PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
layak bagi pekerjaperlu ditetapkan upah minimum dengan Regioanal juga dilakukan penetapan Upah Minimum Sektoral. Regional; ... TATA CARA PENANGGUHAN.
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang PENGUPAHAN
Penetapan Upah Minimum didasarkan oleh Tata cara penetapan UMP dan UMK serta ... Upah Minimum Provinsi (UMP) WAJIB ditetapkan oleh Gubernur.
KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DI INDONESIA (The
20/03/2013 Besarnya upah dan cara pembayarannya yang telah disepakati buruh dan pengusaha dituangkan secara tertulis dalam perjanjian kerja. 12. Catherine ...
PELATIHAN TEKNIK PERHITUNGAN UPAH MINIMUM REGIONAL
Bagaimana cara menentukan Upah Minimum Regional (UMR) Kota. Mataram berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 78 tahun 2015 untuk tenaga kerja/buruh lajang
Untitled
Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Cara. Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum di. Daerah Provinsi Jawa Barat;. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
keputusan gubernur jawa timur - nomor 188/538/kpts/013/2020
1/01/2021 UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2021 b. GUBERNUR JAWA TIMUR ... tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi Upah.
peraturan gubernur jawa timur
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan kembali Tata Cara Penetapan Upah. Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral.
ANALISIS PROSES PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI
tersebut salah-satunya dengan penetapan upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur. kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara ...
15 PELATIHAN TEKNIK PERHITUNGAN UPAH MINIMUM
28/12/2021 Selanjutnya dari hasil penetapan KHL selanjutnya bagaimana tata cara menetapkan Upah Minimum. Regional (UMR).
Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/568/KPTS/013/2019
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang. Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi Upah Minimum. Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral
PP No. 36 Tahun2021 TentangPENGUPAHAN DINAR TITUS JOGASWITANIDIREKTUR PENGUPAHAN, KEMENAKERBimbinganTeknis PenyusunanStrukturdan Skala UpahJakarta, 24 Februari20211
2ATURAN PENGUPAHAN YANG DIUBAH OLEH UU 11/2020ØHanya terdapat Upah Minium Berdasarkan Wilayah, yaitu Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota. ØPenetapan Upah Minimum didasarkan oleh besaran makro (PE atau Inflasi) denganmenggunakan Formula Perhitungan Upah Minimum.ØPengaturan Upah pada Usaha Mikro dan Kecil dikecualikan dari Upah Minimum, yang besarannya disepakati harus diatas persentase tertentu dari rata-rata konsumsi.ØPengaturanUpah dapat dibayarkan secara perjamØTugas dan Fungsi Dewan Pengupahan
31.KebijakanpengupahandiaturdalamPeraturanPemerintah.2.Upahberdasarkansatuanwaktudan/atausatuanhasil.3.TatacarapenetapanUMPdanUMKsertasyarattertentuUMK.4.Upahbagiusahamikrodankecil.5.Strukturdanskalaupah.6.Tatacarapembentukan,komposisikeanggotaan,tatacarapengangkatandanpemberhentiankeanggotaan,sertatugasdantatakerjadewanpengupahan.AMANAT UU CIPTA KERJA UNTUK DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PP1.KebijakanPengupahanditetapkanolehPemerintahPusat.2.UpahMinimumProvinsi(UMP)WAJIBditetapkanolehGubernur,3.UpahMinimumKabupaten/Kota(UMK)DAPATditetapkanolehGubernur.PenetapanUMKdenganmenggunakansyarattertentuyaitupertumbuhanekonomidaerahatauinflasidaerahsertaharuslebihtinggidariUMP.4.UMPdanUMKditetapkanberdasarkankondisiekonomidanketenagakerjaan.5.KenaikanUpahMinimumdihitungdenganmenggunakanformulaperhitunganupahminimumyangmemuatvariabelpertumbuhanekonomiatauinflasi.6.Bagiusahamikrodankecilberlakuupahberdasarkankesepakatanantarapengusahadanpekerjadiperusahaan,sekurangkurangnyasebesarpersentasetertentudarirata-ratakonsumsimasyarakat.7.PengusahaWAJIBmenyusunstrukturdanskalaupah.8.UntukmemberikansarandanpertimbangankepadaPemerintahPusatatauPemerintahDaerahdalamperumusankebijakanpengupahansertapengembangansistempengupahandibentukdewanPengupahanSUBSTANSI POKOK DALAM UU CIPTA KERJA
5UpahPendapatanNon UpahKebijakanPengupahanditujukanuntukpencapaianpenghasilanyang memenuhipenghidupanyang layakbagikemanusiaan. PenghasilanARAH KEBIJAKAN PENGUPAHAN12Upah Tanpa TunjanganUpah Pokok & Tunjangan TetapUpah Pokok, Tunjangan Tetap &Tunjangan Tidak TetapUpah Pokok & Tunjangan Tidak TetapInsentiveBonusUang Pengganti Fasilitas KerjaUang Service Pada Usaha TertentuTHR
01Upah Pokok & Tunjangan TetapBesarnyaUpahPokokPalingsedikit75%darijumlahUpahPokokdanTunjanganTetap02Upah Pokok, Tunjangan Tetap & Tunjangan Tidak TetapBesarnyaUpahPokokPalingsedikit75%darijumlahUpahPokokdanTunjanganTetap04Pengaturan Komponen UpahKomponenUpahyangdigunakandiaturdalamPerjanjianKerja,PeraturanPerusahaanatauPerjanjianKerjaBersama03Yangdimaksuddengan"jabatanataupekerjaantertentu"adalahjabatanyangmemilikitanggungjawabsebagaipemikir,perencanadanpengendalijalannyaperusahaanantaralainjabatanpadasupervisor,manajerdanahlidenganbesaranupahpalingsedikitbataspalingtinggiupahuntukdasarperhitunganJaminanPensiunPENDAPATAN DALAM BENTUK UPAH6Persentase Besaran Upah Pokok Pada Jabatan TertentuPersentaseBesaranUpahPokokdalamKomponenUpahuntukjabatanataupekerjaantertentudapatdiaturdalamPerjanjianKerja,PeraturanPerusahaanatauPerjanjianKerjaBersama
01THRWajibdiberikanpalinglambat7harisebelumhariraya.(DiaturdalamPermenaker6/2016)02Insentive •Dapat diberikan kepada Pekerja/buruh dalam jabatan atau pekerjaan tertentu•Ditetapkan sesuai kebijakan perusahaan04Bonus•DapatdiberikankepadaPekerja/buruhataskeuntunganperusahaan•DiaturdalamPK,PP/PKB03PENDAPATAN DALAM BENTUK NON UPAH7Fasilitas Kerja•Dalamhalfasilitaskerjatidaktersediaatautidakmencukupi,Perusahaandapatmemberikanuangpenggantifasilitaskerja•DiatrudalamPK,PP/PKB05Uang Servis Pd Usaha Tertentu•DikumpulkandandikelolaolehPerusahaan•WajibdibagikansetelahdikurangibiayacadanganterhadapresikokehilanganataukerusakandanpendayagunaanpeningkatankualitasSDM•DiaturdalamPermenaker
8UPAH DITETAPKAN BERDASARKAN SATUAN WAKTU DAN/ATAU SATUAN HASIL denganketentuan:a.Upahberdasarkansatuanwaktuditetapkansecaraperjam,harian,ataubulanan.PenetapanbesarnyaUpahberdasarkansatuanwaktudilakukandenganberpedomanpadastrukturdanskalaUpah.b.Upahberdasarkansatuanhasilditetapkansesuaidenganhasilpekerjaanyangtelahdisepakati.PenetapanbesarnyaupahberdasarkansatuanhasildilakukanolehPengusahaberdasarkanhasilkesepakatanantaraPekerja/BuruhdenganPengusaha.
9vPerhitunganupahperjamterendahmenggunakanformulapenghitungansebagaiberikut:Upah per jam terendah= Penjelasan:•UM=UpahMinimum•Angka126merupakanangkapembagiyangdiperolehdarihasilperkalian52minggudikalikan29jamdibagi12bulan.•29jammerupakanmedianjamkerjatertinggidiIndonesiaberdasarkandataSakernas.•Penetapanupahsecaraperjamtidakmenghilangkankewajibanuntukmembayariuranjaminansosialyangmenjaditanggungjawabpengusahayangdihitungsecaraproporsional.vPerhitungan upah sehari sebagai berikut:a.bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 25; ataub.bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 21.
