Page 1. PRES IDEN. REPUBLIK INDONESTA. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SK No A3l27l A. 19.Panglima... Menteri Ketenagakerjaan. SALINAN ...
REPUBLIK INDONESIA ttd. ARIFIN TASRIF. Tembusan: 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
PERLINDI.INGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. BAB I. KETENTUAN UI.{UM. Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan. Pemerintah Pusat adalah
Pasal 32. (1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka bebas
13-Feb-2020 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA bahwa untuk me laksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang.
https://lldikti8.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Permenristekdikti-51-Tahun-2018-Pendirian-Perubahan-Pembubaran-PT-dan-pencabutan-izin-PTS.pdf
SALINAN. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 50 TAHUN 2015. TENTANG. PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA.
REPUBLIK INDONESIA. -4-. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha. Mikro Kecil
Pasal 1. (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik. Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja untuk. Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan