Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2008 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr ERMAN SUPARNO, MBA, M Si Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Sunarno, SH, MH NIP730001630
SALINAN Page 2 of 13 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 7 - Pasal II Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2017 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam penanganan dampak corona virus disease 2019 (covid-19) dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri ketenagakerjaan republik indonesia, menimbang : a
40 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1934); 41 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang
SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/M TAHUN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a bahwa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui surat Nomor B 162 MEN/SJ-HKJVIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 mengusulkan pemberhentian beberapa Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional
Bersama Menteri A Gama Menteri Ketenagakerjaan pendayagunaan aparatur negaradan reformasi birokrasirepublik indonesianomor : 642 tahun 2020nomor : 4 tahun 2020nomor : 4 tahun 2020tentanghari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021dengan rahmat tuhan yang maha esamenteri agama, menteri ketenagakerjaan,dan menteri pendayagunaan Page 11/31
ketenagakerjaan,dan menteri pendayagunaan aparatur negaradan reformasi birokrasirepublik indonesianomor : 642 tahun 2020nomor : 4 tahun 2020nomor : 4 tahun 2020tentanghari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021dengan rahmat tuhan yang maha esamenteri agama, menteri ketenagakerjaan,dan menteri pendayagunaan aparatur Page 4/12
Ketenagakerjaan agama, menteri ketenagakerjaan,dan menteri pendayagunaan aparatur negaradan reformasi birokrasirepublik indonesianomor : 642 tahun 2020nomor : 4 tahun 2020nomor : 4 tahun 2020tentanghari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021dengan rahmat tuhan yang maha esamenteri agama, menteri Page 11/31
Ketenagakerjaan Internasional dalam sidang ketenagakerjaan internasional ke-95 pada tanggal 15 Juni 2006 di Jenewa, Swiss (2) Naskah asli Konvensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis sebagai bahasa resminya (3) Salinan naskah asli Konvensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
[PDF]
Full page fax print - International Labour Organization
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nor-nor 20/P Tahun 2005; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang
[PDF]
SALINAN REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN ATAS PERATURAN
40 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1934); 41 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang
[PDF]
Keputusan Bersama Menteri A Gama Menteri Ketenagakerjaan
Read Online Keputusan Bersama Menteri A Gama Menteri Ketenagakerjaan Keputusan Bersama Menteri A Gama Menteri Ketenagakerjaan As recognized, adventure as skillfully as experience just about lesson, amusement, as with ease as pact can be gotten by just checking out a ebook keputusan bersama menteri a gama menteri ketenagakerjaan moreover it is not directly done, you could allow
[PDF]
Keputusan Bersama Menteri A Gama Menteri Ketenagakerjaan
Download Ebook Keputusan Bersama Menteri A Gama Menteri Ketenagakerjaan Keputusan Bersama Menteri A Gama Menteri Ketenagakerjaan Right here, we have countless books keputusan bersama menteri a gama menteri ketenagakerjaan and collections to check out We additionally provide variant types and also type of the books to browse The up to standard book, fiction, history, novel, scientific
[PDF]
Keputusan Bersama Menteri A Gama Menteri Ketenagakerjaan
birokrasi republik indonesia no 391 tahun 2020, no 02 tahun 2020 dan no 02 tahun 2020 KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 391 Tahun 2020, Nomor 02 Page 2/12 Download File PDF Keputusan Bersama Menteri A Gama Menteri
[PDF]
Keputusan Bersama Menteri A Gama Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor : 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Page 6/31 Read Free Keputusan Bersama Menteri A Gama Menteri Ketenagakerjaan Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri
[PDF]
Keputusan Bersama Menteri A Gama Menteri Ketenagakerjaan
BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN Page 5/31 Online Library Keputusan Bersama Menteri A Gama Menteri Ketenagakerjaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri
[PDF]
Keputusan Bersama Menteri A Gama Menteri Ketenagakerjaan
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 504 Tahun 2018 Tentang Pedoman Agen Perubahan Pada Kementerian Agama (UNDUH DISINI) Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 ( UNDUH DISINI )
23 sept 2020 · Pasal 16 (1) Manajemen Pelaksana harus menyampaikan data balikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan c q Page 11 - 11 - Pusat Data
Permen
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39); 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK 05/2014
PERMENAKER
SALINAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21
Kemnaker No. Tahun
Page 1 CE SALINAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Kemnaker No. Tahun
Page 1 ZU TUNGAN SALINAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Permen Ketenagakerjaan RI
REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN
Permen
Page 1 SALINAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
permenaker
6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 ten tang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik
MENTERIKETENAGAKERJAAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENYELENGGARAANPEMAGANGAN DALAM NEGERI
Page 1. PRES IDEN. REPUBLIK INDONESTA. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SK No A3l27l A. 19.Panglima... Menteri Ketenagakerjaan. SALINAN ...
REPUBLIK INDONESIA ttd. ARIFIN TASRIF. Tembusan: 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
PERLINDI.INGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. BAB I. KETENTUAN UI.{UM. Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan. Pemerintah Pusat adalah
Pasal 32. (1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka bebas
13-Feb-2020 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA bahwa untuk me laksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang.
https://lldikti8.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Permenristekdikti-51-Tahun-2018-Pendirian-Perubahan-Pembubaran-PT-dan-pencabutan-izin-PTS.pdf
SALINAN. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 50 TAHUN 2015. TENTANG. PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA.
REPUBLIK INDONESIA. -4-. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha. Mikro Kecil
Pasal 1. (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik. Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja untuk. Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan
SALINAN