[PDF] Konsepsi Ruang Urban Yogyakarta dalam Kurasi Festival Film

View - Download Konsepsi Ruang Urban Yogyakarta dalam Kurasi Festival Film

Previous PDF

Next PDF

13 Sri Ratna Setiawati, Konsepsi Ruang Urban Yogyakarta dalam Kurasi Festival Film... Konsepsi Ruang Urban Yogyakarta dalam Kurasi Festival Film Dokumenter dan Jogja-NETPAC Asian Film Festival 2019

SRI RATNA SETIAWATI

Universitas Multimedia Nusantara

e-mail: sri.ratna@lecturer.umn.ac.id ABSTRACT The non-government film festival post-1998 held every year as part of festival ecosystem in Yogyakarta. This research examined on Festival Film Dokumenter (FFD) and Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) in 2019. Both festival have taking place for more than a decade and was organised by young people, mostly student. The research examining the Yogyakarta's urban space conception inside FFD dan JAFF 2019, by using the production of space theory by Henri Lefebvre (1991) and the heterotopia theory by Michel Foucault (1984). It examined through the urban theme in the festival program, which has been the foundation for both festival in producing their social spaces. The research method used the qualitative method with data collecting via the participation observation, interview, field note and literature study. Both film festival has established the ideal construction of Yogyakarta, however at the same time they were resistant against the mainstream media and the commercial films distribution-exhibition domination, until they succeeded in developing the power to become the new hegemony of the Indonesian film industry. Keywords: urban space conception, film festival, production of space, heterotopia, festival programming, Yogyakarta. ABSTRAK Festival film non-pemerintah yang lahir pasca-1998 berlangsung setiap tahun, menjadi bagian dari ekosistem festival di Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan terhadap Festival Film Dokumenter (FFD) dan Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) pada tahun

2019. Kedua festival telah berlangsung selama lebih dari satu dasawarsa dan digerakkan oleh

anak muda yang mayoritas adalah mahasiswa. Penelitian bermaksud menelaah konsepsi ruang urban Yogyakarta di dalam penyelenggaraan FFD dan JAFF 2019, dengan menggunakan teori produksi ruang Henri Lefebvre (1991) dan heterotopia Michel Foucault (1984), melalui tema urban dalam festival programming, yang menjadi dasar bagi kedua festival memproduksi ruang sosialnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui pendekatan pengamatan terlibat, wawancara, pembuatan catatan lapangan, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kedua festival film membangun konstruksi Yogyakarta ideal namun pada saat yang sama juga melakukan perlawanan terhadap dominasi media mainstream dan distribusi-ekshibisi film komersial, sehingga berhasil membangun kekuatan untuk menjadi hegemoni baru perfilman Indonesia. Kata Kunci: konsepsi ruang urban, festival film, produksi ruang, heterotopia, festival programming, Yogyakarta.

Pendahuluan

Pada abad ke-21, festival film telah

bertumbuh dan berlangsung di berbagai kota di seluruh dunia. Hingga tahun 2013, tercatat sekitar 3.000 festival film aktif yang berlangsung secara rutin setiap tahun di seluruh dunia (Follows, 2013). Julian

Stringer (2002:137) melihat peningkatan

jumlah festival film secara signifikan sejak era 1980-an ini menimbulkan konsekuensi baru. Kota-kota harus mencari cara untuk membentuk identitas dan komunitas dalam pengertian yang berbeda, sebuah aura keistimewaan dan keunikan, dengan cara memromosikan festival film mereka dalam ketentuan persaingan ekonomi global yang tinggi. Kota menciptakan festivalnya masing-masing agar tidak tertinggal dari kota-kota lainnya. Festival mengiklankan kota, menempatkannya dalam sebuah kompetisi antarkota di tingkat regional maupun global; terlibat di dalam struktur, desain dan penggunaan kota, menjadi Jurnal Urban Vol 3, No.1, April-September 2019 : 1-88 14 bagian dari jalinan kehidupan kota dan kalender tahunannya. Selain mengatur ketukan pada ritme kota, festival hidup di manapun diselenggarakan, dalam kompetisi dan koneksi dengan event festival yang lain (Harbord, 2002: 61).

