[PDF] Rochmatillah Program Studi Pendidikan Ekonomi 2018 A STKIP

View - Download Rochmatillah Program Studi Pendidikan Ekonomi 2018 A STKIP

Previous PDF

Next PDF

Rochmatillah

115

Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan

Vol. 1 No. 2, September 2019

PERAN EKONOMI KERAKYATAN DENGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Rochmatillah

Program Studi Pendidikan Ekonomi 2018 A

STKIP PGRI Pasuruan

email korespondensi: rochmatillah399@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci:

Ekonomi Kerakyatan, Usaha

Mikro Kecil Menengah

(UMKM), Kesejahteraan

Rakyat.

Sejahtera dan makmurnya rakyat disebuah negara bisa dilihat dari seberapa fu ngsinya neg ara tersebut, sebab menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat adalah fungsi dan tujuan dari didirikannya sebuah negara. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa dinegara Indonesia ini masih banyak kesenjangan yaitu antara "Si Kaya" dan "Si Miskin" hal tersebut menunjukkan bahwa negara kita harus bekerja lebih keras bahkan harus bisa lebih cerdas lagi agar dapat m eningkatk an kesejahtera an dan kemakmuran rakyatnya. Begitu juga dengan kesejahteraan rakyat, bisa dipungkiri jika ekonomi negara adalah salah satu penentu akan kesejahteraan rakyatnya. Dalam artikel ini akan membah as tentang keterkaitan antara ekonom i kerakyatan, usaha mikro kecil menengah, sert a peningkatan kesejahteraan rakyat.

Rochmatillah

116

Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan

Vol. 1 No. 2, September 2019

LATAR BELAKANG

Dalam Pembukaan UUD 1945

dijelaskan bahwa negara Indone sia didirikan dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesi a dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Indonesia juga mempunyai suatu prinsip yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat. Konsep "Ekonomi

Kerakyatan" sudah jauh-jauh hari

terfikirkan oleh Bung Hatta pada waktu itu yang menjabat sebagai Wakil Presiden.

Baliau berpendap at bahwa ekonomi

kerakyatan ini bentuk perekonomian yang tepat untuk bangsa Indonesia, karena pada saat itu Indonesia yang tengah mengalami penindasan oleh negara Belanda. Maka disimpulkan jika awal mula munculny a sistem ekonomi kerakyatan ini berasal dari rasa kegundahan hati seorang Bung Hatta, kemudian beliau menciptakan suatu artikel berjudul "Ekon omi Rakyat".

Dengan lahirnya Pasal 27 dan 33 Undang-

Undang Dasar 1945 membah as tentang

pentingnya perekonomian yang berpihak kepada rakyat, hal t ersebut berkaitan antara ekonomi kerakyatan den gan koperasi dan usaha kecil mene ngah.

Ekonomi rakyat diartikan sebagai kegiatan

ekonomi atau usaha yang dijalankan oleh rakyat kebanyakan yang dengan bersama- sama mengelo la sumber daya ekonomi yang dapat dikuasai.

Kemiskinan salah satu bentuk

fenomena yang diusahakan untuk segera dihilangkan, namun kenyatannya kemiskinan masih melekat dalam kehidupan manusia. Tida k terkecuali di negara kita sendi ri Indonesia, hingga membutuhkan beberapa upaya untuk mengatasi kemiskinan yang komprehensif, integral dan berkelanjutan. Apabila kita baca berkali -kali dan renun gkan benar - benar sila-sila Pancasila s ebagaimana tercantum dalam Mukaddimah UUD 1945, maka akan kita rasakan bahwa pembentukan Negara Republik Indonesia yang merdeka, yang bebas dari penjajahan bangsa asing, di samping untuk melindungi segenap bangsa, memajuka n kesejahteraannya, dan mencerdaskan kehidupannya, adalah amat penting untuk mencapai tujuan akhirnya yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Negara merdeka yang dibangun dengan per juangan dan peperangan yang tidak ternil ai harganya ini haruslah m ampu menigkatkan kesejahteraan setiap warganya dan mampu membebaskan mereka dari kemiskinan. Dibutuhkan dalam mengatasi kemiskinan suatu kerja keras ser ta pemikiran yang sangat panjan g, sebab kemiskinan sudah begitu komplek s sehingga harus ditangani deng an tepat.

