KETETAPAN MPR RI NOMOR I/MPR/2003
Dalam Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, 139 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR telah ditinjau materi dan status hukumnya sehingga dapat diketahui secara jelas pengelompokkan dan keberlakuannya Status Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dibagi dalam enam kelompok yang masing-masing dijelaskan dalam pasal-pasal, yaitu Pasal 1, Ketetapan
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT - JDIH Kota Surabaya
ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor ii/mpr/2003 tentang perubahan kelima atas ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor ii/mpr/2003 tentang peraturan tata tertib majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG
2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004; 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 4 Undang
NOMOR TAHUN 2003 SERI B USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN
NOMOR TAHUN 2003 SERI B PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG, Menimbang : a bahwa bahan galian merupakan sumber daya alam yang dapat
PEMERINTAH KOTA SURABAYA SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA
Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684); 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang
KETETAPAN Nomor 27/PHPBUP-XIV/2016 DEMI - JDIH KPU RI
Nomor 27/PHP BUP-XIV/2016 beralasan hukum; g bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) - Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan -Undang Nomor 8 Undang Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, ”
SALINAN - JDIH KPU RI
Perkara Nomor 142/PHP BUP-XIV/2016 beralasan hukum; g bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) - Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa, ”
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
[PDF] kumpulan materi dan soal tata negara, falsafah dan ideologi
[PDF] tarif accessoires c-hr 2016 - C-HR TEAM
[PDF] en arts visuels
[PDF] Amplepuis - Communauté d 'agglomération de l 'Ouest Rhodanien
[PDF] filetage gaz - LANGLET
[PDF] Les Rougon-Macquart Arbre généalogique - Michel Balmont
[PDF] la methode du cout cible (target costing) - AUNEGE
[PDF] TARGET2 is the real-time gross settlement (RTGS) - European
[PDF] Tarifs - Autoroutesfr
[PDF] les tarifs
[PDF] En Région Bretagne on a tous droit au meilleur tarif - Aide-sociale
[PDF] AIR FRANCE AU SERVICE DES PERSONNES HANDICAPEES
[PDF] Air France au service des passagers handicapés ou ? - Unisda
[PDF] Cotisations trimestrielles d 'assurance volontaire pour les particuliers