[PDF] SALINAN PERLINDI.INGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

View - Download SALINAN

Previous PDF

Next PDF

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLI N DU NGAN DAN PENGELO I-AAN

LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan pasal 185huruf b Undang-Undang Nomor I 1 Tahun 2O2O tentang CiptaKerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentangPenyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup;

Menimbang

Mengingat1.

2. 3. Pasal 5 ayat 12) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOgNomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2ONomor 245, Tambahan l.embaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang CiptaKerja (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2ONomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6573);

SK No 085459 A

MEMUTUSKAN

SALINAN

Menetapkan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEN,IUTUSI(AN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANC} PENYELENGGARAANPERLINDI.INGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. BAB I

KETENTUAN UI\.{UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Lingkungan I{idup adalah kesatuan ruang dengan sernuAbenda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termas,_rkmanusia darr perilakunya, yang mempengarutri alanr itusendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraanmanusia serta makhluk hidup lain.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalahupaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untukmel.estarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegahterjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkurrg"r,Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, danpenegakan hukum.

Perizinan Berusaha adalatr legalitas yang drberrkankepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjarankanusaha dan/atau kegiatannya.

Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan KelayakanLingkrrngan Hidup atau pernyataan KesanggupanPengelolaan Lingkungan Hidup yang tela.h me,dapatkanpersetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah

Daerah.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yangselanjutnya disebut Amdal adalah Kajian -..rg.rrridampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatuusaha dan/atau kegiatan yailg direncana.kan, untukdigunakan sebagai prasjiarar. pengambilan keputusarrtentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan sertatermuat dalam Perizinan Berusaha, a.tau persetujuanPemerintah R"rsat atau Pemerintah Daerah.

1 2 3 4 5

SK No 084503 A

6 Upaya

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-3-

6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UpayaPemantauan Lingkungan Hidup i,ang selanjutnya disebrrtUKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan Canpemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalambentuk standar untuk digunakan sebagai prasyaratpengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinanBerusaha, at-au persetujuan Pemerintah Pusat atauPemerintah Daerah.

7. Keputusan l(elayakan Lingkungan Hidup adalahkeputusan yang menyatakan kelayakan LingkunganHidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yangwaiib dilengkapi dengan Amdal.

8. Pernyataan Kesanggupan pengelolaan LingkLrngan Hidrrpadalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup danpemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawabUsaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkanpersetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah

Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.

9. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebutSPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukanpengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atasDampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atauKegiatannya di luar Usaha danlatau Kegiatan yang wajibAmdal atau UKL-UPL.

10. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yangditerbitkan oleh Pemerintah pusat atau pemerintaliDaerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yangdilakukan oleh Instansi pemerintah.

11. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitasyang dapat menimbulkan perubahan terhadap ronaLingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terharJapLingkungan Hidup.

12. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahanpada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatuUsaha dan/atau Kegiatan.

13. Dampak Penlirrg a"dalah perubahan I.ingkungan Hidupyang sangar mendasar yang diakibatkan oleh suatuUsaha dan/atau Kegiatan.

SK No 084504A

14. Formulir

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-4-

14. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup uKL-upL.

15. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkupkajian analisis Dampak Lingkungan Hidup y"rgmerupakan hasil pelingkuparr.

16. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnyadisebut Andal adalah telaahan secara cermat danmendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usahadan/atau Kegiatan.

17. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutn*radisebut RKL adalah upaya penanganan dampak teihadapLingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari ,..r.r.roUsaha dan/atau Kegiatan.

18. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci yangselanjutnya disebut RKL Rinci adalah upaya penanganandampak terhadap Lingkungan Hidup yang eiti.,.,butt a.,akibat dari 'encana Usaha dan/atau Kegiatan ya,ngberada dalam kawasan yang sudah mernilki Amdalkawasan.

19. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yangselanjutnya disebut RpL adalah upaya pemantauankomponen Lingkungan Hidup yang terkena darnpakakibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

20. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yangselanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemalrtauankomponen Lingkungan Hidup yang terkena dampakakibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yangberada dalam Kawasan yang sudah memilki Amdalkawasan.

21. Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalahlembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untukmelakukan uji kelayakan.

22. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tirn yangdibentuk oleh Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hiaufyang berkedudukan di pusat dan daerah urrtui

23- Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalerh sistemkombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orangyang menggunakan teknologi untuk mendukung operasidan manajernen Lirrgkungan Hidup.

