[PDF] PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR OLEH

View - Download PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR OLEH

Previous PDF

Next PDF

[Tulisan Hukum/Subbagian Hukum/Umum][1] PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIROLEH PEMERINTAH DAERAH

www.clipartbest.comI.PENDAHULUANDalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan RepublikIndonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajibanmengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkanefisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepadamasyarakat.1Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015tentangPerubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerahmenghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan daerahdiarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melaluipeningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, sertapeningkatan daya saing daerah,dengan memperhatikan prinsip demokrasi,pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan

1Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penjelasan

[Tulisan Hukum/Subbagian Hukum/Umum][2]

Republik Indonesia.2Untuk menjalankanrodaPemerintahansehinggatercapaitujuan tersebut, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah mampumemberikanpelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat.Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatandaerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. MelaluiUndang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan untukmelakukan pemungutankepada masyarakatberupa pajakdaerahdan retribusi daerah,dengan membentuk Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutannya. Hal tersebutjuga merupakan implementasiPasal 23A Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945yangmenegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyatseperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negaradiatur dengan Undang-Undang, sehingga pemungutan atas Pajak Daerah danRetribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.3Parkir kendaraan merupakan salah satu potensi pendapatan asli daerah yangcukup besar. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidakbersifat sementara.4Menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,parkir adalah keadaankendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saatdan ditinggalkan pengemudinya.5Mobilitas kendaraan roda dua maupun roda empat yang cukup tinggipadaberbagai daerah di Indonesiatentu menuntutpelayanantempat parkir yang memadai,baik tempatyang disiapkankhususuntuk lahanparkir, maupun lokasi parkir yanglayak di tepi jalan umum.PemerintahDaerah, khususnya PemerintahKabupaten/Kotasudah seharusnyadapatmengelolapenyediaan tempatparkirtersebutdengan baik.Selain karena kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjaminterselenggaranya pelayanan publik yang menjadi kewenangannya,pada akhirnyapengelolaan parkir yang baikoleh Pemerintah Kabupaten/Kotaakandapatmeningkatkanpendapatan asli daerah, baikdari pajak parkir, retribusi parkir di tepijalan umum,maupun retribusitempat khusus parkir.2Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atasUndang-undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PenjelasanBab I3Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penjelasan4ibid, Pasal 1 angka 325Undang-undang Nomor22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan, Pasal 1 angka 15

[Tulisan Hukum/Subbagian Hukum/Umum][3]

II.POKOK BAHASANBerdasarkan hal-hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalamtulisan hukumini yaitu:1.Apakah yang dimaksud denganpajak parkir,retribusi parkir di tepi jalan umumdanretribusi tempatkhususparkir?2.Bagaimana tata carapemungutan, pembayaran dan penagihanatas pajak parkir,retribusi parkir di tepi jalan umum danretribusi tempatkhususparkir?3.Berapa besaran tarif pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusitempat khusus parkir?4.Bagaimana pemanfaatan pendapatan pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalanumum dan retribusi tempat khusus parkiroleh PemerintahKabupaten/Kota?5.Bagaimanaketentuan mengenaipenetapan dan muatan Peraturan Daerah tentangPajakParkirdan Retribusi Parkir?III.PEMBAHASANPemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehPemerintahDaerah danDewanPerwakilanRakyatDaerah(DPRD)menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyadalam sistemdan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.6Otonomi Daerahsendiri merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengaturdan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatdalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.7Wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesiadibagi dalam beberapa daerahotonom yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dandaerahnya.Dalam menyelenggarakan pemerintahan, daerah-daerah otonom tersebutdiberi wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah.

6Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 27ibid, Pasal 1 angka 6

[Tulisan Hukum/Subbagian Hukum/Umum][4]

Pemberian wewenang tersebutbertujuan agardaerah-daerah otonomdapatmembiayai aktivitaspemerintahannya.8Begitu penting dan vitalnya masalah keuangan serta sumber-sumber untukmendapatkannya, menjadi alasan perlunyaadapengaturan dan mekanisme hubungankeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pengaturan mengenai hubungankeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah.9Disamping itu, perlunya pengaturantersebutjugaadalah dalam rangkamendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerahmemerlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secaraproporsional,yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatansumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuanganantaraPemerintah Pusat danPemerintahanDaerah.10Menurut Undang-undangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahanDaerahsebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah,Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan denganDaerah,yaituuntuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangdiserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah. Hubungan keuangan dalampenyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerahtersebutmeliputi:11a.pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusidaerah;b.pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusatdan Daerah;c.pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerahtertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan8Fauzan, Muhammad,Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusatdan Daerah, Yogyakarta, UII Press, 2006, hal. 2289ibid,hal. 22910Mudrajad Kuncoro, Otonomi &Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang,Erlangga, Jakarta, 2004, hal. 3011Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKedua atas Undang-undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 279ayat (1) dan ayat (2)