Oleh karena itu upaya penanggulangan

kemiskinan mensyaratkan adanya identifikasi mengenal siapa, apa, bagaimana, di mana dan menga pa ada masyarakat miskin. Alasan tersebut diharapakan agar bisa menjadi as pek dalam menentukan kebijakan yang sesuai untuk mengatasi mas alah kemiskinan.

Ekonomi kerakyatan oleh beberapa pihak

dianggap sebagai sebuah str ategi baru dalam mengatasi kemiskinan. Alasannya yaitu setelah amb ruknya ekonomi

Indonesia beberapa saat yang lalu, maka

berbagai pihak meneliti kembali tatanan perekonomian Indonesia. Dari beberapa kajian akhirnya t elah ditemukan faktor yang menyebabk an ambruknya perekonomian Indonesia. Yaitu dipengaruhi oleh ketergantungan ekonomi

Indonesia terhadap sekelompok kecil

usaha dan konglom erat yang sesungguhnya tidak memiliki struktur yang jelas. Dari situlah yang menyebabkan dikedepankannya pertumbuhan dengan maksud jika pertumb uhan tinggi ma ka

Rochmatillah

117

Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan

Vol. 1 No. 2, September 2019

lapangan pekerjaan akan t ersedia, sehingga kemiskinan a kan berkurang.

Kebijakan ekonomi tersebu t ternyata

menghasilkan struktur ekonomi yang tidak seimbang.

Suatu realita eko nomi dimana

selain ada sektor f ormal yang umumnya didominasi oleh usaha dan konglo merat terdapat sektor informal dimana sebagian besar anggota masy arakat hidup. Jika dilihat dari segi kontituennya, konstituen utama ekonomi k erakyatan adalah kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam sistem ekonomi neoliberal. Dal am garis besarnya m ereka terdiri dari kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, kelompok pengusaha kecil, kaum miskin kota, dan kaum mustad'afin pada umumnya yang merupakan aktor ekonomi dengan kegiatan usa ha berskala kecil dalam permodalan , sarana teknologi produksi yang sederhana, mane jemen usaha yang belum bersistem, dan bentuk kepemilikan usaha secara pribadi.

Kelompok usaha seperti ini u mumnya

tumbuh secara natural kare na adanya sejumlah potensi ekonomi disekelilingnya. Awalnya kelompok usaha ini tumbuh tanpa adanya insentif artifisial apapun, atau dengan k ata lain hanya mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan sumber daya alam, sumb er daya manusia, serta peluang pasar.

Kelompok usaha dengan karakteri stik

seperti ini mendominasi struktur du nia usaha di Indone sia. Musuh utama ekonomi kerakyatan yaitu para pemodal besar, dan l embaga-lembaga keuangan dan perdag angan multilateral yang menjadi kepanjangan tangan para pemodal internasional.

PEMBAHASAN

Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem

pemerintahan yang membantu ekonomi negara dengan cara desentralisasi, yang berlandaskan kepada kekuatan ekonomi rakyat. Kegiatannya sen diri dijalankan oleh rakyat deng an cara bersama-sama mengelolah sumber daya yang dikembangkan berdasarkan pengetahua n dan ketera mpilan masyarakat dalam mengelolah sumberdaya. Ekonomi kerakyatan adalah suatu program untuk membangun keselarasan antara pendapatan dengan tujuan mensejahterakan rakyat. Hal ini dilakukan karena kondisi ekonomi masyarakat yang terus mengalami penurunan.

Faktor utama ekonomi kerakyatan yaitu

sebagai jalan alternative sebagai jawaban dalam menghadapi kegagalan yang sudah dialami oleh negara-negara yang berkembang salah satunya Indonesi a.