SK No 084505 A

24. Pelaku

PRESIDEN

REPLIBLIK INDONESIA

-5-

24- Pelaku Usaha adalah orang perseorangan p^tau barlanusaha yang melakukan Usaha dan/atau xegiatan pa.cla.bidang tertentu.

25. Instansi Pemerintah adalah kementerianliernbagapemerintah nonkementerian/instansi pemerintah traerahyang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.26. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang sela_njutnyadisingkat DELH adalah dokumen evaluasi oimpat

SK No 084506 A

33. Daerah

PRESIDENREPUBLIK INDONES!A

-6-

33. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DASadalah suatu wilayah daratan yang merupakan satukesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yangberfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan airyang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut

secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisahtopografis dan batas di laut sampai dengan daerahperairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.34. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CATadalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batashidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis,seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan airtanah berlangsung.

35. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadahbaik alami maupun buatan yang mempunyai tabiathidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.

36. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannyamakhluk hidup, zat, er:.ergi, danlatau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampauiBaku Mutu Air yang telah ditetapkan.

37. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dantempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkanparameter tertentu dan metode tertentu sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhlukhidup, zat, ertergi, atau komponen yang ada atau harusada dan/atau unsur pencemar yang ditenggangkeberadaannya di dalam air.

39. Mutu Air Sasaran adalah lvlutu Air yang ditentukan padawaktu tertentu untuk mencapai Baku Mutu Air yangditetapkan.

40. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu ptosesdalam suatu kegiatan.

41. Baku Mutu Air Linibah adalah ukuran batas atau kadarunsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang

ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akandibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah darisuatu Usaha dan/atau Kegiata-n.

SK No 097400 A

42. Udara

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

7-

42. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumipada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayahyurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan danberpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhlukhidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.

43. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktudan tempat tertentu yang diukur dan/atau diujiberdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu

berdasarkan ketentuan peraruran perundang-undangan.

44. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalah upaya.sistematis dan terpadu yang dilakrrkan untuk rnenjagaMutu Udara.

45. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Murtu Udara yangselanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yangmemuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan

Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.

46. Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yangselanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagidalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungandan Pengelolaan Mutu Udara.

47. Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau komponenlainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.

48. Sumber Pencemar Udara adalah setia.p kegiatan manusiayang mengeluarkan Pencemar Udara ke dalam Uda.ra

Ambien.

49. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannyazat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam UdaraAmbien oleh kegiatan manusia sehi.ngga melampaui BakuMutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.

50. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udarayang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.

51. Emisi ad.alah Pencemar Udara yang dihasilkan darikegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannyake dalam udara, mempunyai danlatau tidak mempunyaipotensi Pencemaran Udara.

SK No 084508 A

52. Beban

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

8-

52. Beban Emisi aCalah jumlah Pencemar Udar-a yangdibuang cleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan ke Udara

Ambierr.

53. Baku l,{rrtu Emlsi adalah nilai Pencemar Udaremaksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasrrkkan

ke dalam Udara Ambien.

54, Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut a.dalah 'lpayasistcmatis dan terpadu yang diiakukan untuk rnenjagaIlutu Laut.

55. Laut adalah ruang perairan di muka burrri yangmenghubungkan daratan dengan daratan dan berrtuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuangeografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, danyang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturanperundang-undangan dan hukum internasiclnal.

56. Arr Laut adalah air yang berasal dari Laut atau sarrruclerayang memiliki salinitas 0,5 sampai dengarr 3O practicalsalinitg unil (psu) atau lebih dari 30 psu.

57. lt{utu Laut adalah ukuran kondisi Laut pada waktu Carrtempat tertentu yarlg diukur dan/atau diuji berdasarkanparameter tertentu dan metode tertentu berdasarkanketentuan peraturan perLlndang-undangan.

58. Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadarmakhluk ludup, zat, energi, atau komponen yang adaatau harus ada dan/atau unsur pencemar yang

ditenggang keberadaannya di dalam Air Laut.

59. Kriteria Baku Kerusakan Lingliungan Hidup adalahukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau.hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggarrg olehLingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikanfungsinya.

60. Pencemaran Laut adalah masuknva atau dirnasukannyamakhiuk hidup, zat, erlergi, dan/atau komporlen lain kedalam lirrgkungan Laut oleh kegiatan manusia sehinggakualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang

menyebabkan lingkungan Laut tidak sesuai lagi denganBaku Mutu Air Laut.