Ruang representasi film Indonesia

diklaim oleh Festival Film Indonesia (FFI), yang sejak 1973 menjadi ajang penghargaan film Indonesia terbaik tahunan.t FFI lebih sering berlangsung di Jakarta dibanding kota-kota lainnya, khususnya setiap kali diadakan pemilihan umum (Van Heeren,

2020: 61). Menurut Thomas Barker (2012),

FFI merupakan institusi utama pemerintah

Orde Baru dalam menentukan standar-

standar kebudayaan, di tengah derasnya film-film komersial yang laris di pasaran.

Krishna Sen (1996) menambahkan,

kebijakan pemerintah Orde Baru membuka seluas-luasnya produk media asing, masuk ke Indonesia, seperti film, digunakan untuk menghilangkan ancaman terhadap pemerintah (dalam bentuk film) dari dalam

Indonesia. Akibatnya, terjadi persaingan

antara film luar dan film Indonesia dalam memperebutkan penonton bioskop. Jumlah produksi film Indonesia terus menurun, hingga FFI 1992 menjadi FFI terakhir yang diselenggarakan dalam masa pemerintahan

Orde Baru.

Ketidakhadiran FFI saat

pemerintahan Orde Baru berakhir tahun

1998, membuka peluang bagi festival

film non-pemerintah untuk tumbuh dan berkembang. Kehadiran JIFFest dan FFVII pada tahun 1998 di Jakarta memicu lahirnya berbagai komunitas film dan festival film non-pemerintah di seluruh

Indonesia. Karakteristik umum festival

film di Indonesia pasca-1998 terletak pada kemandiriannya, mulai dari aspek pendanaan hingga penyelenggaraan, berbeda dari praktik festival film pada era sebelumnya (Ratna, 2010). Kebangkitan film Indonesia pasca-1998, mendorong pemerintah menghidupkan kembali

FFI sejak 2004 dan berusaha menjadi

spasialisasi dominan dalam praktik spasial mengenai film Indonesia 'yang baik dan benar'. Dominasi Jakarta sebagai pusat perfilman di Indonesia mendapat resistensi dari kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta merupakan

ibu kota provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY) yang memiliki berbagai

atribut fisik, seperti istana keraton, dan perayaan ritual tahunan, seperti Sekaten dan warga kotanya memiliki rasa ruang yang kuat terhadap orientasi mata angin.

Berbagai perayaan ritual dan atribut fisik

Yogyakarta telah menjadi salah satu daya

tarik wisata bagi wisatawan dari dalam dan luar Indonesia. Daya tarik wisata lainnya adalah kesenian. Kota ini juga dikelilingi oleh cagar-cagar budaya dan sentra berbagai kerajinan tangan, berdampingan dengan pusat kegiatan seni kontemporer seperti galeri, museum hingga bioskop.

Kehadiran kegiatan seni kontemporer

di kota Yogyakarta bertumbuh seiring dengan pertumbuhan berbagai universitas, termasuk sekolah seni, sejak awal tahun

1950-an hingga tahun 1990-an.

Perguruan tinggi negeri pertama

di Indonesia lahir di kota ini pada tahun

1946, Universitas Gadjah Mada (UGM).

Segenap keluarga besar bersolidaritas

demi menyekolahkan anak mereka di kota, dengan pembelian sebidang tanah dan membangun sebuah rumah bambu bagi tempat tinggal anak di kota. Kondisi ini mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial, ketika pendidikan yang dikenyam masyarakat Yogyakarta merupakan motor penggerak perubahan sosial (Soemardjan,

2009: 433-439). Peran UGM sebagai melting-

pot bagi pemuda dari segala golongan etnis penjuru Tanah Air, yang belajar dan tinggal bersama di Yogyakarta (Surya, 2015: 39), 15 telah mengubah komposisi penduduk kota menjadi lebih plural. Selain mendapat julukan sebagai kota revolusi, kondisi ini membuat kota Yogyakarta juga dijuluki sebagai kota budaya, sebelum kemudian bergeser menjadi kota wisata dan kota pelajar.