[Tulisan Hukum/Subbagian Hukum/Umum][5]

d.pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).Hubungan keuanganantara Pemerintah Pusat dan Daerahdalam Undang-undang Pemerintahan Daerahyang barutersebut sedikit berbeda denganrincianpenerimaan daerah yang tercantum dalam Undang-undang Perimbangan Keuangan.Undang-undang Perimbangan Keuangan,yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah sebelumnyayaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun2004,menyebutkan bahwadalam pelaksanaandesentralisasi, penerimaan daerahterdiri ataspendapatandaerah danpembiayaan.Pendapatan DaerahtersebutbersumberdariPendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lainPendapatan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaranDaerah, penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan hasil penjualankekayaan Daerah yang dipisahkan.12Dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, Pemerintah Daerah menyusunAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)yang menjadi dasar pengelolaankeuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.13Dalam pelaksanaantatausaha keuangan daerah, semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dianggarkandalam APBDdandilakukan melalui rekening kas umum Daerah yang dikelola olehbendahara umum Daerah.14Struktur APBD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:a.pendapatan daerah;b.belanja daerah; danc.pembiayaan daerah.Pendapatan Daerahmenurut Undang-undang Pemerintahan Daerahadalahsemua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalamperiode tahunanggaran yang bersangkutan.15Peraturan Pemerintah tentangPengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan secara lebihrincidefinisi dari12Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah, Pasal 513Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30914ibid, Pasal 327ayat (1)15ibid, Pasal 1 angka 35

[Tulisan Hukum/Subbagian Hukum/Umum][6]

pendapatan daerah yaitubahwa pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uangmelalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yangmerupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran,yang tidak perlu dibayar kembalioleh Daerah.16Sebagai sumber utama pembiayaan pemerintahan Daerah, pendapatan daerahdapat dihasilkan melalui beberapa sumber yaitu:17a.pendapatan aslidaerah,meliputi:1.pajak daerah;2.retribusi daerah;3.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan4.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;b.pendapatantransfer/dana perimbangan; danc.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.1.Pajak Parkir, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TempatKhusus Parkira.Pajak ParkirSebagaisalah satu sumberpendapatan asli daerah, Undang-undang PajakDaerah dan Retribusi Daerah telahmenentukanberbagaijenis pajakyang dapatdipungut oleh PemerintahKabupaten/Kota.Pemerintah Daerah, dalam hal iniPemerintah Kabupaten/Kota,dilarangmemungut pajak selain jenispajakyang telahditentukandalam Undang-undang tersebut, yaitu:18a.Pajak Hotel;b.Pajak Restoran;c.Pajak Hiburan;d.Pajak Reklame;e.Pajak Penerangan Jalan;16Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 20ayat (2)17Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 285 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 21 & Pasal 22ayat (1)18Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 2 ayat (2)dan(3)

[Tulisan Hukum/Subbagian Hukum/Umum][7]

f.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;g.Pajak Parkir;h.Pajak Air Tanah;i.Pajak Sarang Burung Walet;j.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dank.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badanjalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, maupunyang disediakansebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.19ObjekdariPajak Parkirdisini berupapenyelenggaraan tempat Parkirdi lokasi-lokasitersebut, akan tetapi terdapat lokasi yang tidak termasukdalamobjek pajakparkir,yaitu:20a.penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;b.penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untukkaryawannya sendiri;c.penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negaraasing dengan asas timbal balik; dand.penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkirkendaraan bermotordi lokasi tempat parkir dimaksud, sedangkanWajib Pajak Parkiradalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkirtersebut.21b.RetribusiParkir di Tepi Jalan UmumSelain pajakdaerah, retribusi daerah juga merupakansalah satusumberutamapendapatan asli daerah.Retribusi Daerah adalahpungutan Daerah sebagaipembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ataudiberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.22Memperhatikan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukanyang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan19ibid, Pasal 1 angka 3120ibid, Pasal 6221ibid, Pasal 6322ibid, Pasal 1 angka 64

