[PDF] [PDF] SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN - SIMPUH

[PDF] 1 SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN - SIMPUH

b bahwa pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah adalah cerminan dari nilai-nilai Pancasila dan seharusnya menjadi bagian proses belajar dan budaya

[PDF] SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN - SIMPUH

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG KOMPETENSI INTI DAN 

[PDF] DAFTAR PUSTAKA Amelia, Delora Jantung “Analisis Pelaksanaan

JPDN Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara, Vol 3, No 1, Juli “Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014” 2014 http://simpuh kemenag go id/regulasi/permendikbud_57_14 pdf

[PDF] Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter

6 sept 2017 · Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun pendidikan 12 Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

[PDF] SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013  

[PDF] Plagiarism Checker X Originality Report - IHDN Denpasar

dapat digunakan berbagai metode dan teknik pembelajaran (Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 1 - http://simpuh kemenag go id/regulasi/permendikbud_57_14 pdf

IMPLEMENTASI MODEL PROBLEM BASED LEARNING DALAM

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut (Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 69 

[PDF] Download free eBooks of classic literature, books and novels at

[PDF] Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2017

[PDF] Download Peraturan Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017

[PDF] salinan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan - SIMPUH

[PDF] salinan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan - SIMPUH

[PDF] peraturan pemerintah republik indonesia nomor 55 tahun 2016

[PDF] Kumpulan Rumus Cepat Matematika SMA - WordPresscom

[PDF] utilisation optimale du logiciel tompro - ISADE Formation au Sénégal

[PDF] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

[PDF] UNDANG - UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 Lengkapi

[PDF] Installation de LATEX sur Windows

[PDF] Windows 81 64 Bit Iso Microsoft - WordPresscom

[PDF] DOXYCYCLINE

[PDF] Composition bureau LETTRES, LANGUES, PHILOSOPHIE

[PDF] 175 ANNEXE « D » RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PELAJARAN

PADA KURIKULUM 2013 PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan dan kebutuhan pendidikan saat ini diperlukan perbaikan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang mengakomodasikan prinsip -prinsip untuk memperkuat proses pembelajaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor -2-

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5410);

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 3);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22

Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 923);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

PELAJARAN PADA KURIKULUM 2013 PADA PENDIDIKAN

DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

BAB I UMUM

Pasal 1

(1) Kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah mencakup Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah

Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).

-3- (2) Kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kerangka dasar kurikulum; dan b. struktur kurikulum. (3) Pelaksanaan pembelajaran pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dilakukan dengan pendekatan pembelajaran tematik-terpadu, kecuali untuk mata pelajaran Matematika dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri untuk kelas IV, V, dan VI. (4) Pelaksanaan pembelajaran pada Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah

Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dilakukan dengan pendekatan pembelajaran sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri.

BAB II

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

Pasal 2

(1) Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. (2) Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. (3) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kompetensi inti sikap spiritual; b. kompetensi inti sikap sosial; c. kompetensi inti pengetahuan; dan d. kompetensi inti keterampilan. -4- (4) Kompetensi dasar pada kurikulum 2013 berisi kemampuan dan materi pembelajaran untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. (5) Kompetensi inti dan kompetensi dasar digunakan sebagai dasar untuk perubahan buku teks pelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

BAB III

KETENTUAN LAIN

Pasal 3

Dokumen yang memuat kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Muatan Pembelajaran dalam Struktur Kurikulum, Silabus, Pedoman Mata Pelajaran, dan Pembelajaran Tematik Terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah

Kejuruan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-5-

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Juni 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 971

Salinan sesuai dengan aslinya,

plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kepala Biro Kepegawaian,

TTD.

Dyah Ismayanti

NIP 196204301986012001

quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35