[PDF] [PDF] Jakarta, 26 April 1983 Kepada Yth 1 Semua Menteri Kabinet Pemba

[PDF] lampiran ajuan karpeg karis karsu

Yang bertanda tangan di bawah ini : a Nama : b SK PNS terakhir rangkap 3 ( tiga) lembar dilegalisir; c DAFTAR KELUARGA PEGAWAI NEGERI SIPIL

[PDF] Persyaratan Pembuatan Karis/Karsu 1 Surat Pengantar dari unit

Membuat Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil (Lampiran XXVI dari Badan LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA 1 Yang bertanda tangan di bawah ini: a

[PDF] LAMPIRAN : SURAT EDARAN KEPALA - BKPSDM Simeulue

KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 08/SE/1983 TANGGAL Yang bertanda tangan dibawah ini : a Nama DAFTAR KELUARGA PEGAWAI NEGERI SIPIL

[PDF] LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA - BKPSDM Kota Sawahlunto

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR Yang bertanda tangan dibawah ini a Nama : b NIP DAFTAR KELUARGA PEGAWAI NEGERI SIPIL

[PDF] Jakarta, 26 April 1983 Kepada Yth 1 Semua Menteri Kabinet Pemba

dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, Daftar Keluarga Yang bertanda tangan di bawah ini : a Nama : b

[PDF] SYARAT-SYARAT PENGURUSAN KARPEG, TASPEN DAN KARIS

Salinan Sah / Photo copy SK CPNS yang telah dilegalisir 2 Salinan Laporan Perkawinan Pertama dan Daftar Keluarga sesuai dengan SE KA Yang bertanda tangan dibawah ini : a LAPORAN KELUARGA PEGAWAI NEGERI SIPIL

[PDF] SEKRETARIAT DAERAH KOTA - Kota Pangkalpinang

28 fév 2020 · Permintaan Karis/Karsu Pegawai Negeri Sipil, disampaikan kepada Kepala Perangkat Daftar Susunan Keluarga yang diketahui oleh atasan yang bersangkutan Yang bertanda tangan di bawah ini: a Nama b NIP c

[PDF] LAMPIRAN SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Di J a k a r t a Yang bertanda- tangan di bawah ini : 1 Nama DAFTAR KELUARGA PEGAWAI NEGERI SIPIL

[PDF] Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14/SE/V

21 mai 2020 · tempat tinggal keluarga inti dari Pegawai Negeri Sipil pengaduan mengenai keberadaan pegawai yang tidak sesuai dengan daftar terlampir 

[PDF] LAMPIRAN XIX SURAT EDARAN KEPALA - BKPSDM WAJO

KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 08/SE/1983 Yang bertanda tangan di bawah ini : a Nama Lengkap DAFTAR KELUARGA PEGAWAI NEGERI SIPIL

[PDF] Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

[PDF] Ketetapan MPR No II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata - Tatanusa

[PDF] Dahir du 25 août 1914 (3 chaoual 1332) portant réglementation des

[PDF] Dahir du 25 août 1914 (3 chaoual 1332) portant réglementation des

[PDF] Bassamat Laraqui | Dahir portant loi n° 1-84-177 relatif ? l

[PDF] DAHIR du 22 juillet 1953 (9 kaada 1372) portant règlement sur l

[PDF] Note Info BCP Rectifiéé-Augmentation de - Banque Populaire

[PDF] Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973

[PDF] Les isoflavones de soja contre les symptômes de la ménopause

[PDF] DAILIES TOTAL1® Multifocal La première et unique lentille

[PDF] Dossier de presse - Dailyfriends

[PDF] Page 1 = INTERVIEW AUTO NEJMA MAROC 10 années de succès

[PDF] diplôme approfondi de langue française dalf c1 - DELF - DALF

[PDF] diplôme approfondi de langue française dalf c1 - DELF - DALF

[PDF] Calendrier 2016-2017 des examens DELF DALF pour les - CIEP

Jakarta, 26 April 1983

Kepada

Yth. 1.

Semua Menteri Kabinet Pemba-

ngunan IV 2.

Panglima

Angkatan

Bersenjata

Republik Indonesia

3.

Jaksa Agung

4. semua

Pimpinan

Kesekreta-

riatan

Lembaga

T ert i nggi/ T inggi

Negara

5. Semua P i mpinan

Lembaga

Pemerintah Non Depa

r temen 6. Semua

Gubernur

Kepal a

Daerah

T ingkat I 7. Semua

Bupati

W ali k otamad y a Kepa l a

Daerah

T k II dan W a l ikota di

Daerah

Khu s u s

Ibukota

J akarta 8. Semua Pimp i nan Bank Milik

Negara

9. Semua Pimp i nan Bank Milik

Daerah

10. Semua

Pimpinan

Badan Usaha

Milik Negara

11. Semua

Pimpinan

Badan Usaha

Milik Daerah.

Di T

E M P A T

SURA T

EDARAN

NOMOR : 08/SE/1983

T E N T ANG

IJIN PERK

A W INAN D

AN PERCERAIAN BAGI PEG

A W

AI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

1. UMUM a.

Undang-Undang

Nomor 1 T ahun 1974
telah ditetap k an ketentuan ketentuan tentang Perka w inan y ang berlaku bagi semua w arga negara Indonesia. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomo r 1 T ahun 1974
tersebut telah dike l uarkan

Peraturan

Pemerintah

Nomor 9

T ahun 1975. b. Dalam Pa s al 3

Undang-Undang

Nomor 1 T ahun 1974
tersebut din y atakan bah w a a s asn y a da l am suatu perka w inan, seorang pria han y a bo l eh mempun y ai seorang istri, dan seorang w anita han y a boleh mempun y ai seorang suami. Asas pe r ka w inan y ang demikian itu disebut asas monogami. c. Namun demikian da l am k eadaan y ang s angat terpak s a mas i h dimungkinkan s eoran g pria beristri leb i h dari seorang sepanjang : (1) T ida k bertentangan dengan ajaran peraturan agama y ang dianutn y a keperca y aan terhadap T uhan Yang Maha Esa y ang diha y atin y a; (2) Memenuhi k etentuan

Peraturan

Perundang-undangan

y ang berlaku ; dan (3) Disetujui oleh pihak-p i hak y ang bersangkutan. d.

Karena

perka w inan adalah ikatan lahir batin anta r a seorang pria dengan seorang wanita s ebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga y ang bahagia dan keka l berdasarkan

Ketuhanan

Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin ha r us dih i ndarkan dan han y a dapat dilakukan da l am hal-hal y ang sangat terpak s a. e. Pega w ai

Negeri

Sipil a dalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi mas y arakat y ang harus men j adi teladan y ang baik bagi masquotesdbs_dbs21.pdfusesText_27