PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor 178); 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
Nomor 178); 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang
BPJS Ketenagakerjaan
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389), Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kernenterian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA
SALINAN - BPJS Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan Pasal 6 Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib bertanggung jawab pada Pekerjanya dengan memberikan Manfaat Pensiun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini Pasal 7 (1) BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan nomor
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
PERPRES NO 20 2018 - OSS
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 6 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210) MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING BAB I KETENTUAN UMUM 1 / 10
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO13 TAHUN 2003 TENTANG
musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah 20 Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan 21
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
peraturan daerah propinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor 6 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur propinsi daerah khusus ibukota jakarta,
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia, menimbang : a bahwa pelaksanaan pemborongan pekerjaan dan
[PDF] salinan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan - SIMPUH
[PDF] peraturan pemerintah republik indonesia nomor 55 tahun 2016
[PDF] Kumpulan Rumus Cepat Matematika SMA - WordPresscom
[PDF] utilisation optimale du logiciel tompro - ISADE Formation au Sénégal
[PDF] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
[PDF] UNDANG - UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 Lengkapi
[PDF] Installation de LATEX sur Windows
[PDF] download windows 8 ultimate 32 bit iso highly - liesaigoo
[PDF] Windows 81 64 Bit Iso Microsoft - WordPresscom
[PDF] DOXYCYCLINE
[PDF] Monsieur le doyen des juges quot d 'instruction - Dossiers SOS JUSTICE
[PDF] Composition bureau LETTRES, LANGUES, PHILOSOPHIE
[PDF] 175 ANNEXE « D » RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES
[PDF] Université Laval