NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/1983 tentang Pemilihan Umum 2) UU Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 se-bagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980 3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 sebagai pengganti Peraturan Pemerin-

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1985 TENTANG

Republik Indonesia Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum, serta dengan memperhatikan perkembangan keadaan, dipandang perlu untuk menyempurnakan dan mengadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang

m ha m go id

3 Perubahan terhadap Undang-undang tentang Pemilihan Umum yang diatur dalam Undang-undang ini antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut : a Penggantian ketentuan Pasal 1 dimaksudkan untuk menampung ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum; b

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETET APAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN

dikeluarkannya Ketetapan MPR No IV/MPR/1983 tentang Referendum dalam pasal 2 dinyatakan bahwa: "Apabila MPR berkehendak untuk merubah UUD 1945, terlebih

TESIS POLITIK HUKUM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PADA

MPR RI Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum Dalam Tap MPR RI No XIV/MPR/1998 ini terdapat berbagai 5 Selain keempat Ketetapan tersebut, delapan Ketetapan lainnya adalah Tap MPR RI No VII/MPR/1998 tentang perubahan tata

MASALAH REFERENDUM DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN PASAL

bentuk Ketetapan Nomor: IV/MPR/1983 Dalam pasal 2 Kete tapan Nomor: IV/MPR/1983 tentang Referendum dltegaskan bahwa: "Apabila Ha jells Permusyawaratan Rakyat berkehendak untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu haruB meminta pendapat rakyat melalui Referendum * se- dangkan pasal 3 Ketetapan yang sama menyatakan bahwa: "Re

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1985 TENTANG

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1975 TENTANG PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang antara lain