[PDF] UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - Portal OJK



Previous PDF Next PDF







UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik



UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa ” Janji Presiden (Wakil Presiden) : “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - Portal OJK

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - Kemdikbud

Undang tentang Guru dan Dosen; Mengingat : 1 Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG

Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas ” Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut:



PERS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK

Republik Indonesia Nomor 3235) 2 Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja



UU Nomor 24 Tahun 2007 - BNPB

REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG

4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368); 5

[PDF] UNDANG - UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 Lengkapi

[PDF] Installation de LATEX sur Windows

[PDF] download windows 8 ultimate 32 bit iso highly - liesaigoo

[PDF] Windows 81 64 Bit Iso Microsoft - WordPresscom

[PDF] DOXYCYCLINE

[PDF] Monsieur le doyen des juges quot d 'instruction - Dossiers SOS JUSTICE

[PDF] Composition bureau LETTRES, LANGUES, PHILOSOPHIE

[PDF] 175 ANNEXE « D » RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES

[PDF] Université Laval

[PDF] Si vous ne possédez pas de n° SIRET, vous - Epinay-sur-Seine

[PDF] Si vous ne possédez pas de n° SIRET, vous - Epinay-sur-Seine

[PDF] Nouveau répertoire DPE au 01-09-09 partiel

[PDF] Rectorat Versailles, le 31 mai 2017 Le Recteur de l 'Académie de

[PDF] Versailles, le - Sections locales du SE-UNSA

[PDF] Académie de Montpellier Organigramme des services académiques