SK No 084509 A

61. Kerusakan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-9-

61. Kerusakan Laut adalah perubahan langsung dan/atautidak langsur.g terhadap sifat fisik, kimia, dan/atauhayati Laut yang melanrpaui kriteria baku kerusakan

yang telah ditetapkan.

62. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut

adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/ataupenanggrlangan dan/atau pemulihan Pencemaran Lautdan/atau Kerusakan Laut.

63. Status Mutu Laut adaiah tingkatan Mutu Laut pada lokasi

dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan Baku MuterAir Laut dan/atau kriteria baku kerusakan ekosrstern

Laut.

64. Terumbu Karang adalah suatu ekosistem yang hidup di

clasar perairan dan berupa bentukan batuan ka.pur terdiridari polip-polip karang dan organisme-organisme kecillain yang hidup dalam koloni.

65. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologikhas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasipada daerah pasang surut dengan substrat lumpur ataulumpur berpasir.

66. Padang Lamun adalah hamparan lamun yang hidup dantumbuh di laut dangkai, mempunyai akar, rimpang,daun, bunga dan buah, dan berkembang biak secarageneratif dan vegetatif.

67. Bahan Berba.haya dan Beracun yang selanjutnyadisingkat 83 adalah zat, energi, darrf atau komponen lainyang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jurmlahnya, baiksecara langsung maupun tidak langsung, dapatmencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup,dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan.serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hiduplain.

6E. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

69. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnyadisebut Limbah 83 adalah sisa suatu usaha dan/ataukegiatan tang rnengandung 83.

SK No 084510 A

7O.Limbah...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-10-

-/ A. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun i-atigselanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatuUsaha dan/atau Kegiatan yang tidak menurijukkankarakteristik Limbah E}3.

7 7. Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (ToxicitgCharacteistic .Leaching Procedure) yang selanjutnyadisingkat TCLP adalah prosedur iaboratorium untukmemprediksi potensi pelindian 83 dari suatu Limbah.

72. Uji Toksikologi Lethal Dose-S0 yang selanjutnya disebutLli Toksikologi LDso adalah uji hayati untuk mengukurhubungan dosis-respon antara Limbah 83 dengankematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluhpersen) respon kematian pada populasi hewan uji.

73. Simbol Limbah 83 adalah gambar yang menunjtrkkankarakteristik Limbah 83.

74. Label Limbah 83 adalah keterangan mengenzri Limbah 83yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenaiPenghasil Limbatr 83, alamat Penghasii Limbah 83. waktupengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah 83.-/5. Pelabelan Limbah 83 adalah proses penandaarr ata-r.rpemberian label yang clilekatkan atau dibubuhkan pada.kemasan langsung Limbah 83.76. Ekspor Limbah 83 adalah kegiatan mengeluarkan LimbahE}3 dari

Indonesia

77. Notifikasi

daerah pabean Negara Kesatuan Republik

Ekspor Limbah 83 adalah pemberitahuanterlebih dahulu dari otoritas negara eksportir kepadaotoritas negara penerima sebelum dilaksanakanperpindahan lintas batas Limbah 83.78. Pengelolaan Limbah 83 adalah kegiatan yang meriputipengurangan, penyimpanan, pengumpulan,pengangkLltan, pemanfaatan, pengolahan. dan/ataupenimbuna-n.

79. Dumping (Pembuangan) adaiah kegiatan membuang,menempatkan, dan/atau memasukkan iimbah dan/ataubahan dalam jumlah. konsentrasi, waktu, dan lokasitertentu dengan persyaratan tertentu ke mediaLingkungan HiCup tertentu.

SK No 084511 A

80. Pengurangan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 11-

80. Pengurangan Limbah 83 adalah kegiatan PenghasiiLimbah 83 untuk mengurangi jumlah danlatau

mengurangi sifat bahaya darr/atau racun dari Limbah 83 sebelum dihasilkan dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

81. Penghasil Limbah 83 adalah Setiap Orarrg yang karena

Usaha dan/atau Kegiatannya menghasilkan Limbah 83.

82. Pengumpul Limbah 83 adalah badarr usaha yangmelakukan kegiatan Pengumpulan Limbah 83 sebelumdikirim ke tempat Pengolahan Limbah 83, PemanfaatarrLimbah 83, dan/atau Penimbunan Limbah 83.

83. Pengangkut Limbah 83 adalah badan usaha yangrnelakukan kegiatan Pengangkutan Limbah 83.

84. Pemanfaat Limbah 83 adaiah badan usaha yang

melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah 83.