Penerapan teori yang telah m embawa

kesuksesan di negara-negara kawasan

Eropa itu terny ata telah menim bulkan

kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda. Bahkan di kebanyak an negara- negara yang sedan g berkembang, teori pertumbuhan justru menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar. Oleh karena itu, pada akhirnya ahli ekonomi Indonesia berusaha mengembangkan berbagai alternatif konsep pembangunan yang bertumpu pada pertum buhan. Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan p ertimbangan prioritas, tetapi pelaksanaannya harus serasi dengan pemb angunan nasional yang berintik an pada manusia, tanpa harus mengorbank an kepentingan manusia atau masyarakat lainnya. Konsep ekonomi kerakyatan digunak an sebagai salah satu cara lebih mengutam akan masyarakat. Cara tersebut bertujuan agar bisa membangun kesejahteraan masyarakat. Dapat ditegask an bahwa tujuan utama penyele nggaraan sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan ke adilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat

Rochmatillah

118

Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan

Vol. 1 No. 2, September 2019

dalam mengendal ikan jalannya roda perekonomian. Dalam kegiatan yang berdasarkan pada kekuatan ekonomi rakyat ini secara u mum lebih d ikenal sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan eko nomi kerakyatan diharapkan bisa meningkatkan lagi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Usaha mikro, kecil dan menengah

(UMKM) tidak hanya berp eran dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, namun juga mempunyai posisi yang strategis d alam menyoko ng pembangunan ekonomi nasional. Usah a

Mikro Kecil Meneng ah sebagai motor

penggerak sistem ekonomi kerakyatan mampu mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran, selain itu UMKM juga berperan untuk pendistribusian hasilhasil pembangunan.

Ekonomi Kerakyatan mempunyai sasaran

pokok yaitu, antara lain :

1. Tersedia lapangan kerja yang layak

bagi masyarakat.

2. Masyarakat mendapat jaminan sosial,

terutama untuk yang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.

3. Kepemilikan modal merata kepada

setiap anggota masyarakat.

4. Anggota masyarakat mendap at

fasilitas pendidikan cuma-cuma.

5. Terjaminnya kemerdekaan setiap

anggota masyarakat.

Ekonomi Kerakyatan memilik i

keunggulan antara lain, yaitu :

1. Rakyat mendapatka n perlindungan

dari persaing an yang tidak seimbang dngan para pemilik modal besar.

2. Lebih mampu untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat banyak.

3. Memperkecil kesenjan gan antara si

Kaya dengan si Miskin.

4. Terciptanya hubungan antara pemilik

modal besar dengan masyarakat yang berperan sebagai mitra kerjanya.

Ekonomi Kerakyatan juga me miliki

kelemahan yaitu kurang dimin ati para pemilik modal besar karena keuntungan mereka perlu berbagi yang lebih proporsional dengan masyarakat banyak.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kec il Menengah adalah

sektor penopang perek onomian negara yang mampu bertahan hidup dan bersaing di tengah krisis ekonomi. H al tersebut terbukti ketika terjadinya kerusuhan pada

Mei 1998, para pen gusaha mikro kec il

menengah mampu bertahan hin gga sekarang ketika bidang usah a lainnya mengalami kegagalan. Pengusaha mikro kecil menengah se bagai penyelamat perekonomian negara. Dalam menghadapi dinamika kehidupan ekonom i disuatu negara, usaha kecil-mikro merupakan jenis usaha yang cocok unuk diterapkan karena menyerap banyak tenaga kerja da n memiliki daya tahan dan fleksibilitas.

Usaha mikro kec il menengah yang te rus

mengalami perkembangan dip osisi pertama adalah usaha yang bergerak dibidang pertanian, petern akan, kehutanan dan perikanan. Dan diposisi kedua ditempati oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sedangkan yang terakhir adalah bergerak dibidang industri pengolahan dan komunikasi kemud ian sisanya tersebar di s ektor pertambangan dan penggalian, jasa keuangan, bangunan, listrik, gas dan air bersih. Di era globalisasi sekarang ini sektor usaha kecil-mikro sudah seharusnya u ntuk lebih dikembangkan lagi agar bisa menjadi penyangga perekonomian negara , mengingat usaha kecil-mikro memiliki peran penting bagi perekonomian negara agar lebih modern. Serta perannya dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sudah banyak kebe rhasilan para pel aku

UKM yang meng indikasikan bahwa

betapa pentingny a peranan UKM di tengah-tengah perekonomian Indonesia sekarang. Banyak di negara l ain UKM