STRUKTUR DAN SKALA UPAHPenyusunan•PengusahawajibMenyusunStrukturdanSkalaUpahdenganmemperhatikanKemampuanPerusahaandanProduktivitas•StrukturdanSkalaUpahwajibdiberitahukankepadaPekerja/buruhKegunaan•Menjadi Pedoman bagi penetapan upah PokokPengawasanWajib dilampirkan pada saat Pembaharuan atau perpanjangan PP atau PKB12310Diatur Lebih Lanjut dalam Peraturan Pemerintah
UPAH MINIMUM111BagiProvinsiatauKab/Kota yang sejauhinitelahmenetapkanUM "12UU CiptakerPasal88E ayat(1)
"Upahminimum sebagaimanadimaksuddalampasal88C ayat(1) dan(2) berlakubagipekerja/buruhdenganmasa kerjakurangdari1 (satu) tahunpadaperusahaanyang bersangkutan"DEFINISIUPAHMINIMUM
DefinisiKonseptual:
"131)Gubernur wajib menetapkanupahminimum provinsi. 2)Gubernur dapat menetapkanupahminimum kabupaten/kota dengansyarattertentu . 3)Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan . 4)Syarattertentusebagaimanadimaksudpadaayat(2) meliputi ekonomidaerah atau inflasipadakabupaten/kotayang bersangkutan. 5)Upahminimum kabupaten/kotasebagaimanadimaksudpadaayat(2) haruslebihtinggidariupahminimum provinsi. ACUAN PENETAPAN UM DALAM UU CIPTAKER
SETTINGDANADJUSTINGUM14
Adjusting (Penyesuaian)
•BagiProvinsiatauKab/Kota yang sejauhinitelahmenetapkanUM (UU Ciptakerpasal191 a mengamanatkanuntukmenggunakanUM yang telahadainisebagaibaseline bagiadjusting nilaiUM padatahun2berikutnya)
Setting (Penetapan)
•BagiKab/Kota yang selamainiTidak/BelummenetapkanUM daninginmulaimenetapkanUM•BagiProvinsiatauKab/Kota baru(pemekaranwilayah)
ACUANADJUSTINGUM DALAMUU CIPTAKER15
MenurutPasal88C
ayat(5) àUMK > UMPAyat (6) àmenggunakandata yang bersumberdarilembagayangberwenangdi bidangstatistik
Menurutpasal88D
ayat(1) àdihitungmenggunakanformula penghitunganUMAyat (2) àmenggunakanvariable pertumbuhanekonomi
ATAU inflasiAyat (3) àformula penghitungandiaturdalamPP163.PenetapanUpahMinimum(UM)vUpah Minimum terdiri atas:a.UpahMinimumProvinsib.UpahMinimumKabupaten/Kotadengansyarattertentu(pertumbuhanekonomidaerahatauinflasikabupaten/kotabersangkutan)vKondisi ekonomi dan ketenagakerjaan meliputi :a.paritas daya beli;b.tingkat penyerapan tenaga kerja; dan c.median upah. RpvPenyesuaian Upah Minimum, dilakukan setiap tahun vData pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.vPenyesuaiannilaiupahminimumditetapkanpadakisarannilaitertentudiantarabatasatasdanbatasbawahUpahMinimumpadawilayahyangbersangkutan.
17vBatas tertinggi UM dihitung menggunakan formula sebagai berikut:Batas Atas!="#!#$%&'()*(+/%#-+!#!×"#!#$/)*0#12"3!"#!#$2"3456578#!Penjelasan:•BatasAtasUM(t)=Acuanbatastertinggibagiupahminimumyangakanditetapkan.•Rata2Konsumsiperkapita(t)=Rata-ratakonsumsiperkapitaperbulanyangdihitungdarisurveisosialekonominasionalbulanMaretsetiapTahunnya.•Rata2BanyaknyaART(t)=Rata-ratabanyaknyaAnggotaRumahTanggayangdihitungdarisurveisosialekonominasionalbulanMaretsetiapTahunnya.•Rata2BanyaknyaARTBekerja(t)=Rata-ratabanyaknyaorangyangberkerjaper-rumahtanggadihitungdarisurveisosialekonominasionalbulanMaretsetiapTahunnya.vBatas terendah UM dihitung menggunakan formula sebagai berikut:Batas Bawah UM(t)= Batas Atas UM(t)×50%Penjelasan:Batas Bawah UM(t)= Acuan batas terendah bagi upah minimum yang akan ditetapkan.Batas Atas UM(t)= Acuan batas tertinggi bagi upah minimum yang akan ditetapkan.