[Tulisan Hukum/Subbagian Hukum/Umum][8]

prasaranayang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat,baikindividu maupun badan atau korporasi, dengan kewajiban memberikan penggantiberupa uang sebagaipemasukan kas Daerah.23Objek Retribusidaerahterdiri dari Jasa Umum, Jasa Usaha, dan PerizinanTertentu.24Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan ataudiberikan Pemerintah Daerah untuk tujuankepentingan dan kemanfaatan umum sertadapatdinikmati oleh orang pribadi atau Badan.25Jenis Retribusi Jasa UmumdalamUndang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahadalah:26a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;c.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta CatatanSipil;d.Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;e.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;f.Retribusi Pelayanan Pasar;g.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;h.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;i.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;j.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;k.Retribusi Pengolahan Limbah Cair;l.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;m.Retribusi Pelayanan Pendidikan; dann.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.Undang-undang Pajak Daerah danRetribusi Daerah tidak membatasi secarakaku mengenairincianjenisobjekretribusi, khususnya jenisRetribusi Jasa Umum.Jenis Retribusi Jasa Umum untukdaerah provinsimaupundaerah kabupaten/kotadapatdisesuaikan dengankewenangandaerah masing-masing sebagaimana diatur

23Fauzan, Muhammad,Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusatdan Daerah, Yogyakarta, UII Press, 2006, hlm. 23924Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 108ayat (1)25ibid, Pasal 10926ibid, Pasal 110ayat (1)

[Tulisan Hukum/Subbagian Hukum/Umum][9]

dalam peraturan perundang-undangan,akan tetapi rincian jenis objekretribusitersebutharusdiaturdan ditetapkandalam Peraturan Daerahyang bersangkutan.27Sebagai salah satupelayanan yang disediakan atau diberikanPemerintahDaerah, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota, Objek Retribusi Pelayanan Parkir di TepiJalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukanoleh Pemerintah Daerah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.28Wajib RetribusiPelayanan Parkir di Tepi Jalan Umumini adalah pengguna saranadan prasarana parkir di tepi jalan umumyang disediakan oleh PemerintahKabupaten/Kota.c.Retribusi Tempat Khusus ParkirSelain Retribusi Jasa Umum, terdapat jenis Retribusi Jasa Usaha yang diaturdalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Objek Retribusi JasaUsaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganutprinsip komersial.Objek Retribusi Jasa Usahameliputi:29a.pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belumdimanfaatkan secara optimal; dan/ataub.pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadaioleh pihak swasta.Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:30a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;b.Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;c.Retribusi Tempat Pelelangan;d.Retribusi Terminal;e.Retribusi Tempat Khusus Parkir;f.Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;g.Retribusi Rumah Potong Hewan;h.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;i.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;27ibid, Pasal 149 ayat (1)dan ayat (3)28ibid, Pasal 11529ibid, Pasal 12630ibid, Pasal 127

[Tulisan Hukum/Subbagian Hukum/Umum][10]

j.Retribusi Penyeberangan di Air; dank.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak membatasi secarakaku mengenai rincian jenis objekRetribusiJasa Usaha. Jenis Retribusi JasaUsahauntuk daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota dapat disesuaikan dengankewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi rincian jenis objek retribusi tersebut harus diatur danditetapkan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.31Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khususparkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.Dikecualikan dari objek Retribusitersebutadalah pelayanan tempat parkir yangdisediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihakswasta.32Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usahadidasarkan pada tujuan untukmemperoleh keuntungan yang layak, yaitukeuntunganyang diperoleh apabilapelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien danberorientasi pada harga pasar.332.TataCara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir,Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umumdan Retribusi Tempat Khusus ParkirPemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan dataobjek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnyapajak atau retribusi yangterutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atauWajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.34Pada prinsipnya, secara jelas Undang-undang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah menyatakan bahwa pemungutan Pajak Daerah, dalam hal ini Pajak Parkirdilarang diborongkan.Pajak Parkir ini dipungut di wilayah daerah tempat parkir

31ibid, Pasal 149 ayat (2) dan ayat (3)32ibid, Pasal 13233ibid, Pasal 15334ibid, Pasal 1 angka 49