Rochmatillah

119

Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan

Vol. 1 No. 2, September 2019

menjadi salah satu motor lokomotif yang krusial bagi pertumbuh an dan pembangunan ekonomi mereka. Negara- negara berkembang saat ini telah mengubah orientasinya den gan memberdayakan (empowering) sektor

UKM, disebabkan k arena sangat

pentingnya peranan sektor UKM dalam mendukung dan memperkokoh perekonomian rakyat, dalam rangka mewujudkan dan mempertahankan daya saing Nasional da n bahkan di tingkat global. Menyadari hal itu , maka

Pemerintah Indonesia melalui Kementrian

Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil

Menengah menekankan kebijak annya

pada penin gkatan daya saing dengan memberikan perkuatan-perkuatan baik finasial maupun non fi nansial, seperti melalui pembentukan se ntra agar UKM dapat bersinergi satu dengan yang lainnya, serta membentuk lembaga layanan bisnis yang siap memb erikan konsu ltasi, advokasi dan informasi bi snis kep ada

UKM. Dalam hal ini Kementerian Koperasi

dan UKM se nantiasa melak ukan koordinasi baik horizontal maupun vertikal dengan instansi-instansi terkait, baik di daerah maupun di pusat agar mempunyai kesamaan tindakan yang didasari oleh visi dan misi pembangunan

Koperasi dan UKM. Untuk mencapai visi

tersebut, telah ditetapkan misi

Kementerian Koperasi Usaha Kecil d an

Menengah, yaitu :

1. Meningkatkan peran Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menegah sebagai pusat per umusan

kebijakan dan coordinator pemberdayaan koperasi dan UKM dalam mendoron g kebangkitan ekonomi nasional.

2. Koperasi dan UKM merupakan pelaku

perekonomian yang tujuannya untuk mengembangkan system ekonomi kerakyatan dalam mengolah sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.

3. Meningkatkan peran koperasi dan

UKM sebagai pe nopang ekonomi

nasional yang kokoh dalam rangka kebangkitan ekonomi nasional ser ta mendorong dan memfasilitasi pengembangan, pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah sumberdaya koperasi dan UKM.

4. Mendorong partisipasi masyarakat

dan dunia u saha dalam kerang ka peberdayaan koperasi dan UKM secara terpadu.

Setiap bentuk kegiatan usaha baik dalam

skala besar, se dang maupun kecil mikro disamping mampu menimbulkan dampak positif, namun juga akan sel alu menimbulkan dampak negatif, terutama dampak pada penggunaan sumber d aya alam dan lingkungan hidup. Pemanfaatan sumberdaya alam harus lebih dipertimbangkan dengan faktor-faktor lingkungan sehingga manfaatnya dapat dipertahankan secara terus menerus. Tak dapat disangkal, pengelolaan lingkungan hidup pada masa lalu, terutama pad a berbagai bentuk kegiatan usaha (investasi), tidak berjalan se bagaimana mestinya.

Penggunaan pinjaman dari luar negeri

(offshore loan), baik oleh peme rintah maupun oleh perusa haan swasta, seringkali kurang mengindahkan pengelolaan lingkungan hidup. H al ini terjadi bukan hanya pada u saha-usaha yang berskala b esar dan sedang saja, namun juga pada usaha yang berskala kecil-mikro.

Dari sisi lin gkungan, bahwa setiap

kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan seharusnya dikelola agartidak m erusak fungsi-fungsi lingkungan. Dam pak lingkungan yang kecil,yang mungk in ditimbulkan oleh usaha kecil-mikroapabila terakumulasi dan berlangsung dalam

Rochmatillah

quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50

[PDF] dalf alger

[PDF] dalf c1 2017

[PDF] dalf c1 exemple d'épreuve

[PDF] dalf c1 inscription

[PDF] dalf c1 pdf

[PDF] dalf c1 preparation

[PDF] dalf c1 synthese exemple

[PDF] dalf inscription

[PDF] damancom 2

[PDF] damancom teledeclaration

[PDF] damancom telepaiement

[PDF] dan ben avraham libros pdf

[PDF] dan grada bjelovara 2017 program

[PDF] danger des écrans

[PDF] danger des écrans sur la santé