[PDF] [PDF] SE Nomor 48/SE/1990

[PDF] SE Nomor 48/SE/1990

Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 2 DASAR a perceraian yang dibuat menurut contoh sebgaimana tersebut dalam Lampiran I Contoh : Setiap pejabat yang mengetahui atau menerima laporan adanya Pegawai

[PDF] PENETAPAN PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN PNS - Kemenag Jatim

perkawinan b PP No 10 Th 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS laporan 2 Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar menurut contoh dalam lampiran VII Surat Edaran Kepala BAKN No

[PDF] BAB III PROSEDUR PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL A

1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sini biasa diambil contoh seperti pegawai negeri sipil yang diperbantukan di 

[PDF] PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG - JDIHN

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (2) Form/bentuk Permohonan Izin Perkawinan Pertama, Laporan Perkawinan

[PDF] PANDUAN LAYANAN KEPEGAWAIAN DILUAR KEPANGKATAN

Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian asli dan Fotocopy = 2 Lbr Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; 2 Keputusan Ka

[PDF] Prosedur - Kabupaten Pesisir Selatan

perceraian/laporan kasus PNS dan memeriksa kelengkapannya serta membuat nota pengantar Persyaratan kelengkapan bahan usul perceraian/kasus PNS

[PDF] GUGAT CERAI PEREMPUAN PNS (Studi Kasus di - UIN Walisongo

praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal dan Pandangan Hukum Islam buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan mereka adalah abdi Negara yang di contoh perilakunya oleh masyarakat luas dan 

[PDF] PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP - Neliti

Tahun 1983 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Setelah harus dapat menjadi contoh teladan yang baik dalam tindakan, tingkah laku,

[PDF] SEKREttAR:Att DAERAH - BKPSDM Kab Kotabaru

Surat lzin perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Format Laporan perkawinan dan syarat pembuatan Karis / Karsu dapat diunduh di

[PDF] PEMBAGIAN GAJI PADA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pegawai Negeri Sipil, yakni istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina laporan tersebut Seperti contoh, Si PNS/Polri yang bergolongan IVa

[PDF] format of essay writing in english

[PDF] formateur en alphabétisation offre d'emploi

[PDF] formation

[PDF] formation ? distance archéologie

[PDF] formation ? distance lille

[PDF] formation ? distance université

[PDF] formation ? distance université gratuite

[PDF] formation accélérée comptabilité tunisie

[PDF] formation accélérée tunisie 2017

[PDF] formation afdas heures intermittent

[PDF] formation alternance strasbourg

[PDF] formation anglais médical

[PDF] formation aplon

[PDF] formation archicad 16 pdf

[PDF] formation arifts 2017

Jakarta, 22 Desember 1990

Kepada

Yth.

1. Semua Menteri

2. Panglima Angkatan Bersen

j ata

Republik Indonesia

3. Jak

s a Agung

4. Semua Pimpinan Kesekretariatan

Lembaga Tertinggi

tingi Negara

5. Semua Pimpinan Lembaga

Pemerintah Non Departemen

6. Semua Gubernur Kepala Daerah

T ingkat I

7. Semua Bupati

W al i kotamad y a

Kepala Dae

r ah T ingkat II

8. Semua Ban

k

Milik Negara

9. Semua Pimpinan Badan Usaha

Milik Negara

10.Semua Pimp

i nan Bank Milik

Daerah

11.Semua Pimp

i nan Badan Usaha

Milik Daerah.

SURA T

EDARAN

NOMOR : 48/SE/1990

T E N T ANG PE T

UNJUK PELAKSANAAN PERA

T

URAN PEMERIN

T AH

NOMOR 45

T

AHUN 1990

T E N T ANG

PERUBAHAN A

T

AS PERA

T

URAN PEMERIN

T AH

NOMOR 10

T

AHUN 1983

TENTANG

IJIN PERK

A W INAN D

AN PERCERAIAN BAGI

PEG A W AI N

EGERI SIPIL

I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.

Sebaga

i mana di k etahui dengan

Peraturan

Pemerintah

Nomo r 45
T ahun 1990
te l ah ditetap k an

Perubahan

Atas

Peraturan

Pemer i ntah Nomor 10 Tahun 1983
tentang Ijin perka w inan dan

Perceraian

bagi Pega w ai Negeri Sipil. b. Untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dala m pelaksanaann y a, dipandang perlu menetapkan petunjuk te k ni s pelaksanaan

Peraturan

Pemerintah

Nomo r 45
T ahun 1990
tentang

Perubahan

Atas Pe r aturan

Pemerintah

Nomor 10 T ahun 1983
tentan g

Ijin Perka

w inan dan Perceraian bagi Pega w ai Negeri Sipil. 2. DASAR a.

Undang-Undang

Nomor 1 T ahun 1974
tentang Perka w inan (Lembaran

Negara

T ahun 1974
Nomor 1,

Tambahan

Lembaran

Negara

Nomo r

3019);

b.

Undang-Undang

Nomor 8 T ahun 1974
tentang Po k ok-poko k

Kepega

w aian (Lembaran

Negara

Tahun 1974
Nomor 55,
T ambahan

Lembaran Negara Nomor 3041);

c.

Peraturan

Pemerintah

Nomor 9 T ahun 1975
tentang Pelak s anaan

Undang-Undang

Nomor 1 T ahun 1974
tentang Perka w inan (Lembaran

Negara

T ahun 1975
Nomor 12, T ambahan

Lembaran

Negara

Nomo r

3050);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang

Pengangkatan,

Pemindahan,

dan Pembe r hent i an Pega w ai

Negeri

Sipil (Lemba r an N egara T ahun 1975
Nomor 26,

Tambahan

Lembaran

Negara Nomor 3058) ;

e.

Peraturan

Pemerintah

Nomor 30
Tahun 1980
tentang

Peraturan

Disiplin

Peg a w ai

Negeri

Sipil (;Lembaran

Negara

T ahun 1980
Nomo r 50,
T ambahan Lembaran Negara Nomor 3176); f

Peraturan

Pemerintah

Nomor 10 T ahun 1983
tentang Ijin Perka w inan dan

Percera

i an bagi Pega w ai

Negeri

Sipil (Lembaran

Negara

Tahun

1983 Nomor 13,

T ambahan Lembaran Negara Nomor 3250); g.

Peraturan

Pemerintah

Nomor 45
T ahun 1990
tentang

Perubahan

Ata s

Peraturan

Pemerintah

dan

Perceraian

bagi Peg a w ai N e geri Sipil (Lembaran

Negara

Tahun 1990
Nomor 61,
T ambahan

Lembaran

Negara Nomor 3424);

h.

Keputusan

Presiden

Nomor 15 T ahun 1988
tentang Badan Adm i nistrasi Kepega w aian Negara; i.

Keputusan

Presiden

N omor 240/M
T ahun 1987
tanggal 29

Septembe

r 1987.
3. T UJUAN Surat

Edaran

ini d i maksud k an sebagai pedoman untuk men y elesaikan masa l ah perka w inan dan atau perceraian Pega w ai

Negeri

Sipil berda s arkan p 45
T ahun 1990
jo

Peraturan

Pemerintah

Nomor 10 T ahun 1983.
II.

PERCERAIAN

1. Pegaquotesdbs_dbs1.pdfusesText_1