[Tulisan Hukum/Subbagian Hukum/Umum][11]

berlokasi.35Mengenai carapemungutanatasPajak Parkir, Wajib Pajak Parkirdapatmelakukan kewajibannya dengan cara sebagai berikut:36a.Wajib Pajakmembayar berdasarkanSuratKetetapanPajakDaerah (SKPD) ataudokumen lain yang dipersamakan, berupa karcis dan notaperhitungan;b.Wajib Pajakmembayarsendiriberdasarkan peraturan perundang-undanganperpajakan, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD),Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB ), dan/a tau SuratKetetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan(SKPDKBT).Ketentuan lebih lanjutmengenaijenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkanpenetapan Kepala Daerah ataudibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan ketentuanlainnya berkaitan dengan pemungutan Pajak diatur denganPeraturan Pemerintah.37Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun2010 tentang Pajak Daerahyang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerahatau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.Dalam Peraturan Pemerintah tersebutdinyatakan bahwa Pajak Parkir termasukjenis Pajak Daerah yang dibayar sendirioleh Wajib Pajak.38Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBTdiatur denganPeraturan Kepala Daerah,demikian juga mengenai ketentuan lebih lanjut mengenaitata cara pengisian dan penyampaian, SPTPD, SKPDKB, danSKPDKBT.39DalamUndang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahjuga dinyatakan bahwaketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempatpembayaran, angsuran, danpenundaan pembayaran pajak diatur dengan PeraturanKepala Daerah.40RetribusiPelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat KhususParkirdipungut dengan menggunakanSurat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)atau dokumen lain yang dipersamakan,berupa karcis, kupon, dankartu langganan.Mengenai Retribusi Daerah,Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah35ibid, Pasal 66ayat (2)36ibid, Pasal 9637ibid, Pasal 9838Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang PajakDaerahyang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak,Pasal 439Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 9940ibid, Pasal 101ayat (4)

[Tulisan Hukum/Subbagian Hukum/Umum][12]

tidak memberikan larangan mengenai cara pemungutan Retribusi dengandiborongkankepada pihak ketiga, seperti yang diaturuntukpemungutan PajakDaerah.Undang-undangPajak Daerah dan Retribusi Daerahmemberikan wewenangkepada Kepala Daerahmasing-masingmengenaitata cara pelaksanaan pemungutanRetribusi, yaitumelaluipenetapandalamPeraturan Kepala Daerah.41Khusus mengenai penyetoranhasil pemungutan pajak dan retribusi daerah,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerahmenyatakan bahwa semua penerimaan daerah harus dilakukan melaluiRekening kasumum daerah dan BendaharaPenerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya keRekening kas umum daerah tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) harikerja.423.Besaran Tarif Pajak Parkir, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum danRetribusi Tempat Khusus ParkirDasar pengenaan Pajak Parkirmenurut Undang-undang Pajak Daerah danRetribusi Daerahadalah jumlah pembayaranatau yang seharusnya dibayar kepadapenyelenggara tempat Parkir, tetapi lebih lanjutdasar pengenaan Pajak Parkirtersebutdapat ditetapkan dengan PeraturanDaerah.43Dalam Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telahditetapkan bahwa tarifPajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluhpersen) . Pemerinta h Pusa t memberika n kewenang an kepad a Pemerint ah Daerahuntuk menentukan besaran tarifPajak Parkirselama tidak melebihi ketentuan dalamUndang-undang tersebut. Besaran tarifPajak Parkir tersebut harus ditetapkan denganPeraturan Daerahdengan menghitung besaran pokok Pajak Parkir yang terutangdengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan PajakParkir merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepadapenyelenggara tempat Parkir yang dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.44

41ibid, Pasal 16042PeraturanPemerintah Nomor58Tahun2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 57ayat (1)dan ayat (2)43Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 64ayat (1)dan ayat (3)44ibid, Pasal 65

[Tulisan Hukum/Subbagian Hukum/Umum][13]

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antaratingkat penggunaan jasa dengantarif Retribusi. Tarif Retribusitersebutadalah nilairupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusiyang terutang. Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurutgolongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.45Prinsipdan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum, dalam halini Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,ditetapkan denganmemperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, danefektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut, yang meliputi biaya operasi danpemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.46Sedangkan prinsip dan sasaran dalampenetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha, khususnya untuk Retribusi TempatKhusus Parkir,didasarkan pada tujuan untuk memperolehkeuntungan yang layakyaitukeuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukansecara efisien dan berorientasi pada harga pasar.47Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekalidenganmemperhatikan indekshargadan perkembangan perekonomian, danditetapkandengan Peraturan KepalaDaerah.484.Cara Pemanfaatan Pendapatan Pajak Parkir, Retribusi Parkir di Tepi JalanUmum dan Retribusi Tempat Khusus ParkirPajak Daerah, dalam hal ini Pajak Parkir, merupakan kontribusi wajibmasyarakat kepada Daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung,danakan dipergunakan untukkeperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.49Sehingga sudahseharusnya sebagai sumber pendapatan asli daerah, penerimaan yang bersumber dariPajak Parkir dimanfaatkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraanmasyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran sertamasyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip45ibid, Pasal 15146ibid, Pasal 152 ayat (1) & ayat (2)47ibid, Pasal 15348ibid, Pasal 15549ibid, Pasal 1 Angka 10