19vNilai tertentu diantara batas tertinggi dan batas terendah (= UM yang akan ditetapkan) dihitung berdasarkan formula penyesuaian UM sebagai berikut:UM(t+1)= Upah Minimum yang akan ditetapkan.UM(t)= Upah Minimum tahun berjalan.Max = Fungsi maksimum dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi. PE(t)= Pertumbuhan Ekonomi Provinsi yang dihitung dari pertumbuhan ekonomi yangmencangkup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan IItahun berjalan (dalam persen).Inflasi(t)= Inflasi Provinsi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai denganperiode September tahun berjalan (dalam persen). BA(t)= Acuan batas atas bagi upah minimum yang akan ditetapkan.BB(t)= Acuan batas bawah bagi upah minimum yang akan ditetapkan.vDalam hal Upah Minimum tahun berjalan lebih tinggi dari Batas tertinggi Upah Minimum, maka Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum tahun berikutnya sama dengan nilai Upah Minimum tahun berjalan (UM(t+1)= UM(t)) !"#=!+%(!),%(!)×!-!!-!×!
20* ILUSTRASIPENGGUNAANFORMULAPENYESUAIANUM•Jikaexisting UM masihberadadi ranahUM makamasihbisadilakukanpenyesuaiandg Formula PenyesuaianUM•Jika existing UM sudahberadadi atasbatasatasmakaditetapkansamadenganupahminimum tahunberjalanGaris KemiskinanBatas Bawah (BB) UMBatas Atas (BA) UMRanahUpahLayakRanah UMGaris KonsumsiPenduduk=50%×!"#=!+%(!),%(!)×!-!!-!×!
21•DalammenentukanBatasAtasdanBatasBawah,menggunakandatawilayahsesuaidengantingkatadministrasinyabaiklevelprovinsiataupunkabupaten/kota,denganalasansebagaiberikut:•Datarata2konsumsipenduduktersediapadalevelprovinsimaupunKabupaten/Kota.•Datatersebutmenggambarkankondisitarafhidupsecaraakuratuntuksetiapleveladministratif.•DalamperhitunganpenyesuaiannilaiUMbaiklevelprovinsimaupunKabupaten/Kota,menggunakandatapertumbuhanekonomiatauinflasitingkatprovinsidenganalasansebagaiberikut:•DataInflasitersediauntukseluruhlevelprovinsitetapiuntuklevelkabupaten/kotahanyatersediadi90Kab/Kota.•DataPertumbuhanEkonomiKab/Kotacenderungbersifattidakstabil,dalamhalsuatuwilayahdidominasiolehsalahsatusektormakapertumbuhanekonomiwilayahtersebutcenderunghanyamencerminkanpeningkatansektortersebut.Dilainsisiketersediaandatapertumbuhanekonomikabupaten/kotatidaktersediadatayangtermutakhir(terdapatLagData).PENGGUNAAN DATA DALAM FORMULA PENYESUAIAN UM
22•Gubernur
wajibmenetapkanUpahMinimumProvinsi
setiaptahun. wajibmenetapkan upahminimumprovinsi .•PerhitunganpenyesuaianUMP dilakukanolehDepeprov palinglambattanggal21NovemberUPAH MINIMUM PROVINSI
23CONTOHPENYESUAIANUMP: DKI JAKARTA23DiketahuidaripublikasiBPS:2/--=Rp.2.156.1122ℎ--=4,32--=1,8UMP--=Rp.4.276.350PE--=6,01%4546=786×50%=Rp.5.150.712×50%=Rp.2.575.356GarisKemiskinanBatas Bawah(BB) UMBatas Atas(BA) UMRanahUpahLayakRanahUMGarisKonsumsiPenduduk(BA)4546=9:7:4;<=>?@>A/;:CA7:&×9:7:4D?@E:FG9H&9:7:4G9HIJKJLM:&=Rp.2.156.112×N,O6,P=Rp.5.150.712
24CONTOHPENYESUAIANUMP: DKI JAKARTA24-.=.4.276.350+6,01%×Rp.5.150.712-Rp.4.276.350Rp.5.150.712-Rp.2.575.356×.4.276.350=.4.276.350+2,04%×.4.276.350=.4.276.350+2,04%×.4.276.350=.4.276.350+.87.286=.4.363.636!KL=!+%(!),%(!)×!-!!-!×!
