[PDF] MENTERI NEGERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN PDF PERMENAG_02

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah

Menimbang : a bahwa hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada

[PDF] KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR - Tools for

b bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun

MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Menimbang : a bahwa perubahan hak atas tanah pada hakekatnya merupakan

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

1 Sdr Para Kepala Kantor Perihal : Penyampaian Keputusan Wilayah Badan Pertanahan Menteri Negara Agraria/ Nasional Propinsi Kepala BPN Nomor 15

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1997 TENTANG PEMBERIAN HAK

Menimbang : a bahwa hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu menyesuaikan pengaturan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan