PENETAPAN PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN PNS DASAR HUKUM a PP No 9 Th 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Th 1974 tentang perkawinan b PP No 10 Th 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS c PP No 45 Th 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS d SE Ka BAKN No 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Petunjuk
Wajib memperoleh IJIN / SURAT KETERANGAN dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK/Menteri Kesehatan): a PNS Penggugat = IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN b PNS Tergugat = SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN (diajukan paling lambat 6 (enam) hari setelah menerima gugatan) c Diajukan secara tertulis kepada PPK secara hirarki d
permohonan ijin perkawinan bagi anak di bawah umur dalam Penetapan Ijin Perkawinan di Pengadilan Agama Sukoharjo 2 Untuk mengetahui dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Sukoharjo 3 Untuk mengetahui akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur
atas PP 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian c SOP Penyelesaian Kasus Pidana /Tipikor Berdasarkan Uu Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN d SOP Pelaksanaan Bimtek Penyelesaian Kasus Kepegawaian bagi Petugas Pengelola Kepegawaian di seluruh SKPD 2) SOP Sub Bidang Pendayagunaan Pegawai meliputi : a SOP Pengajuan Ijin Cerai PNS b
Penyusunan pemberian surat ijin Penetapan Estimasi Target PBBKB 8 2) Memfasilitasi Ijin Perceraian Bagi
memberikan penetapan tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama 4 Hukum Acara yang berlaku di pengadilan dalam perkara perceraian, secara garis besar mengikuti Hukum Acara Perdata Namun terdapat kekhususan yang berlaku di dalam Hukum Acara di Pengadilan Agama,
pemberian ijin perceraian PNS, terlaksananya kode etik PNS dan terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan 100 100 100 100 100 Kegiatan Anggaran 1 Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin PNS Rp 59 412 000,00 2 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Rp 69 314 000,00 Kebumen, Januari 2019
permohonan penetapan wali adhal Perkara wali adhal di Pengadilan Agama Semarang dari tahun ke tahun tergolong sedikit dibandingkan dengan perkara perceraian, akan tetapi yang menarik minat penulis dalam penetapan wali adhal antara penetapan yang satu dengan penetapan yang lain terdapat perbedaan dalam dasar hukum
[PDF]
PENETAPAN PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN PNS - Kemenag Jatim
PENETAPAN PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN PNS DASAR HUKUM a PP No 9 Th 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Th 1974 tentang perkawinan b PP No 10 Th 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS c PP No 45 Th 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS d SE Ka BAKN No 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Petunjuk
PENETAPAN PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN PNS DASAR HUKUM a b PP No 10 Th 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS c PP No
xesm
tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun Penolakan atau pemberian ijin perceraian dilakukan dengan surat keputusan pejabat 15 PENETAPAN KARIS / KARSU a KARIS / KARSU
trbo
1 Kementerian Agama RI , Al-Quran dan Terjemahnya, Penerbit Mahkota Surabaya tahun 2015 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (—PP 45/1990“)'Dalam 8 Tutuk Hamidah, Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender, Malang: UIN- Pemberian izin atasan tidak boleh bersifat diskriminatif
efektifitas izin atasan dalam perceraian c ef
praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal dan Pandangan Hukum Islam b) Apabila usaha pertama berupa pemberian nasihat tidak berhasil memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-27/ WPB 16/
Pengadilan Agama di Jawa Timur dan Madura atau dalam hal ini Pengadilan Urusan Peradilan Agama pada Kementerian Agama diselenggarakan oleh Memfasilitasi proses penetapan status pegawai negeri sipil; Memproses ijin perkawinan dan perceraian; Page 39 h Memproses pemberian ijin cuti aparatur ;
BAB IV
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi) No Hari / PP No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai pemberian nafkah sudah lewat atau sudah habis masa iddahnya, para fuqaha'
1990 tentang kewajiban pemberian sebagian gaji PNS untuk mantan istri di Pengadilan Agama mantan istri di Diknas Kabupaten Malang tidak berjalan sebagaimana yang Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Putusan Nomor: Jika ditinjau dari penetapan terkait pembagian gaji sebagai nafkah
1983 jo PP nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama salatiga tahun 2010 Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa (a)
Skripsi Nurul
Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu tanda Penduduk Elektronik
perda