[PDF] [PDF] WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR - JDIH Kota

Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu tanda Penduduk Elektronik 



Previous PDF Next PDF





[PDF] PENETAPAN PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN PNS - Kemenag Jatim

PENETAPAN PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN PNS DASAR HUKUM a b PP No 10 Th 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS c PP No



[PDF] Jakarta, 26 April 1983 Kepada Yth 1 Semua - Kemenag Jatim

tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun Penolakan atau pemberian ijin perceraian dilakukan dengan surat keputusan pejabat 15 PENETAPAN KARIS / KARSU a KARIS / KARSU  



[PDF] EFEKTIFITAS IZIN ATASAN DALAM PERCERAIAN - Neliti

1 Kementerian Agama RI , Al-Quran dan Terjemahnya, Penerbit Mahkota Surabaya tahun 2015 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (—PP 45/1990“)'Dalam 8 Tutuk Hamidah, Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender, Malang: UIN- Pemberian izin atasan tidak boleh bersifat diskriminatif



[PDF] GUGAT CERAI PEREMPUAN PNS (Studi Kasus di - UIN Walisongo

praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal dan Pandangan Hukum Islam b) Apabila usaha pertama berupa pemberian nasihat tidak berhasil memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-27/ WPB 16/ 



[PDF] BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A Paparan Data 1

Pengadilan Agama di Jawa Timur dan Madura atau dalam hal ini Pengadilan Urusan Peradilan Agama pada Kementerian Agama diselenggarakan oleh Memfasilitasi proses penetapan status pegawai negeri sipil; Memproses ijin perkawinan dan perceraian; Page 39 h Memproses pemberian ijin cuti aparatur ;



[PDF] FENOMENA MENINGKATNYA PERKARA PERCERAIAN DI

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi) No Hari / PP No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai pemberian nafkah sudah lewat atau sudah habis masa iddahnya, para fuqaha'



[PDF] IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMBAGIAN GAJI AKIBAT

1990 tentang kewajiban pemberian sebagian gaji PNS untuk mantan istri di Pengadilan Agama mantan istri di Diknas Kabupaten Malang tidak berjalan sebagaimana yang Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Putusan Nomor: Jika ditinjau dari penetapan terkait pembagian gaji sebagai nafkah



[PDF] IMPLEMENTASI PP NOMOR 10 TAHUN 1983 jo PP NOMOR 45

1983 jo PP nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama salatiga tahun 2010 Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa (a) 



[PDF] Permohonan Pensiunpdf - (BKD) Provinsi Jawa Timur - Pemerintah

20 fév 2019 · tahun 2018, tanggal 20 Maret 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Usul permohonan pensiun bagi PNS golongan IV/b ke atas agar ceklist berkas penetapan pensiun terlampir; 3 TGL CERAI/MD ISTRI



[PDF] WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR - JDIH Kota

Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu tanda Penduduk Elektronik 

[PDF] Jurnal Ekonomi, Bisnis dan kewirausahaan ISSN - Neliti

[PDF] Images correspondant ? contoh kartu gantung apar filetype:pdf

[PDF] quot Sq Dan Perempuan Single Parent (Studi Kasus Tentang

[PDF] Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun - Neliti

[PDF] pemeringkata universitas t pemeringkatan koperasi mahasiswa

[PDF] laporan perkawinan pertama - Website BKDD Kabupaten Ciamis

[PDF] Penentuan Struktur dan Skala Upah Metode Skala Ganda Berurutan

[PDF] STANDARD OPERATING PROCEDURE Tgl Revisi : #8212 APAR

[PDF] Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2017 - Gadjian

[PDF] Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2017

[PDF] Penentuan Struktur dan Skala Upah Metode Skala Ganda Berurutan

[PDF] penetapan pemberian ijin perceraian pns - Kemenag Jatim

[PDF] penetapan pemberian ijin perceraian pns - Kemenag Jatim

[PDF] INSTRUMEN VALIDASI/VERIFIKASI DOKUMEN KURIKULUM

[PDF] Guide sur la contraception hormonale et le stérilet - (CISSS) de