85. Pengolah Limba.h 83 adalah badan usaha yangmelakukan kegiatan Pengolahan Limbah ts3.

86. Penimbun Limbah 83 adalah badan usaha yangmelakukan kegratan Penimbunan Lirnbah 83.

87. Penyimpauan Limbah 83 adalah kegiatan menyimpanLimbah E}3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3dengan maksud menyimpan sementara Limbah 83 yang

dihasilkannya.

88. Pengumpulan Limbah 83 adalah kegiatan mengr-rmpulkan

Limbah 83 dari Penghasil Limbah 83 sebelum Ciserahkankepada Pemanfaat Limbah 83, Pengolah Limhah 83,dan/atau Penimbun Limbah El3.

89. Pemanfaatan Limbah 83 adalah kegiatan penggunaankembali, daur ',.rlang, dan/atau perolehan kembali yangbertujuan untuk mengubah Limbah 83 menjadi produkyang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku,bahan penolong , dan f atau bahan bakar yang aman bagikesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.

90. Pengolahan Limbah 83 adalah proses untuk mengurangidan/atau menghilarrgkan sifat bahaya dan/atau sifatracun.

91. Penimbunan Lirnbah 83 adalah kegiatan menempatkanLimbah 83 pada fasilitas penimbunan dengan maksudtidak membahayakan kesehatan manusia danLingkungan Hidup.

SK No 084512 A

92. Sistem .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-12-

92. sistenr Tanggap Darurat adalah sistem pengendaliankeadaan darurat yalrg meliputi pencegahan,kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratarrPengelolaan Limbah B3 akibat kejadian kecelakaanPengelolaan Limbah 83.

93. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintahatau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai.standar Periindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hiclupdan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usahadan/atau Kegiatan sesuai peraturan penindang-undangan.

94. Surat Kelayakan operasional yang selanjutnya disingkatSLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhanmengenai standar Perlindungan dan pengelolaan

Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuraidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

95. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau baclanusaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidakberbadan hukum.

96. Pejabat Fungsional adalah adalah pega-wai negeri sipilyang menduduki jabatan fungsional pa.da InstansiPemerintah.

97. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yangselanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidupadalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabatyang berwenang untuk melakukan pengarvi'asan dan/ataupenegakan hukum Lingkungan Hidup.

98. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secaralangsung atau tidak langsung oleh pejabat penga'wasLingkungan Hidup untuk mengetahui dan/ataumenetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usahadan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalamPerizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah sertaperaturan perundang-undangan di bidang perlindungan

dan Pengelolaan Lingk^ungan Hidup.

SK No 084513 A

99. Sanksi. .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 13-

99. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukumadministrasi yang bersifat pembebanankewajiban/perintah dan/atau penarikan kembalikeputusan tata usaha negara yang dikenakan kepadapenanggung jawab Usa,ha dan/atau Kegiatan a.tas dasarketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalamperaturan perundang-undangan di bidang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan

Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

1O0. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintahadalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaarr pemerintahan Negara Republik Indonesia yangdibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.

1O1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewanperwakilan ralryat daerah menurur asas otonomi dantugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunt945.

1O2. Pemerintah Daerah adalah kepaia daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjacli

kewenangan daerah otonom.

103. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang Perlindungan Can PengelolaanLingkungan Hidup.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

a. PersetujuanLingkungan; b. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; c. Pcrlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28

[PDF] Hulpmiddel artikel schrijven - Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs

[PDF] Commercialisation 42

[PDF] LES MÉTIERS DE LA VILLE AU MOYEN-ÂGE

[PDF] Régime social des artistes étrangers - Audiens

[PDF] La circulation des artistes - Artfactories

[PDF] Emploi des artistes étrangers : Quelle fiscalité en France ?

[PDF] Télécharger le sommaire interactif des ressources d - Eduscol

[PDF] Pratique artistique : '

[PDF] Jardin 'arts - 77lezarts - Free

[PDF] Activité en arts plastiques au primaire - Institut Culturel Avataq

[PDF] Arts plastiques - Ministère de l Éducation et de l Enseignement

[PDF] la dissertation d 'Arts Techniques et Civilisations Le plan

[PDF] Ressources Design et arts appliqués - Ministère de l 'Éducation

[PDF] A la manière de Gustav Klimt - Gomme Gribouillages

[PDF] L arbre dans la nature Arts Visuels