[PDF] 11. Juknis Pengembangan KTSP__ISI-Revisi__0104

View - Download 11. Juknis Pengembangan KTSP__ISI-Revisi__0104

Previous PDF

Next PDF

0

DAFTAR ISI

5͵ 9͵ w9C9w9b{L Ћ C͵ D͵ ...w!L!b twh{95...w Y9wW! Б L AMPIRAN 1 : ALUR PROSEDUR KERJA PENGEMBANGAN KTSP ЊЉ L AMPIRAN 2 : INSTRUKSI KERJA PENGEMBANGAN DRAF KTSP ЊЊ L AMPIRAN 3 : CONTOH SISTEMATIKA DOKUMEN KTSP DAN PENJELASANNYA ЊЋ L

AMPIRAN 4 : CONTOH COVER DOKUMEN KTSP ЊЎ

L L AMPIRAN 6 : INSTRUKSI KERJA PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN SMA (BENTUK MATRIKS) ЊА L AMPIRAN 7 : CONTOH KALENDER PENDIDIKAN SMA, SMALB, DAN SMK PROVINSI DKI JAKARTA ЊБ L AMPIRAN 8 : CONTOH KALENDER PENDIDIKAN SMA ЊВ 1

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus menyusun kurikulum dengan mengacu kepada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, serta berpedoman pada panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dengan terbitnya beberapa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), maka pengembangan kurikulum harus pula mengacu pada 8 SNP yaitu Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Proses, Standar Pengelolaan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian

Pendidikan.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan, yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah. Dokumen KTSP terdiri atas dokumen I dan dokumen II. Dokumen I meliputi komponen KTSP yaitu tujuan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, serta kalender pendidikan, dan dokumen II meliputi silabus seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, untuk semua tingkat kelas. Sebelum mengembangkan KTSP, sekolah perlu melakukan analisis konteks yang meliputi analisis SNP, analisis kondisi yang ada di satuan pendidikan, dan analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan. Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bimtek KTSP di SMA pada tahun 2009, diperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan KTSP antara lain: 1) masih ada SMA yang belum membentuk Tim Pengembang Kurikulum; 2) pada umumnya SMA sudah mengembangkan KTSP tetapi belum didahului dengan melakukan analisis konteks, khususnya analisis SNP karena kepala SMA dan guru belum memahami esensi SNP dan tata cara melakukan analisis SNP; 3) peran komite sekolah dalam pengembangan KTSP belum optimal; 4) sistematika KTSP beberapa SMA beraneka ragam dan belum sesuai dengan panduan; 5) masih terdapat sekolah yang melakukan penyempurnaan KTSP hanya dengan mengcopy KTSP tahun sebelumnya, mengganti tanggal, dan memperbaharui tanda tangan, tanpa melalui proses evaluasi keterlaksanaan KTSP; 6) masih ada sekolah yang tidak melakukan validasi dan pengesahan dokumen KTSP setiap tahun; 7) banyak guru yang masih mengadopsi silabus dari contoh silabus yang diterbitkan Direktorat PSMA atau silabus sekolah lain; 7) banyak guru yang belum membuat pemetaan SK dan KD sebagai acuan dalam pengembangan silabus; dan 8) masih banyak sekolah yang setiap tahun melakukan evaluasi dan penyempurnaan dokumen KTSP, tetapi hanya terfokus pada Dokumen I, sedangkan Dokumen II (silabus) tidak dievaluasi keterlaksanaannya. Berdasarkan temuan dan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan KTSP seperti di atas, maka Direktorat Pembinaan SMA menyusun Petunjuk Teknis Pengembangan KTSP SMA sebagai salah satu upaya untuk membantu sekolah mengembangkan KTSP.

B. Tujuan

Petunjuk teknis ini disusun dengan tujuan untuk dijadikan acuan bagi SMA dalam:

1. mengembangkan KTSP dengan sistematika yang berterima, dan

2. menyusun kalender pendidikan.

