produk hukum

THE AUTHORITY OF THE PEOPLE CONSULTATIVE ASSEMBLY TO

MAKE LEGAL PRODUCTS

ABSTRACT

The purposes of this research are to find out the basis of The People Consultative Assembly or MPR to make legal products and legal products which can be made by MPR after amandement of the Constitution 1945. The benefits of this research are for developing knowledge and as a reference for other researchers with similar research. Research method used in this research is normative legal research analyzed with literature study. The results of this research are first, the basis of MPR to make a legal products of regulation except the change of the Constitution is not mentioned in the Constitution 1945, but it is explained in the Statue. Then, the legal products that can be formed by MPR is the means only valid for the internal of MPR, it uses for their authority. Keyword: Authority of The People Consultative Assembly, legal products i

I. PENDAHULUAN

Kekuasaan yang dimiliki oleh MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945, adalah; (a) menetapkan UUD, (b) menetapkan GBHN, (c) memilih Presiden dan wakil presiden, dan (d) mengubah UUD. Pasal-pasal yang mengatur kekuasaan MPR tersebut adalah Pasal 3, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal

37 UUD 1945.

edaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

Undang-

tersebut di atas merupakan perubahan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD aulatan adalah di tangan rakyat dan dari ketentuan baru itu adalah hilangnya Lembaga Negara Tertinggi MPR yang selama ini dipandang sebagai pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat. Hal ini merupakan perubahan yang fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dimana, prinsip supremasi MPR telah berganti dengan prinsip keseimbangan dan kesejajaran antar lembaga negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Herdi, bahwa MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat ketetapan yang bersifat mengatur (regeling), MPR pasca perubahan UUD 1945 hanya diberikan kewenangan dalam membuat ketetapan yang bersifat keputusan (beschikking). Dihilangkannya kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, berarti aturan dasar Negara kita berlaku secara singular atau tunggal yang bertumpu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MPR kini ii tidak lagi berwenang menerbitkan aturan dasar Negara (grundnorm) di luar UUD NRI Tahun 1945 yang bersifat mengatur.1 Menurut Moh. Mahfud MD, MPR tidak boleh lagi membuat Tap yang bersifat mengatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan kecuali pengaturan yang bersifat internal seperti tentang

Tata Tertib.2

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, 1. Apa yang menjadi dasar kewenangan MPR dalam membuat produk hukum? dan 2. Apa saja produk hukum yang dapat dibentuk oleh MPR setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Dasar Kewenangan MPR dalam Membuat Produk Hukum dan untuk mengetahui mengenai Produk Hukum yang Dapat Dibentuk oleh MPR Setelah Perubahan UUD NRI Tahun 1945.
Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut di atas digunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini mengidentifikasi konsep-konsep, kaidah dan norma-norma hukum yang ada dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan maupun perundang-undangan. Sehingga dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach).

1Herdiansyah Hamzah, Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Perundang-Undangan

Indonesia, diakses dari

Perundang-Undangan-Indonesia.pdf, pada tanggal 6 Oktober 2018, pukul 23.18 WITA

2Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi,

Cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 54

iii

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Kewenangan MPR dalam Membuat Produk Hukum

1. Sebelum Perubahan UUD NRI Tahun 1945

Jika melihat dalam kewenangan MPR yang tercantum dalam UUD

1945, tidak dikenal istilah Ketetapan MPR (TAP MPR) . Bentuk TAP

MPRS tumbuh dalam praktik ketatanegaraan, sejak MPRS bersidang pertama kali tahun 1960 yang bersumber dari Pasal 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang untuk menetapkan UUD, garis-garis besar haluan negara dalam arti luas, memilih Presiden dan Wakil Presiden. Berkaitan dengan kewenangan itulah kemudian dikenal produk MPR yaitu Ketetapan MPR (atau pada masa MPRS disebut ketetapan MPRS/ TAP MPRS). Ketetapan MPR adalah bentuk produk legislatif yang merupakan keputusan musyawarah

MPR, yang ditujukan keluar (dari Majelis).

