PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (2) Peraturan Presiden
Sistem Informasi & Monitoring Pengadaan Tanah Jalan TOL - PU
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
- 4 - 13 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 5
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
MENTERI NEGARA AGRARIA/ - ndarunet
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 2043); 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara
Kebijakan Agraria/Pertanahan di Indonesia dan Pengaruhnya
Kementerian Agraria/BPN Sampai 2015 (Permen ATR/Kepala BPN No 9/2015) Seluas 5 101 ha tanah ulayat Masyarakat Baduy dicatatkan dalam daftar tanah Sejumlah daerah membuat peraturan daerah mengenai hak ulayat/tanah ulayat seperti Provinsi Sumbar, Kabupaten Lebak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalteng, Provinsi Papua, dan Provinsi
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804); 9 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
[PDF] menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional
[PDF] Formation - Mettre en place un PMO (Project Management Office
[PDF] Job Description PMO Analyst Overall Purpose of Role - Jobtrain
[PDF] Organisation d 'un PMO - EBMT
[PDF] Organisation d 'un PMO - EBMT
[PDF] Role Profile
[PDF] Le Pôle Médico-Social - Département de la Haute-Savoie
[PDF] resume pnd 2016-2020 - GCPND
[PDF] Plan National de Développement PND 2016-2020 (TOME 2) - GCPND
[PDF] resume pnd 2016-2020 - GCPND
[PDF] Secteur des Déchets au Maroc
[PDF] synthèse - PNDES
[PDF] POLITIQUE NATIONALE DE L 'EMPLOI (PNE)
[PDF] Plan national de Prévention et du contrôle du cancer 2010-2019