Muncul perbedaan makna pada

nama Jogja dan Yogyakarta, makna geografis-administratif untuk istilah 'Yogyakarta', berbeda dengan istilah 'Jogja' yang selain mengacu pada batasan yang sama, juga merujuk kepada makna sosial-budaya. Terdapat ruang-ruang gerak sosio-kultural anak muda dengan berbagai label yang selama ini melekat padanya, seperti kota pelajar, kota wisata, dan kota budaya (Habibi, 2013: 38-39). Anak muda menjadi "warga istimewa" yang mendapat kemudahan dalam mengakses berbagai fasilitas publik karena keberadaan mereka dianggap memberi manfaat ekonomis bagi lingkungan sekitarnya, yang dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh anak muda di Jogja (Habibi, 2013: 41).

Salah satu gerakan budaya ini

adalah kegiatan produksi film pada masa awal tahun 2000-an, yang didukung oleh keberadaan komunitas film pasca-1998, yang di Indonesia telah berperan menjadi muara apresiasi dan kreativitas film dari berbagai daerah, sehingga melahirkan ruang-ruang diskusi, lokakarya, festival dan penciptaan beragam film (Nugroho dan

Herlina, 2015: 297). Dua festival film non-

pemerintah pasca-1998 paling menonjol di Yogyakarta, Festival Film Dokumenter (FFD, sejak 2002), dan Jogja-NETPAC

Asian Film Festival (JAFF, sejak 2006).

Walau bukan merupakan festival film

non-pemerintah yang pertama diadakan pasca-1998 (Aryanto, 2015: 47), FFD merupakan festival film non-pemerintah yang paling lama bertahan di Indonesia.

Sementara JAFF pertama kali berlangsung

sebagai rangkaian acara perayaan hari ulang tahun ke-250 Kota Yogyakarta yang diadakan oleh pemerintah daerah (Pemda)

DIY, merupakan festival yang pertama

diadakan setelah terjadi gempa 5,9 SR di

Yogyakarta.

Lahir dari perbincangan ringan

mahasiswa Gelanggang Mahasiswa UGM,

FFD menyikapi fenomena pembuatan film

fiksi, yang masih jarang menyentuh film dokumenter (Aryanto, 2015: 49-50). Setiap tahunnya FFD selalu mengangkat isu-isu sosial yang faktual sebagai fokus utama festival dan menjadikan dirinya sebagai jembatan antara pembuat film dokumenter, pembuat film profesional, dan publik yang lebih luas. Festival ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas film dokumenter di Indonesia (Laman FFD, 2019).

Sejak berlangsung pada tahun 2006, JAFF

menampilkan film Asia yang diputar untuk pertama kalinya (premiere) di Indonesia,quotesdbs_dbs42.pdfusesText_42

[PDF] Loi Organique des Lois de Finances - LOLF

[PDF] Solutions de revenu de retraite

[PDF] L ÉCOLE DE VOTRE ENFANT ÉVOLUE

[PDF] (Sciences et Technologies du Management et de la. (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion)

[PDF] Réforme DT/DICT Loi anti endommagement de réseaux. octobre 2014

[PDF] Avis du Ministère de l écologie, du développement durable et de l énergie

[PDF] CADRE REGLEMENTAIRE. Décret 84-972 du 26 octobre 1984 concernant le fractionnement des jours de congés.

[PDF] Accompagner les jeunes NEET vers et dans l emploi : Proposer un parcours d accompagnement «Réussite apprentissage»

[PDF] Schüco Fenêtres AWS 57.II Novonic & AWS 57 BD Novonic. La productivité optimisée

[PDF] La gestion des Ressources Humaines et le développement de l entreprise.

[PDF] Organisation de la justice en France et introduction au droit administratif

[PDF] MASTER MENTION HISTOIRE, GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT SPÉCIALITÉ TERRITOIRES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

[PDF] Sur cette base, il est attendu que le projet de PLU se réfère à ces éléments spécifiques et les inscrive dans son contenu.

[PDF] CONDITIONS GENERALES D ACHAT

[PDF] Les communes de la Communauté d Agglomération Sarreguemines Confluences