Berdasarkan Pasal 102 Ketetapan MPR No. 1/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib MPR ditentukan tentang bentuk-bentuk Keputusan MPR: Pertama, Ketetapan MPR yaitu putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam Majelis; Kedua, Keputusan MPR yaitu putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis. Dikeluarkannya TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia iv semakin menegaskan kedudukan TAP MPRS dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam Lampiran II TAP MPRS tersebut mencantumkan muatan dari Ketetapan MPR yaitu memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan undang-undang dan memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan Keputusan Presiden.3 Sedangkan dari segi substansi, Ketetapan MPR memiliki isi mengatur (regeling) dan merupakan keputusan (beschikking).4 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 UUD 1945, selain menetapkan Undang-Undang Dasar, MPR juga berwenang menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Garis-garis besar daripada haluan negara, khususnya Pola Umum Pembangunan Lima Tahun (GBHN), dituangkan dalam Ketetapan MPR. Sebagaimana telah dipahami, Undang-Undang Dasar merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang derajatnya tertinggi dalam petala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketetapan MPR dan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan peraturan untuk menjabarkan ketentuan Undang-Undang Dasar.5

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan sepenuhnya oleh MPR itu ketika ingin dituangkan dalam bentuk tertulis,

3Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, danMateri Muatan),

Kansius, Yogyakarta, 2007, hlm. 72-73

4Titik Triwulan Tutik, Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No.1 Vol.20 Januari 2013, hlm. 6-7

5Ali Abdurahman et. all., Buku Ajar Ilmu Perundang-Undangan, Kalam Media, Bandung,

2015, hlm. 122

v maka instrumen hukum yang paling memungkinkan adalah Keputusan atau Ketetapan MPR. Keputusan atau Ketetapan MPR dianggap sebagai wujud konkret dari kedaulatan rakyat. Menurut Hernadi, alasan munculnya Ketetapan MPR pada saat itu yaitu akibat adanya kekosongan hukum dalam UUD 1945. Seperti diketahui, UUD 1945 hanya berisi materi muatan yang sifatnya pokok dan fundamental, sedangkan kebutuhan akan pengaturan aspek kehidupan ketatanegaraan masih banyak terjadi kekosongan karena tidak diatur dalam

UUD 1945.6

2. Setelah Perubahan UUD NRI Tahun 1945

Jika mencermati teks UUD NRI Tahun 1945, maka tidak ditemukan satu pasal pun yang secara tegas memberikan wewenang kepada MPR untuk membuat Ketetapan MPR. Namun secara tersirat, kewenangan MPR membuat ketetapan itu dapat ditemukan dalam UUD Negara RI Tahun

1945 itu sendiri. Di dalam Pasal 2 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan

GHQJDQ VXDUD \DQJ WHUEDQ\DNquotesdbs_dbs23.pdfusesText_29

[PDF] Rapport de jury Session 2009 - Ministère de l 'Éducation nationale

[PDF] bérénice, tragédie - Théâtre classique

[PDF] de RACINE

[PDF] Bérénice - Association Bourguignonne Culturelle

[PDF] 13-Toilettage de base et Exposition - Site de téléchargement du CFBA

[PDF] Explication de texte : Bergson sur l 'art - Lycée d 'Adultes

[PDF] La pensée et le mouvant Henri Bergson - Académie de Grenoble

[PDF] BERGSON, La pensée et le mouvant, 1934 - France examen

[PDF] Le possible et le réel - Data BNF

[PDF] la province de berkane en chiffres - Agence de l 'Oriental

[PDF] Berlin : Une ville symbole de la guerre froide

[PDF] SOCIETE BERNABE CAMEROUN DOUALApdf - mintss

[PDF] COTE D 'IVOIRE, BERNABE CÔTE D 'IVOIRE - AFRICAN MARKETS

[PDF] Côte d 'Ivoire Sénégal Congo Cameroun Gabon - BERNABE

[PDF] Côte d Ivoire Sénégal Congo Cameroun Gabon - BERNABE