386$7 +8 80 '$1 +80$6 31 5, 6-', +8 80 3dvdo 'dodp shudwxudq lql \dqj glpdnvxg ghqjdq +dn dwdv 7dqdk dgdodk kdn vhedjdlpdqd glpdnvxg gdodp 3dvdo 8qgdqj xqgdqj
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 2043); 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara
MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG SURVEYOR BERLISENSI MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Menimbang : a bahwa untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia perlu dilakukan
menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional peraturan menteri negara agraria/ kepala badan pertanahan nasional nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat menteri negara agraria/ kepala badan pertanahan nasional, menimbang : a
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah dan Keputusan ini, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997; b bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu mengubah ketentuan beberapa pasal Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dimaksud; Mengingat : 1
peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 9 tahun 2019 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia, menimbang : a
13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019
11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Guna Bangunan menjadi Hak Pakai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2
Menimbang : a bahwa hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada
Permen Negara Agraria NO. Tahun hak ulayat
b bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun
PerMen Negara Agraria Peraturan BPN No. Tahun Tata Cara
MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Menimbang : a bahwa perubahan hak atas tanah pada hakekatnya merupakan
PERMENAGRARIA
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
KepmenAgrariaNo
1 Sdr Para Kepala Kantor Perihal : Penyampaian Keputusan Wilayah Badan Pertanahan Menteri Negara Agraria/ Nasional Propinsi Kepala BPN Nomor 15
Perihal penyampaian keputusa MNA KBPN No
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah
PERMENAG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1997 TENTANG PEMBERIAN HAK
BPN
Menimbang : a bahwa hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada
Permen agraria
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu menyesuaikan pengaturan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Permen No Tahun