KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
membahas Rancangan Ketetapan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat; 2) Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 21 - 22 Maret 1978 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1978 TAP MPR no II/MPR/1978 - 1 / 7
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1978
Pegawai Republik Indonesia tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan arti serta makna Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1978, terutama Ketetapan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Garis-garis Besar Haluan Negara, serta bahan-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
II/MPR/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa); 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/WR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KETETAPAN
Dengan ditetapkannya Ketetapan ini, maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Pasal 3 Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan Di Jakarta,
Daftar Pustaka a Sumber Pustaka - UPI Repository
Ketetapan MPR No II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pencasila; 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Gari-garis Besar Haluan Negara; 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 5
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999
Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa), maka dipandang perlu Mencabut Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
[PDF] tarif accessoires c-hr 2016 - C-HR TEAM
[PDF] en arts visuels
[PDF] Amplepuis - Communauté d 'agglomération de l 'Ouest Rhodanien
[PDF] filetage gaz - LANGLET
[PDF] Les Rougon-Macquart Arbre généalogique - Michel Balmont
[PDF] la methode du cout cible (target costing) - AUNEGE
[PDF] TARGET2 is the real-time gross settlement (RTGS) - European
[PDF] Tarifs - Autoroutesfr
[PDF] les tarifs
[PDF] En Région Bretagne on a tous droit au meilleur tarif - Aide-sociale
[PDF] AIR FRANCE AU SERVICE DES PERSONNES HANDICAPEES
[PDF] Air France au service des passagers handicapés ou ? - Unisda
[PDF] Cotisations trimestrielles d 'assurance volontaire pour les particuliers
[PDF] Guide des tarifs - Réseau Astuce