25•Gubernur
dapatmenetapkanUpahMinimumKab/Kota
dengansyarattertentu.Syaratteretentu,yaitu:
1.Rata-ratapertumbuhanekonomi
lebihtinggi selalupositifdanlebihtinggidarinilaiprovinsi.•DalamhalsyarattertentutidakterpenunimakagubernurtidakdapatmenetapkanUMK•DitetapkansetelahUMPdanharuslebihtinggidariUMP•GubernurdapatmemintasaranpertimbanganDepeprovdalammenetapkanUMK•UMKditetapkandandiumumkanpalinglambattanggal30November.UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
rasioParitasDayaBeli rasioPenyerapanTenagaKerja nilaiperhitunganUMKlebihrendah darinilaiUMPmakabupati/walikota tidakdapatmerekomendasikannilaiUMKkepadaGubernur.UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA(BAGIKABUPATEN/KOTAYANGBELUMMEMILIKIUMK)
27/.=⁄012345647895:8012345647895:8×4/=(1-/4(1-4×4/3=ℎ/Kota)(4ℎ4×44=/.+/+/33PPP merupakanvariabelekonomiVariabelketenagakerjaanberkaitandengankesempatankerjaVariabelketenagakerjaanberkaitandengankemampuanperusahaanILUSTRASI PENGUNAAN FORMULA PENETAPAN UMKPERTAMA KALI120304
28CONTOH PENGHITUNGAN UM: MANGGARAI BARAT (NTT)/.=/012345647895:8012345647895:8×--=-,>?-,@A×.1.950.000=Rp.2.299.725/=(1-/--)(1---)×--=(.B.,C.%)(.B,@E%)×.1.950.000=Rp.1.976.637.!"#$%&'%()*&+)=0,972!"#$%&'%()*&+)=0,824,-,-=.1.950.000.--=1,61%--=2,85%12
29CONTOH PENGHITUNGAN UM: MANGGARAI BARAT (NTT)/3=ℎKa⁄bKota)(--ℎProv--×--=FG...?--.---FG...A-..@.@×.1.950.000=Rp.2.364.786ℎ.)(,-,-=.1.700.000ℎProv.)(,-,-=.1.401.818,-,-=.1.950.000/.=Rp.2.299.725/=Rp.1.976.637/3=Rp.2.364.786-.=Rp.2.299.725+Rp.1.976.637+Rp.2.364.7863=Rp.2.213.71634
formulapenyesuaianUM tingkatprovinsi. harusmerekomendasikan kepadaGubernurnilaiUMKtahunberikutnya samadengannilaiUMKtahunberjalan .UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA(BAGIKABUPATEN/KOTAYANGSUDAHMEMILIKIUMK)31CONTOHPENYESUAIANUMK: KOTASUKABUMI31DiketahuidaripublikasiBPS:2/--=Rp.1.557.0652ℎ--=4,12--=1,6UMK--=Rp.2.530.184PE--=5,36%-.=4I.×50%=Rp.3.989.979×50%=Rp.1.994.989GarisKemiskinanBatas Bawah(BB) UMBatas Atas(BA) UMRanahUpahLayakRanahUMGarisKonsumsiPenduduk(BA)-.=F949JK6LMNL:/J9G:490×F949QMNR950FS0F9490FST7U78V90=Rp.1.557.065×4,11,6=Rp.3.989.979
32CONTOHPENYESUAIANUMK: KOTASUKABUMI32-.=.2.530.184+5,36%×Rp.3.989.979-Rp.2.530.184Rp.3.989.979-Rp.1.994.989×.2.530.184=.2.530.184+3,92%×.2.530.184=.2.530.184+.103.088=.2.629.383!KL=!+%(!),%(!)×!-!!-!×!