2

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan pengembangan KTSP SMA meliputi:

1. pembentukan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Sekolah;

2. penyusunan program dan jadwal kegiatan;

3. analisis konteks (Lihat juknis masing-masing analisis);

4. penyusunan, reviu dan revisi draf KTSP (dokumen I dan dokumen II);

5. finalisasi dokumen KTSP;

6. penandatanganan dokumen oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari

komite sekolah;

7. validasi dan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

8. verifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan penandatanganan oleh Kepala Dinas

Pendidikan Provinsi atau pejabat yang ditunjuk;

9. pemberlakuan KTSP oleh Kepala Sekolah;

10. penggandaan dokumen KTSP sesuai kebutuhan dan pendistribusian kepada pihak yang

berkepentingan

D. Unsur yang Terlibat

1. Kepala SMA;

2. Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Sekolah;

3. Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sekolah;

4. Komite sekolah;

5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

6. Dinas Pendidikan Provinsi;

7. Unsur terkait (LPMP, Perguruan Tinggi, TPK kab/kota/prov, Balitbangdiknas, dsb)

E. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, Bab I Pasal 1, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) dan (2);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan, Bab I Pasal 1, Bab III Pasal 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, Bab IV , Bab V Pasal 25, Pasal 26, Bab VIII Pasal 49, Pasal 52, Bab X Pasal 63, Pasal 64, 65,

66, dan 72;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Wewenang antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota, Lampiran A;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006

tentang Standar Isi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

tentang Standar Kompetensi Lulusan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan

Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007

tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006; 3

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala

Sekolah/Madrasah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar

Pengelolaan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar

Penilaian;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar

Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah;

14. Peraturan daerah setempat;

15. Panduan Penyusunan KTSP yang dikembangkan oleh BSNP Tahun 2006;

16. Panduan pembinaan kegiatan ekstra kurikuler SMA mengacu Kurikulum 2004. Dinas

Dikmenti Provinsi DKI Jakarta, 2005).

F. Pengertian dan Konsep

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 13);

2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan

pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 butir 10);

3. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang

disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 15);

4. Satuan pendidikan dasar dan menengah harus sudah mulai menerapkan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah paling lambat tahun ajaran 2009/2010 (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Standar Isi dan SKL, Pasal 2 ayat 2);

5. Berdasarkan penjelasan butir 4 di atas, paling lambat pada tahun ajaran 2009/2010

SMA harus menerapkan KTSP;

6. KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite

sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Standar Isi. Lampiran Bab II Bagian A butir 2);

7. Kompetensi manajerial Kepala Sekolah antara lain: mengembangkan organisasi

sekolah sesuai dengan kebutuhan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor No.13 Tahun 2007 Lampiran Bagian B butir 2.2) dan mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Lampiran

Bagian B butir 2.10);

4

8. Tim Pengembang Kurikulum sekolah yang selanjutnya disebut TPK Sekolah adalah tim

yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang bertugas untuk merancang dan mengembangkan kurikulum, terdiri atas wakil kepala sekolah, guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota (Panduan penyusunan KTSP dari

BSNP, Bagian IV.B.1);

9. Kepala sekolah bertanggungjawab atas tersusunnya KTSP (Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Lampiran Bagian B 5 butir a.4);

10. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum bertanggungjawab atas pelaksanaan

penyusunan KTSP (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor19 Tahun 2007

Lampiran Bagian B 5 butir a.5);

11. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta

didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan (Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 butir 25);

12. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah badan mandiri dan independen yang

bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 22);

13. Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/ SMALB,

SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 17 ayat 1);

14. KTSP dikembangkan dengan prinsip-prinsip: (a) Berpusat pada potensi,

perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, (b) Beragam dan terpadu, (c) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (d) Relevan dengan kebutuhan kehidupan, (e) Menyeluruh dan berkesinambungan, (f) Belajar sepanjang hayat, dan (g) Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah;

15. KTSP terdiri atas tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan

kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan dan silabus - (Panduan penyusunan KTSP oleh BSNP Tahun 2006 Bagian I.C);

