UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100 000 000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350 000 000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Pasal 11 Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
d bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru; e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta Mengingat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - ESDM
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; Mengingat : 1 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
d bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; e
TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
NOMOR 21 TAHUN 1982 TENTANG DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4
Nomor 11 Tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan undang-undang Perubahan Kedua undang-undang tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pers; sedangkan dalam Pasal 13 ayat (6) Pemerintah
[PDF] tarifs de péage - Sanef
[PDF] Tarifs - Autoroutesfr
[PDF] Téléchargez le guide des tarifs du réseau ASF - VINCI Autoroutes
[PDF] tout le sport ? la carte l 'offre a 'tout sport - Angersfr
[PDF] Redevance d 'amarrage sur pontons Port Principal Tarifs 2014
[PDF] Le catalogue des tarifs des prestations du service - ARPT DZ
[PDF] Fixation des prix des médicaments li en Algérie - Santé Maghreb
[PDF] Barèmes fourrages pour 2017 de l 'Oise - fdsea 60
[PDF] Barèmes fourrages pour 2017 de l 'Oise - fdsea 60
[PDF] Tarif des prestations de service - limousin synagri
[PDF] Passer commande d 'une prestation ergonomique dans le - INRS
[PDF] 2nde Partie: TRAVAUX AGRICOLES, MATERIAUX
[PDF] 2nde Partie: TRAVAUX AGRICOLES, MATERIAUX
[PDF] Tarifs formats - L 'Economiste