334.UPAHBAGIUSAHAMIKRODANKECILvUpahpadaUsahaMikrodanKecilditetapkanberdasarkankesepakatanantarapengusahadenganpekerja/buruhpadausahayangbersangkutan.vKesepakatanupahtersebutsekurang-kurangnyasebesarpersentasetertentudarirata-ratakonsumsimasyarakatpadatingkatprovinsi,yaitu50%vPenetapanpersentaseharusmenghasilkannilaiupahsekurang-kurangnyasebesar25%diatasgariskemiskinan.vUsahamikrodankecilyangdikecualikandariketentuanUpahminimumwajibmempertimbangkanfaktorsebagaiberikut:ØMengandalkan sumber daya tradisional,ØTidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan padat modal. vHalitusebagaibentukperlindunganbagipekerjamengingatkriteriausahamikrodankecildalamPPUMKM.UMKM
34Catatan:1.50%merupakankisarannilaiterendahnamunlayakbagiseoranguntukdapatbekerja.2.Rata-ratakonsumsijugatelahmemperhatikantarafhidupumumpendudukpadasuatuwilayah.3.PenggunaannilaiinidimaksudkanuntukmendorongseseorangagardapatkeluardarilingkarankemiskinankarenanilainyalebihtinggidariGarisKemiskinan.4.harusmenghasilkannilaiupahsekurang-kurangnyasebesar25%diatasgariskemiskinan.5.KriteriaUsahaMikro&KecilharussesuaidenganPeraturanPerundang-undangan6.UsahaMikro&Kecilyangdikecualikanwajibmempertimbangkanfaktor:a.Mengandalkansumberdayatradisionalb.Tidakbergerakpadausahaberteknologitinggidanpadatmodal.UpahTerendahUsaha MikroKecil(t+1) = 50% Rata2 KonsumsiPerkapita(t) & 25% > Garis KemiskinanRata-rataGarisKemiskinan50%Rata2Konsumsi>25%
35•UpahKerjaLemburwajibdibayarkanpengusaha•Upahtidakdibayarapabilapekerjatidakmasukbekerjatidakmelakukanpekerjaan•Pengusahawajibmembayarupahjikapekerja/buruh:a.Berhalangan;b.Melakukankegiatanlaindiluarpekerjaanya;c.Menjalankanhakwaktuistirahat;d.Bersediamelakukanpekerjaanyangtelahdijanjikantetapipengusahatidakmemperkerjakannyakarenakesalahanpengusahasendiriataukendalayangseharusnyadapatdihindari.PERLINDUNGAN UPAH
36PENGUSAHA WAJIB MEMBAYAR UPAH JIKA PEKERJA/BURUH
(BERHALANGAN)Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan sebagaimana meliputi: 1.Pekerja/Buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 2.Pekerja/Buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; dan 3.Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja karena: a.menikah; b.menikahkan anaknya; c.mengkhitankan anaknya; d.membaptiskan anaknya; e.istri melahirkan atau keguguran kandungan; f.suami, istri, orang tua, mertua, anak, dan/atau menantu meninggal dunia; atau g.anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud pada angka 6) yang tinggal dalam satu rumah meninggal dunia. Catatan:Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh perempuan yang tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya disesuaikan dengan jumlah hari menjalani masa sakit haidnya, paling lama 2 (dua) hari.
37PENGUSAHA WAJIB MEMBAYAR UPAH JIKA PEKERJA/BURUH
MELAKUKAN KEGIATAN LAIN DILUAR PEKERJAANYA
Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya meliputi: a.menjalankan kewajiban terhadap negara; b.menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya; c.melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan Pengusaha dan dapat dibuktikan dengan adanya pemberitahuan tertulis; atau d.melaksanakan tugas pendidikan dan/atau pelatihan dari Perusahaan.
38PENGUSAHA WAJIB MEMBAYAR UPAH JIKA PEKERJA/BURUH
MENJALANKAN HAK WAKTU ISTIRAHAT
Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya,apabilaPekerja/Buruh melaksanakan: a.hak istirahat mingguan; b.cuti tahunan; c.istirahat panjang; d.istirahat sebelum dan sesudah melahirkan; atau e.istirahat keguguran kandungan.