16. Dokumen KTSP terdiri atas dokumen I dan dokumen II. Dokumen I memuat tujuan

pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, serta kalender pendidikan. Dokumen II memuat silabus semua mata pelajaran dan muatan lokal semua tingkatan kelas;

17. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan,

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut (Panduan penyusunan KTSP oleh BSNP Tahun 2006 Bagian

II.A.2);

18. Struktur kurikulum SMA/MA meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam

satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas X sampai dengan Kelas XII. Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA/MA dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelas X merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dan kelas XI dan XII merupakan program penjurusan yang terdiri atas empat program: (1) Program Ilmu Pengetahuan Alam, (2) Program Ilmu Pengetahuan Sosial, (3) Program Bahasa, dan (4) Program Keagamaan, khusus untuk MA (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

22 Tahun 2006 Standar Isi. Lampiran Bab II Bagian B butir 3);

19. Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya

merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum (Panduan penyusunan KTSP oleh BSNP Tahun 2006 Bagian II.B); 5

20. Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah yang dapat

berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya sekolah dan/atau kelompok sekolah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru. Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi: penyiapan dan penyusunan draf, reviu dan revisi, serta finalisasi, pemantapan dan penilaian (Panduan penyusunan KTSP -

BSNP Tahun 2006 Bab IV Baian B butir 2);

21. Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan

kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 17 ayat 2);

22. Pengembangan KTSP didahului dengan melakukan analisis konteks yang meliputi: (1)

mengidentifikasi Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai acuan dalam penyusunan KTSP, (2) menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program, dan (3) menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar misalnya komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya (Panduan penyusunan KTSP dari BSNP, Bagian IV.A);

23. Seiring dengan telah diterbitkannya berbagai Standar Nasional Pendidikan (SNP),

maka analisis kontekspun dikembangkan tidak hanya mengidentifikasi SI dan SKL, tetapi menganalisis 8 SNP yaitu SI, SKL, standar proses, standar pengelolaan, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, dan standar pembiayaan;

24. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 1);

25. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 4);

26. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan

dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

2005 Bab I Pasal 1 butir 5);

27. Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan

pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 6);

28. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan

kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 7);

29. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan

dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 8);

30. Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan 6 efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

Bab I Pasal 1 butir 9);

31. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya

operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun (Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 10);

32. Standar Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan

dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 11);

33. Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan

mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Standar Isi,Lampiran Bab IV);

34. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing

satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen Standar Isi dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Standar Isi, Lampiran

Bab IV.B.4)

35. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta

didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Standar Isi. Lampiran Bab IV);

36. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada

awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional NomorPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Standar

Isi Lampiran Bab IV - A);

37. Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan

Juni tahun berikutnya (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006

Standar Isi. Lampiran Bab IV - B 1);

38. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap

tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Standar Isi . Lampiran Bab IV - A);

39. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi

jumlah jam pembelajaran untuk seluruh matapelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Standar Isi. Lampiran Bab IV - A);

40. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan

pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Standar Isi.

Lampiran Bab IV - A);

41. Sekolah/madrasah menyusun kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal

pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler dan hari libur (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Lampiran Bagian B 5 butir b.1);

42. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi

peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran,untuk memantauquotesdbs_dbs50.pdfusesText_50

[PDF] dom juan acte 1 scene 1 résumé

[PDF] dom juan acte 1 scene 1 texte

[PDF] dom juan acte 1 scene 1 tirade de sganarelle

[PDF] dom juan acte 3 scene 1 texte

[PDF] dom juan acte 4 scene 3 texte

[PDF] dom juan acte 4 scene 5

[PDF] dom juan acte 5 scene 3 analyse

[PDF] dom juan acte 5 scene 4 5 6

[PDF] dom juan acte 5 scene 5 et 6 commentaire

[PDF] dom juan analyse de l'oeuvre

[PDF] dom juan de molière analyse

[PDF] dom juan et la religion

[PDF] dom juan fiche de lecture bac

[PDF] dom juan livre

[PDF] dom juan molière acte 1 scène 2