[Tulisan Hukum/Subbagian Hukum/Umum][14]

demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia.50Di lain pihak, pendapatan daerah yang berasal dari Retribusi Parkir di TepiJalan Umum dan Retribusi Tempat KhususParkir, pemanfaatan utamanya adalahuntuk mendanai kegiatan yangberkaitan langsung dengan penyelenggaraanpelayanan yang bersangkutan.Hal ini mengingat bahwaRetribusi Daerah adalahpungutan Daerah yang bersifat sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan olehPemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.51Ketentuanmengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusiiniditetapkan dengan PeraturanDaerah.52Dalam rangka pemanfaatan pendapatan atasPajakDaerahdanRetribusiDaerah tersebut, dapat diberikan insentif pemungutan kepadainstansi yangmelaksanakan pemungutan PajakDaerahdan RetribusiDaerah, berdasarkan ataspencapaiankinerja tertentu.Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakanpemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yangtugas pokok dan fungsinyamelaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi. Pemberian besarnya insentifdilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alatkelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalahkeuangan.53Pemberian insentif tersebut ditetapkanmelalui APBD, sedangkan tata carapemberian dan pemanfaatan insentif diatur denganPeraturan PemerintahNomor 69Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif PemungutanPajak Daerah dan Retribusi Daerah.5.Penetapan dan Muatan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir danRetribusi ParkirDalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah50Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Bab I51Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal1 angka6452ibid, Pasal 16153ibid, Penjelasan Pasal 171

[Tulisan Hukum/Subbagian Hukum/Umum][15]

membuat Peraturan Daerah sebagaidasar hukum bagi Daerah dalammenyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakatserta kekhasan dari Daerah tersebut. Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerahhanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupundemikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangandengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannyasesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu PeraturanDaerah sebagaibagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak bolehbertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidahpenyusunan Peraturan Daerah.54Ketentuan perundang-undangan menyebutkan bahwa pemungutan pajakdaerah, termasuk Pajak Parkir,harus ditetapkan dengan Peraturan DaerahdanPeraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah tersebut tidak bolehberlaku surut.Peraturan Daerah tentang Pajak paling sedikit mengatur ketentuanmengenai:55a.nama, objek, dan Subjek Pajak;b.dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;c.wilayah pemungutan;d.Masa Pajak;e.penetapan;f.tata cara pembayaran dan penagihan;g.kedaluwarsa;h.sanksi administratif; dani.tanggal mulai berlakunya.Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai:56a.pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu ataspokok pajak dan/atau sanksinya;b.tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau54Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Bab I angka 855Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 95ayat (3)56ibid, Pasal 95 ayat (4)

[Tulisan Hukum/Subbagian Hukum/Umum][16]

c.asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasanpajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengankelaziman internasional.Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkirjuga harus ditetapkan dengan Peraturan DaerahdanPeraturan Daerah tentangRetribusiinijugatidak dapat berlaku surut.Peraturan Daerah tentang Retribusipaling sedikit mengatur ketentuan mengenai:57a.nama, objek, dan Subjek Retribusi;b.golongan Retribusi;c.cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;d.prinsip yang dianut dalam penetapanstruktur dan besarnya tarif Retribusi;e.struktur dan besarnya tarif Retribusi;f.wilayah pemungutan;g.penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaanpembayaran;h.sanksi administratif;i.penagihan;j.penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa;dank.tanggal mulai berlakunya.PeraturanDaerah tentang Retribusi dapat juga mengatur ketentuanmengenai:58a.Masa Retribusi;b.pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu ataspokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atauc.tatacara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.Pada dasarnya kecenderungan Daerah untuk menciptakan berbagai pungutanyang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangandengan kepentingan umumdapatdiatasi oleh Pemerintah dengan melakukanpengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusitersebut.5957ibid, Pasal 156 ayat (3)58ibid, Pasal 156 ayat (4)59ibid, Penjelasan

[Tulisan Hukum/Subbagian Hukum/Umum][17]

Sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah,Rancangan Peraturan Daerah(Raperda)Kabupaten/Kota tentangPajak DaerahdanRetribusiDaerahyang telahdisetujui bersamaoleh DPRD dan Kepala Daerah, disampaikan kepadaGubernuruntuk dievaluasi.Evaluasidimaksudkanuntuk menguji kesesuaianRaperdadenganketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.Dalam melakukan evaluasi,Gubernur berkonsultasi dengan Menteri.ApabilaGubernur menyatakanbahwaRaperdatelahsesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum,KepalaDaerahmenetapkanRaperdatersebutmenjadi Peraturan DaerahKabupaten/Kota.Akan tetapiapabilaGubernur menyatakanbahwahasil evaluasiRaperdaKabupaten/Kota tentangPajak DaerahdanRetribusi Daerahtersebuttidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dankepentinganumum,Kepala Daerahbersama DPRD melakukan penyempurnaan.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015tentangPerubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerahmenyatakan bahwa Gubernur dapat membatalkan seluruh atausebagian isi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota apabila hasil evaluasi atas rancanganPeraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah tidakditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dan DPRD.60Akan tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 tanggal 5 April 2017 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2017,ketentuan mengenai pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah tersebut dihapuskan karena dianggapbertentangandengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dengan adanya putusan MahkamahKonstitusi tersebut,selanjutnyamekanisme pembatalan Peraturan Daerahharusdilaksanakan melaluijudicial reviewoleh Mahkamah Agung.

60Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 325 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah,Pasal 157

[Tulisan Hukum/Subbagian Hukum/Umum][18]

IV.PENUTUPDengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberiankewenangan dalam penetapan tarif, jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerahhanya yang ditetapkan dalamUndang-Undang. Sedangkan untuk Retribusi, denganPeraturan Pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusiselain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah, sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-Undangtersebut. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan PeraturanPemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanandan perizinan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang nantinya jugadiatur dengan Peraturan Pemerintah.61Keberhasilan penyelenggaraan perparkiran dalam era otonomi Daerah dapatterlihat pada kemampuan daerah dan memanfaatkan kewenangan luas, nyata, danbertanggungjawab secara profesional dalam menggali sumber-sumberpendapatanaslidaerah.Pajak Parkir,RetribusiPelayananParkirdi Tepi Jalan Umum dan RetribusiTempat Khusus Parkirmerupakan salah satusumber pendapatan asli daerahKabupaten/Kotayang harus dikelola dengan baik.Salah satunya adalah denganmemastikan Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah dan DPRD sebagaidasar pemungutan harus bersifat komprehensif, jelas,dan tidak bertentangan denganperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Dalam implementasinya, instansi pemungut Pajak Parkir harus meningkatkankinerjanya agar potensi pendapatan dari parkir ini dapat tergali secara maksimal danmencapai target yang ditetapkan.Disisi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota harusdapat mencariinovasidan terobosan barudalamrangkapemungutan RetribusiPelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, denganmemperhatikan prinsipefisiensi, efektifitasdansisiekonomis, tetapi tetap tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

61ibid, Penjelasan

[Tulisan Hukum/Subbagian Hukum/Umum][19]

DAFTAR PUSTAKABUKUFauzan,Muhammad,Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian tentang HubunganKeuangan antara Pusat dan Daerah,Yogyakarta,UII Press,2006.Kuncoro,Mudrajad,Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan,Strategi danPeluang,Jakarta,Erlangga, 2004.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan DaerahUndang-undang Nomor 22Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan JalanUndang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahUndang-undang Nomor 23Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubahterakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKedua atasUndang-undangNomor 23Tahun 2014tentangPemerintahanDaerahPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan PemanfaatanInsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPeraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun2010 tentang Pajak Daerahyang Dipungut BerdasarkanPenetapan Kepala Daerahatau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak#Penulis:Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau#Disclaimer:Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dandisediakan untuk tujuan pemberian informasihukum semata dan bukan merupakanpendapat instansi.

quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50

[PDF] dasar hukum perkawinan pns

[PDF] dasco bureau des cours municipaux d'adultes

[PDF] dasen 03

[PDF] dasen caen

[PDF] dasen guyane

[PDF] dasen isere

[PDF] dasen versailles

[PDF] date acompte provisionnel tunisie

[PDF] date agrégation interne histoire 2018

[PDF] date bac francais 2017 bordeaux

[PDF] date bts design d'espace 2017

[PDF] date comprehension oral bac 2017

[PDF] date concours fastef 2016 2017

[PDF] date concours fastef 2017

[PDF] date concours idrac 2017