39vPengusahamelakukanpeninjauanUpahsecaraberkaladenganmemperhatikankemampuanperusahaandanproduktivitasvPeninajuanUpahdiaturdalamPerjanjianKerja,PeraturanPerusahaanatauPerjanjianKerjaBersamaPENINJAUAN UPAH
40UPAH SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN ATAU HAK DAN KEWAJIBAN LAINNYAI.KOMPONEN UPAH YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN UANG PESANGON DAN UANG PENGHARGAAN MASA KERJA1.Komponen Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas: a.Upah pokok; danb.Tunjangan tetap yang diberikan kepada Pekerja/Buruh dan keluarganya.2.Dalam hal Pengusaha membayarkan Upah tanpa tunjangan maka dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, yaitu Upah tanpa tunjangan. 3.Dalam hal komponen Upah yang digunakan yaitu Upah pokok dan tunjangan tidak tetap maka dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, yaitu Upah pokok.II.UPAH SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN1.Upah untuk perhitungan pajak penghasilan yang dibayarkan untuk pajak penghasilan dihitung dari seluruh penghasilan yang diterima oleh Pekerja/Buruh;2.Pajak penghasilan dapat dibebankan kepada Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. 3.Upah untuk perhitungan pajak penghasilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1.UntukmemberikansarandanpertimbangankepadaPemerintahPusatatauPemerintahDaerahdalamperumusankebijakanpengupahansertapengembangansistempengupahandibentukdewanPengupahan.2.DewanPengupahanterdiriatas:DewanPengupahanNasional;DewanPengupahanProvinsi;danDewanPengupahanKabupaten/Kota.3.Dewanpengupahanterdiriatasunsurpemerintah,organisasipengusaha,serikatpekerja/serikatburuh,pakardanakademisiDEWAN PENGUPAHAN
TUGAS DEWAN PENGUPAHANI.DEWAN PENGUPAHAN NASIONALMemberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka: a.perumusan kebijakan pengupahan; dan b.penyusunan dan pengembangan sistem PengupahanII.DEWAN PENGUPAHAN PROVINSIMemberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam rangka: a.penetapan upah minimum provinsi; b.penetapan upah minimum kabupaten/kota bagi kabupaten/kota yang mengusulkan; dan c.penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan. III.DEWAN PENGUPANAN KABUPATEN/KOTAMemberikan saran dan pertimbangan kepada bupati/walikotadalam rangka: a.pengusulan upah minimum kabupaten/kota; b.penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan.
SANKSI ADMINISTRATIFI.Pengusaha yang melanggar ketentuan Pembayaran THR, Pembagian Uang Service Pada Usaha Tertentu, Penyusunan dan Penerapan Struktur dan Skala Upah, Pemberian Bukti Pembayaran Upah dikenakan sanksi Administratif berupa:a.Teguran tertulisb.Pembatasan Kegiatan Usahac.Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksid.Pembekuan kegiatan usaha II.Menteri, menteri terkait, gubernur, bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada Pengusaha. III.Pengenaansanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang berasal dari: a.pengaduan; dan/atau b.tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan. IV.Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masih memberlakukan keputusan tentang upah minimum yang bertentangan dengan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.
KETENTUAN PERALIHANI.UMP dan/atau UMK tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Gubernur pada tahun 2020 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Desember 2021;II.UpahMinimum Sektoralyang telahditetapkansebelumtanggal2 November 2020 tetapberlakusampaidengan: a.Surat Keputusan mengenaipenetapanUpahMinimum sektoralberakhir; ataub.UpahMinimum Provinsidan/atauKabupaten/Kota didaerahtersebutditetapkanlebihtinggidariUpahMinimum Sektoral.III.UpahMiniumSektoralProvinsidan/atauUpahMinimum SektoralKabupaten/Kota yang telahditetapkansetelahtanggal2 November 2020 wajibdicabutgubernurselambat-lambatnya1 (satu) tahunsejakditetapkan.IV.GubernurtidakbolehlagimenetapkanUpahMinimum Sektoral.V.Pengusahayang telahmemberikanupahlebihtinggidariupahminimum yang telahditetapkan, pengusahadilarangmengurangiataumenurunkanupah.
quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50[PDF] caractère héréditaire svt
[PDF] caractère ionique
[PDF] caractère monogénique définition
[PDF] caractères héréditaires définition
[PDF] caractères héréditaires svt 3ème
[PDF] caractériser l'entreprise renault management
[PDF] caracteristicas de doc
[PDF] caracteristicas de las principales corrientes psicologicas
[PDF] caracteristicas de los indicadores de gestion
[PDF] caracteristicas de un libro digital
[PDF] caracteristicas del diseño editorial
[PDF] caracteristicas del formato doc
[PDF] caracteristicas del periodismo digital
[PDF] caracteristicas del sistema juridico