1983-PP-010-IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NE
NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia; b
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1983
NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia;
Click Here & Upgrade Expanded Features Documents
NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia;
PMDN 10 1983 - landregulationsfileswordpresscom
NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH KEPUNYAAN BERSAMA YANG DISERTAI DENGAN PEMILIKAN SECARA TERPISAH BAGIAN-BAGIAN PADA BANGUNAN BERTINGKAT MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a bahwa dengan adanya pembangunan rumah-rumah bertingkat untuk
BAB III PROSEDUR PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL A
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Oleh karena itu, pertimbangan pengaturan hukum khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dipahami dari pertimbangan pemberlakuan kedua Peraturan Pemerintah tersebut PP Nomor 45 Tahun 1990 yang tentang perubahan atas
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990&PP NO 10
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Mengingat 1 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019); 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
Click Here & Upgrade Expanded Features Documents
NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 Tentang : Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 Tentang : Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 27 TAHUN 1983 (27/1983) Tanggal : 1 AGUSTUS 1983 (JAKARTA) Sumber : LN 1983/36; TLN NO 3258 Presiden Republik Indonesia, Menimbang :
BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama g Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil h Surat Edaran No 48/ SE/1990 tentang petunjuk pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 i
[PDF] Taux de surcotisation pension civile temps partiel
[PDF] QUESTIONS SOCIALES SURCOTISATION RETRAITE - CDG29
[PDF] L 'ENFANT PRECOCE et les DIFFICULTES D 'ECRITURE - AFEP
[PDF] Guide de contrôle 2016 Tableau de classement hôtelier ATOUT
[PDF] ALUR FICHE COS MARS 2014_nvversion
[PDF] TS th1A5 Plante fixée TP 21: LES SURFACES D 'ECHANGES CHEZ
[PDF] HYGIENE ET SECURITE DANS LE PREMIER DEGRE Alain
[PDF] thème 1B ' 'le domaine continental et sa dynamique ' ' Problèmes du
[PDF] Fiche d 'aide pour le calcul de la surface de plancher et de la surface
[PDF] Y voir plus clair dans la définition des surfaces - ADIL 57
[PDF] Calcul des différentes surfaces
[PDF] mémento rt 2012 - Technal
[PDF] SURPLUS DES CONSOMMATEURS ET SURPLUS DES
[PDF] CARACTERISTICAS